Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa Fitri Mamonto; Jeane Langkai; Rebecca Mowilos
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.893 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggotaa KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belummendukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4).Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.
Analisis Dampak Kebijakan Publik Terhadap Aksesibilitas Layanan Mypertamina di SPBU Kecamatan Kawangkoan Rebecca Christy Mowilos; Ismiati Essing; Yemima Otuluwa
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 9 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss9pp3532-3540

Abstract

This research analyzes the implementation of fuel service digitization policy through MyPertamina application at Kawangkoan Subdistrict Service Station. Using a qualitative approach and case study method, the research collected data through in-depth interviews of 20 users, 4 gas station managers, and 2 related agency officials, as well as field observations. The findings of the study reveal that this policy has successfully increased transparencyof prices) and reduced queues but faces serious challenges in terms of accessibility. Many users experience difficulties due to low digital literacy, compounded by unstable internet infrastructure and lack of socialization. This research reinforces the digital divide theory and shows the mismatch between policy design and the real conditions of local communities. The implications of the research highlight the importance of a more inclusive policy approach, by recommending: (1) strengthening digital infrastructure, (2) targeted digital literacy programs, and (3) hybrid policy mechanisms that maintain conventional service options. The findings provide an important contribution to the formulation of digital-based public policies in semi-urban areas with similar characteristics
Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.
Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.