Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Febri Handayani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM Febri Handayani
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.969

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU Febri Handayani
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i1.1157

Abstract

PENYULUHAN HUKUM TENTANG NARKOTIKA “SAY NO TO DRUGS : EDUKASI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER ANTI NARKOBA DI KALANGAN SISWA SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA” Mhd. Kastulani; Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Martha Hasanah Rustam
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 1 (2025): Penguatan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Transformasi UMKM di Era Ber
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i1.2272

Abstract

Illegal drug trafficking in Indonesia is growing rapidly, supported by the progress and development of information and technology. Drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. This statement is reinforced by the results of a national survey on the prevalence of drug abuse in 2023 conducted by the National Research and Innovation Agency (BRIN) in collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) which showed that the prevalence of drug abuse reached 1.73 percent or equivalent to 3.3 million people from the total population aged 15-64 years. This figure also shows an increase in drug abuse at the age of 15-24 years, which is the zillennial generation (Gen Z). Gen Z or teenagers are the main target of drug dealers because Gen Z is considered a very vulnerable and impressionable group to use and abuse drugs. Drug abuse by Gen Z causes addiction, physical, mental and social health problems in the community, including disruptions in education, crime and death. Drug abuse among Gen Z teenagers certainly has an impact on Indonesia's national resilience, because it can endanger the life of the Indonesian people in the future. For this reason, the team feels need to conduct legal education about drugs in the form of legal counseling for students of SMA 1 Perhentian Raja with the aim that students realize the dangers and legal consequences of drug abuse and have a high commitment to say no to drugs as well as to realize to realize a gen Z that has legal awareness and anti-drug character.
Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Lysa Angrayni; Febri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5668

Abstract

Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum
Co-Authors Lysa Angrayni, Lysa Martha Hasanah Rustam Mhd. Kastulani Muh. Darwis