Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan Dan Subsidi Upah Covid-19 (Studi Kasus CV. Raphita Muda Berkarya) Sinaga, Theresia; Lestari, Rika; Hendra, Rahmad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13766191

Abstract

CV. Raphita Muda Berkarya, where there are four of its twelve workers, is known to have not been registered in the BPJS Employment program. The non-registration of each worker as a participant in the BPJS Employment program has harmed each individual worker because they do not get what they are entitled to as workers if in the future there is a work accident or unwanted things. This makes labor rights not fulfilled to the maximum. This situation is further exacerbated by the outbreak of the Covid-19 pandemic which has a major impact on Furthermore, this study aims to determine the fulfillment of BPJS Employment rights to workers and the efforts taken by workers. This research will be structured using the type of empirical juridical research, namely analyzing a problem that is correlated or connected with the current laws and regulations. This research is descriptive in nature to provide symptoms, facts or events in a systematic and accurate manner, regarding the nature of a particular population. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were carried out by interviews and literature review by taking quotations from the literature that are related to the problem being studied. The results of this study are first, it is known that the implementation of salary or wage subsidy assistance for CV workers. Raphita Muda Berkarya has not run according to the regulations stipulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, so that some workers do not get their rights to get COVID-19 wage / salary subsidy assistance, both workers can take several efforts such as, carrying out the obligation to register personal data with the company and asking for responsibility in the form of losses to their workers due to companies that do not register workers as BPJS Employment participants.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menetapkan Jaminan Pada Perjanjian Kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Cabang Rengat Abdullah, Fikri; Firdaus, Firdaus; Hendra, Rahmad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 17 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13896407

Abstract

The precautionary principle is one of the principles in bank business activities in Indonesia which must be implemented and implemented by banks. This prudential nature requires banks to always be alert and careful in carrying out their business, that is, they must always be consistent and obedient in implementing statutory regulations in the banking sector based on professionalism and good faith. The aim of this research is to find out how the precautionary principle is implemented in credit agreements at PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Rengat Branch and to find out what PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Rengat Branch to apply the principle of prudence in determining credit agreements. The type of research that the author uses is sociological legal research, namely research to find the truth which begins with the process of collecting data or facts that occur in the field, using basic concepts known from sociology as a science. Sociological research was conducted to identify efforts and implementation of the precautionary principle in credit agreements at PT Bank Negara Indonesia Tbk. Rengat Branch. From the results of the research the author found that the application of the precautionary principle in determining collateral in credit agreements at PT. Bank Negara Indonesia Tbk. The Rengat branch is still not doing well, this can be proven by the large number of debtors who have problem loans at PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Rengat Branch so that the debtor's guarantee was auctioned at a price that dropped drastically, because the debtor's guarantee suffered a lot of damage and PT. Bank Negara Indonesia Tbk. It is also difficult for the Rengat branch to find people who want to buy the guarantee. It can be concluded that the implementation of the precautionary principle has not been implemented and the efforts of PT. Bank Negara Indonesia Tbk. In determining collateral, the Rengat Branch must apply the principle of prudence and must pay attention to the requirements which are often called "the 5 C's analysis of credit", namely collateral or guarantees.
Sharia  Arisan as an Innovation in Islamic Banking: A Normative Legal Approach Hengki Firmanda; Mahmud Hibatul Wafi; Samariadi; Firdaus; Rahmad Hendra; Mumaddun Khaerudin Salami
Melayunesia Law Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/9cdr5y60

Abstract

This research aims to find out the basics of sharia arisan as an innovative Islamic banking product that has a foundation in application and is in accordance with the concept of local wisdom. Specifically, what this research wants to know is how the mechanism of sharia arisan is applied in Islamic banking. This research is a literature research that uses a normative legal approach. This research shows that sharia arisan does not contradict customary law, Islamic law, and the philosophy of the nation, even sharia arisan is very relevant to be used as a means of investment in Islamic banking. This is because sharia arisan is based on three foundations: juridical, philosophical, and sociological. Furthermore, technically, sharia arisan can be applied in Islamic banking by using three contracts, namely mudharabah mustarakah, wakalah, and ijarah.
Tanggung Jawab Perdata PT. Indomakmur Expressindo Terhadap Korban Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Effendi; Hendra, Rahmad; Samariadi
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/2zgz4m91

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana yang menjadi Landasan ini ada pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat penting di dalam bangsa ini salah satunya terkait kecelakaan kerja. Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi hingga menyebabkan kematian tenaga kerjanya. Insiden tragis ini terjadi pada saat proses bongkar muat semen, di Pelabuhan I Selatpanjang dibawah naungan PT. Indomakmur Expressindo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja, ,serta upaya penyelesaiannya terhadap keluarga korban. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Dalam proses tanggung jawab perdata yang dilakukan, pihak PT. Indomakmur Expressindo menerapkan pencegahan, penanganan serta pertanggungjawaban terhadap keselmatan kesehatan kerja (K3) serta Jaminan Kecelakaan Kerja dari BP Jamsostek.. Penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA Firdaus, Firdaus; Effendi, Erdianto; Hendra, Rahmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015

Abstract

Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.