Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesian Journal of Legality of Law
Abdul Salam Siku
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
FUNGSI POLISI DALAM PENATALAKSANAAN CYBER CRIME DI POLISI DAERAH SULAWESI BARAT Saputro, Reynaldi Eko; Madiong, Baso; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Republik Indonesia Sulawesi Barat (Polda Sulawesi Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti tinjauan dokumen, yang menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Tindakan Tindak Pidana Kepolisian oleh Petugas Polri yaitu Upaya Pencegahan dan Penindasan. (2) faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terdiri dari dua faktor: faktor internal yang terdiri dari ahli yang terbatas, aspek bukti dan aspek fasilitas, kemudian faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual . (3) Kendala yang dialami oleh polisi dalam mengatasi kejahatan dunia maya di kepolisian daerah Sulawesi Barat adalah hambatan internal yang terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan polisi, terbatasnya anggaran operasional dan aspek yurisdiksi, kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum publik, kurangnya sosialisasi atau konseling publik yang dilakukan oleh polisi dan kurangnya laporan publik
ANALISIS HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERDAKWA DI TINGKAT PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN Idris, Idris; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis boleh-tidaknya terdakwa menyangkali keterangannya dalam persidangan. Dan untuk menganalisisnya bagaimana implikasi yuridis dari Penyangkalan terdakwa dalam hukum pembuktian, dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif emperis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif emperis. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan Pengadilan (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar),  kemudian menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang - undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif mengenai penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan dan implikasinya dalam pembuktian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyangkalan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. The study aims to analyze whether or not the defendant denying his statements in the trial. Also, it aims to analyze how the juridical implications of the denial of the defendant in the evidentaiary law with a reasearch method used is a normative emprical approach. The results showed that the defendant’s denial in the trial may be conducted by the defendant, on the conditon of revocation conducted during court procedings and hearings must be accompanied by basic and logical reasons. The fundamental and logical reasons mean that the reasons are the basis for revocation must be proven true and strengthened or suuported by other evidence that shows that the reason for the revocation is true and can be proven by the judge.
PENANGANAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS I MAKASSAR Rosliani, Rosliani; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar serta mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normative empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas I Makassar sudah cukup efektif dengan menempatkan narapidana resiko tinggi ditempat terpisah dengan narapidana tindak pidana lain serta pemberian program pembebasan bersyarat agar narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas. This study aims to determine the implementation of parole for prisoners in Class I Penitentiary (LAPAS) Makassar and to find out how the special treatment of high-risk prisoners in penitentiary and the implementation of special treatment policies for high-risk prisoners in penitentiary. This research was conducted in Makassar in the Class I Penitentiary Office. The method used was an empirical normative approach. The purpose of this approach taken was to analyze the extent of a regulation or legislation or law applicable in the community regarding the implementation of granting parole for prisoners in Class I Penitentiary Makassar. The results of this study indicate that the handling of high-risk prisoners in Class I Penitentiary Makassar is quite effective by placing high-risk prisoners separated from other criminal inmates and providing parole programs so that prisoners have the opportunity to adapt and socialise with a wider community.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DARI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Immawati, Andi; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.455

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh BAPAS serta mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi Bapas saat melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Fokus Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. This study aims to determine the mechanism of parole supervision conducted by BAPAS (Penitentary) as well as to find out what are the obstacles faced by Bapas in conducting parole supervision. This research was conducted in Makassar City at Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. That is the approach taken to analyze the effectiveness of supervision of prisoners who receive parole by Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that those who are in charge of administering prisoners' rights to get parole have tried their best to even propose as many prisoners as possible to get parole rights, but what happens is that not all proposed prisoners can all be realized. This is because of the act of the prisoners themselves who obstruct the process of giving prisoners the right to obtain parole.
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DI PENGADILAN NEGERI MAMUJU Arifain, Muhammad; Siku, Abdul Salam; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.468

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan ombudsman terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi di Pengadilan Negeri Mamuju serta untuk mengetahui apa saja kendala yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap tata kelola administrasi di Pengadilan Negeri Mamuju, Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dan di Pengadilan Negeri Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Maksudnya  pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang fungsi pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi Pengadilan Negeri Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Pencegahan dan Pemeriksaan Laporan Oleh Ombudsman terhadap pelaksaaan Tata Kelola Administrasi Pengadilan Negeri mamuju kurang efektif, sedangkan penerimaan dan verifikasi laporan cukup efektif namun secara umum Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat cukup efektif namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kendala mengenai Regulasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan factor Sosialisasai terhadap Masyarakat. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the ombudsman oversight function on the implementation of administrative governance in the Mamuju District Court and to find out the problems that become obstacles in carrying out the Ombudsman's supervision function of administrative governance in the Mamuju District Court. This research was conducted at the Ombudsman Republic of Indonesia Representative in West Sulawesi and in the Mamuju District Court. The research method used is qualitative research, which is research that aims to explain the phenomenon by collecting data through normative and juridical approaches. That is the approach taken to analyze the Ombudsman's oversight function of the administration of the Mamuju District Court administration. The results of this study indicate that the function of the Prevention and Examination of Reports by the Ombudsman on the implementation of the District Court Administration is less effective,  while receiving and verifying reports are quite effective but in general the West Sulawesi Representative Ombudsman is quite effective although in its implementation there are several obstacles namely the constraints regarding Regulation, Human Resources, Budget and Socialization factors towards the Community.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks) Anwar, Andi Ilham; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika, mengetahui pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri di Kota Makassar. Hasil Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dimana unsur dan pasal saling berkesesuaian, namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkotika, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal ini tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses persidangan berjalan tanpa mengesampingkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada kasus tindak pidana narkotika. This study aims to determine the process of applying the material criminal law in narcotics crime, to know the judge's considerations on matters that provide the ruling on Article 191 of the Criminal Code Free Verdict Paragraph (1) against narcotics criminal defendants, to analyze and observe facts at the trial. This research was conducted in the District Court Office in Makassar City. From this study, the authors get the verdict of 1434 / Pid.Sus / 2018 / PN Mks. The Public Prosecutor uses the alternative indictment of Article 114 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics or Article 112 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1), where the elements and articles are compatible, but based on the facts of the trial and the testimony of witnesses especially witness a de charger where the article charged contains a subjective element that is each person, but the fact between what is charged by the element of each person (the defendant) has no relationship with the development of narcotics cases, so based on the information the panel of judges concluded that the element of each person in this article was not proven, therefore the defendant should have been acquitted of the indictment, bearing in mind the provisions of article 191 of the Criminal Code paragraph (1) and other interrelated legal provisions. The results of this study indicate that the implementation of the Trial Process proceeded without prejudice to the implementation of judicial authority in narcotics crime cases.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ferdy, Ferdy; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.582

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman The objectives of this research are; (1) to find out and to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of Domestic Violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. (2) To find out and analyze the obstacles faced by police investigators in efforts to overcome criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The research was carried out in the jurisdiction of the Mandai Police in Maros, and the focus of this research are: Preventive and Repressive. The results of this study show that prevention efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Meanwhile the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the issuance of visum et repertum takes a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims, and the police's lack of understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and victims who were reluctantly placed in safe houses.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN Hamzah, Risma; Siku, Abdul Salam; Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversi. This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of Makassar Penitentiary in assisting children who are dealing with the law in the diversion of theft. This research was conducted in Makassar City at the Makassar Class I Penitentiary Office. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of this approach taken is to analyze the extent to which a regulation or legislation or law that is effectively applied in the community regarding the role of Makassar Class I Penitentiary. The results of this study indicate that the implementation of the role of social advisors is very important in the implementation of diversion, providing assistance, coaching and conducting research and reporting through LITMAS to have a significant influence on children in conflict with the law and the victims in implementing diversion.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI Sjarif, Muhtar; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.611

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis terdakwa siapa saja yang terlibat dalam perkara korupsi yang berhak dijatuhi pidana tambahan. Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data sekunder. Bahan hukum primer putusan hakim. Analisis data pada penelitian hukum yuridis normatif ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi, akhirnya penulis merekomendasikan untuk agar hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik serta mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya. This study aims to analyze the defendants who were involved in a corruption case who have the right to be sentenced to additional crimes. This study is normative juridical research. Secondary data sources were primary legal materials for the judge's decision. Data analysis in this normative juridical legal research is descriptive qualitative. The results obtained show that the imposition of additional criminal decisions in the form of revocation of the right to vote and to be elected in public office to corruptors is an effort to deter corruptors as well as efforts to prevent corruption. Finally the author recommends that judges must be consistent in imposing additional crimes of political rights revocation and stating when it comes into effect and the time limit for this.
Co-Authors -, Renaldi Alamsyah, Andi Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anwar, Andi Ilham Arifain, Muhammad Asriwan, Asriwan Baso Madiong Hamid, Abd. Haris Hamzah, Risma Haruna, Husain Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan MARWAN MAS Nur, Rusnandi Rahmat Hidayat Rosliani, Rosliani Ruslan Renggong Saleh, Sainal Saputro, Reynaldi Eko Sjarif, Muhtar Winda, Tri Wulandari Yulia A. Hasan