Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LEBOTO Kadji, Jurisman
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v5i1.1063

Abstract

PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LEBOTO Jurisman KadjiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan langusng sementara masyarakat (BLSM) di Desa Leboto serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Di Desa Leboto.Penelitian ini dilakukan diDesa Leboto Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan, karena masyarakat hanya di berikan kartu tanda anggota penerima BLSM sudah bisa menerima langsung di kantor Pos. Factor penghambat dalam Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Leboto adalah sebagai berikut : Kurang validnya data, BLSM tidak tepat sasaran, Jarak Tempuh dan Waktu penyaluran. Kata Kunci: Pembangunan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan.
Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih Yasin, Hendra; Kadji, Jurisman
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.10894

Abstract

This study examines the prevalence of money politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jayapura Regency, considering its impact on social legitimacy and the electoral behavior of local communities. The research aims to analyze public acceptance and preferences regarding different forms of money politics and the extent to which it influences voting decisions. Three key factors are observed: acceptance, its influence on voting behavior, and the most preferred form of monetary incentives. This study employs a quantitative methodology using a survey. Data collection was conducted through stratified multistage random sampling, involving 440 respondents. The findings reveal several important insights. First, the acceptance of money politics is notably high. Second, financial assistance is the most preferred form of incentive. Lastly, monetary incentives do not operate independently in shaping electoral choices; rather, they function within a broader patron-client framework.
KUASA POLITIK PEREMPUAN: STUDI TENTANG DINAMIKA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN GORONTALO Jurisman M. Kadji; Abd. Qohar; Citra Wahyuni; Kadji, Jurisman; Qohar, Abd; Wahyuni, Citra
JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v20i1.21505

Abstract

Penelitian ini, mengkaji tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam. Dengan mengambil studi kasus pada partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian kali ini, penulis menguraikan beberapa temuan penting terkait dengan Pola dan praktik kekuasaan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam Partai politik Islam di Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yakni pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: terdapat proses kepemimpinan politik perempuan yang berbeda ditunjukan dari masing-masing pemimpin partai. Hal ini diketahui dari pola dan interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai ketua partai. Selain itu ditemukan beberapa faktor utama yang paling dominan mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam partai politik yakni: 1) Budaya dan tradisi yang mempengaruhi persepsi publik, 2) Kapasitas sumber daya perempuan dalam membangun jejaring politik. 3) Dukungan Partai Politik. Kesemua ini menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan perempuan dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin.Kata Kunci:    Kepemimpinan, Perempuan, Kekuasaan. Partai Politik 
Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih Yasin, Hendra; Kadji, Jurisman
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.10894

Abstract

This study examines the prevalence of money politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jayapura Regency, considering its impact on social legitimacy and the electoral behavior of local communities. The research aims to analyze public acceptance and preferences regarding different forms of money politics and the extent to which it influences voting decisions. Three key factors are observed: acceptance, its influence on voting behavior, and the most preferred form of monetary incentives. This study employs a quantitative methodology using a survey. Data collection was conducted through stratified multistage random sampling, involving 440 respondents. The findings reveal several important insights. First, the acceptance of money politics is notably high. Second, financial assistance is the most preferred form of incentive. Lastly, monetary incentives do not operate independently in shaping electoral choices; rather, they function within a broader patron-client framework.
HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK: : Kajian Tentang Problematika Calon Legislatif Perempuan Dalam Politik Representasi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kadji, Jurisman; Husnan, Moh. Ihsan
Farabi Vol 18 No 2 (2021): Farabi
Publisher : LPPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/jf.v18i2.2929

Abstract

The appearance of women as legislative candidates in the arena of power is an interesting thing. In the implementation of simultaneous elections in 2019. Although there is an increase in the representation of women candidates. But in fact the 30 percent quota in parliament is difficult to fulfill. One of the problems is the bargaining position of female legislative candidates in legislative elections which is still unequal compared to male legislative candidates. The hegemony of men over women does not occur in the private sphere but also in the public sphere. Therefore, the purpose of this study seeks to describe the problem of women's representation in the practice of political representation that occurs in the public sphere, especially at the local political level. In this research, the researcher uses a qualitative method. Meanwhile, data collection is done through data triangulation. The results of existing research show that the problem does not come by itself, but there are internal and external factors in political parties that still place women in a subordinate position to men. Internal party factors, resource capacity, and the influence of patriarchal culture are the dominant factors that hinder the representation of women in the 2019 legislative candidate recruitment process. This happens because political parties are the arena and space for structuralism that is very patriarchal and pragmatic so that hegemonic masculinity in this political representation practice is still well maintained.