Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Pilar Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Abdillah Mustari, Abdillah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER Mustari, Abdillah
Sipakalebbi Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perjalanan sejarah mungkin dianggap selesai setelah berlangsung periode demi periode dengan berbagai corak pemikiran yang lebih menempatkan kaum perempuan di bawah superioritas laki-laki, namun pada perkembangannya pikiran yang dianggap selesai tersebut ditemukan sisi yang seharusnya bukanlah merupakan landasan pemikiran, tetapi lebih pada penafsiran yang diakibatkan oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat mujtahid terutama imam mazhab yang masyhur. Hingga saat ini otoritas hukum Islam di sejumlah negara muslim tampak belum tergoyahkan oleh gagasan berhaluan analisis gender. Resistensi ini tidak lain disebabkan oleh perbedaan asumsi yang mendasari keduanya. Tidak seperti analisis gender, hukum Islam justru lebih menekankan pada "pembedaan gender" dalam menetapkan posisi ideal laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini bahkan boleh dikatakan telah menjadi karakter sosial hukum Islam, yang mejadikan peran dan status gender laki-laki menempati posisi relatif lebih "tinggi" dibandingkan dengan peran dan status yang ditempati perempuan.
POLIGAMI DALAM REINTERPRETASI Mustari, Abdillah
Sipakalebbi Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  Al-Qur‟an and hadis are as Islamic Law resources and there is no differences in terms of masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. But, there will be different opinions and understanding with respect to Islamic thought. Such differences can be found within historical Islamic thought during human life. One example is about polygamy in which raises question based on both from al-Qur‟an and hadis. Muslim Intellectuals and scholars including classical and Contemporary Muslim scholars and contemporary Indonesian Muslim scholars have various perceptions on polygamy. Al-Qur‟an dan hadis Nabi Saw adalah sumber utama ajaran Islam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal proporsinya sebagai masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. Namun ketika keduanya disentuh oleh pemikiran murni manusia, maka konklusi yang mereka dapatkan tidak mutlak selalu selamat dari perselisihan persepsi. Perselisihan persepsi inilah nampaknya yang dominan mewarnai lembaran sejarah pemikiran hukum Islam pada berbadai aspek persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Diantara perkara yang diperselisihkan kepastian hukumnya adalah poligami. Islam sebagai agama yang membawa ajaran multi kompleks, maka pembicaraan tentang poligami pasti tidak luput dari al_Qur‟an dan hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, ketika keduanya berbicara tentang poligami, maka umat Islam tidak satu persepsi dalam memahami pembicaraan al-Qur‟an dan hadis tersebut, bahkan kemudian menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan oleh para fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis, dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Wahyuni, Pritha; Bakry, Muammar; Mustari, Abdillah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32910

Abstract

The law regarding the division of inheritance has been regulated in Islamic law, but the entire community has not understood the understanding of the concept of inheritance distribution in Islam. The main problem in this study is how the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to determine the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to find out how the understanding and application of Islamic inheritance law in society according to the perspective of the al-Shafiyah and Hanafi Schools. The research method used is qualitative field research with a legal and normative sociology research approach. In collecting data, the authors used literature studies and 8-field studies. The techniques that the author uses are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then processed and analyzed through three stages, namely: data reduction (data selection), data presentation, and conclusion. The results of this study show that the community has not understood and applied Islamic inheritance law, which applied to the Atapangnge community, namely customary law inheritance so that conflicts do not occur. It is clear that urf among the Imams of the School have the same view that can be used as a legal argument, Imam Syafi’i after living in Egypt changed some of his legal fatwas that had been issued before, because the customs of each region were different, as well as Imam Hanafi in his legal decisions cannot be separated from the conditions and situations that affect him.
Pengganti Ahli Waris: Penerapan dan Pengembangan Materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Mustari, Abdillah
PILAR Vol 2, No 1 (2011): JURNAL PILAR, JUNI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang bilamanakah harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan, syarat-syaratnya, dan oleh siapa-siapakah yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima seseorang tertentu atas harta peninggalan itu, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Tulisan ini meski memuat dasar-dasar dan contoh pembagian harta bagi ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, setidaknya dapat memberikan kontribusi pada kasus-kasus nyata yang sering timbul di masyarakat. Dalam hal ini, memang hakim pengadilan umum masih mempunyai peluang untuk meminta fatwa dari hakim peradilan agama untuk dijadikannya pertimbangan amar putusannya kelak, akan tetapi, bagi seorang Hakim atau pengacara yang telah memahami landasan-landasan hukum waris Islam, walaupun masih mengandalkan fatwa dari hakim Peradilan Agama, akan terasa lebih sempurna dan puas serta meyakini adanya rasa keadilan dan keamanan dan ketentraman batinnya dalam menerapkan suatu keputusan tentang pembagian warisan ini.Kata kunci: pengganti ahli waris; pembagian harta waris; landasan hukum waris Islam.
Analisis Fikih Kontemporer dan Undang-Undang Agraria terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Kabupaten Bulukumba Fitri, Sakinah; Mustari, Abdillah; Kurniati, Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.48109

Abstract

This research presents three problem formulation items, namely: First, what are the dynamics of land dispute conflicts between PT. Lonsum and the Community in Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? Second, how can contemporary fiqh approaches be applied in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Tamatto Village Community? Third, how is the implementation of Agrarian law in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Community of Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? This research is a qualitative study that uses two data collection methods. First, through primary approaches such as observation, interviews and documentation. Second, using a secondary approach such as library research through books, journals, theses, annual reports and internet sites that are relevant to the research topic. The results of this research illustrate two main things: First, the dynamics of land dispute conflicts began when PT. Lonsum widened land that was not included in its Cultivation Rights land, so the widening caused the community to sue the company, but in suing the community, they did not have a land certificate for the land they claimed, so the land dispute has not yet been resolved. Second, the Contemporary Jurisprudence Approach is applied using wasatiyyah (the principle of balance) by finding solutions without taking sides against one party and respecting the interests of both parties by applying the concept of justice and trying to reconcile both parties. Third, non-litigation settlement of agrarian laws (outside of court), through mediation, in this case the government mediates, facilitates and brings together the two parties. In this meeting, there was a bright spot/solution that was applied to the dispute that occurred. Effective communication is the main key in resolving conflict. By communicating well, it is hoped that the best solution will be found. The government has a role as a mediator between companies and society in this matter. It is important for the government to be fair and neutral without taking sides with one party. Resolving this conflict requires the government to take firm steps that are balanced between both parties.
Pengganti Ahli Waris: Penerapan dan Pengembangan Materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Mustari, Abdillah
PILAR Vol. 2 No. 1 (2011): JURNAL PILAR, JUNI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/6g5hjz03

Abstract

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang bilamanakah harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan, syarat-syaratnya, dan oleh siapa-siapakah yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima seseorang tertentu atas harta peninggalan itu, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Tulisan ini meski memuat dasar-dasar dan contoh pembagian harta bagi ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, setidaknya dapat memberikan kontribusi pada kasus-kasus nyata yang sering timbul di masyarakat. Dalam hal ini, memang hakim pengadilan umum masih mempunyai peluang untuk meminta fatwa dari hakim peradilan agama untuk dijadikannya pertimbangan amar putusannya kelak, akan tetapi, bagi seorang Hakim atau pengacara yang telah memahami landasan-landasan hukum waris Islam, walaupun masih mengandalkan fatwa dari hakim Peradilan Agama, akan terasa lebih sempurna dan puas serta meyakini adanya rasa keadilan dan keamanan dan ketentraman batinnya dalam menerapkan suatu keputusan tentang pembagian warisan ini.Kata kunci: pengganti ahli waris; pembagian harta waris; landasan hukum waris Islam.
Co-Authors Kurniati Kurniati Muammar Bakry Sakinah Fitri, Sakinah Wahyuni, Pritha