Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Pilar Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Al-'Adl Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Madani: Multidisciplinary Scientific Journal JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Abdillah Mustari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER Mustari, Abdillah
Sipakalebbi Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perjalanan sejarah mungkin dianggap selesai setelah berlangsung periode demi periode dengan berbagai corak pemikiran yang lebih menempatkan kaum perempuan di bawah superioritas laki-laki, namun pada perkembangannya pikiran yang dianggap selesai tersebut ditemukan sisi yang seharusnya bukanlah merupakan landasan pemikiran, tetapi lebih pada penafsiran yang diakibatkan oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat mujtahid terutama imam mazhab yang masyhur. Hingga saat ini otoritas hukum Islam di sejumlah negara muslim tampak belum tergoyahkan oleh gagasan berhaluan analisis gender. Resistensi ini tidak lain disebabkan oleh perbedaan asumsi yang mendasari keduanya. Tidak seperti analisis gender, hukum Islam justru lebih menekankan pada "pembedaan gender" dalam menetapkan posisi ideal laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini bahkan boleh dikatakan telah menjadi karakter sosial hukum Islam, yang mejadikan peran dan status gender laki-laki menempati posisi relatif lebih "tinggi" dibandingkan dengan peran dan status yang ditempati perempuan.
POLIGAMI DALAM REINTERPRETASI Mustari, Abdillah
Sipakalebbi Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  Al-Qur‟an and hadis are as Islamic Law resources and there is no differences in terms of masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. But, there will be different opinions and understanding with respect to Islamic thought. Such differences can be found within historical Islamic thought during human life. One example is about polygamy in which raises question based on both from al-Qur‟an and hadis. Muslim Intellectuals and scholars including classical and Contemporary Muslim scholars and contemporary Indonesian Muslim scholars have various perceptions on polygamy. Al-Qur‟an dan hadis Nabi Saw adalah sumber utama ajaran Islam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal proporsinya sebagai masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. Namun ketika keduanya disentuh oleh pemikiran murni manusia, maka konklusi yang mereka dapatkan tidak mutlak selalu selamat dari perselisihan persepsi. Perselisihan persepsi inilah nampaknya yang dominan mewarnai lembaran sejarah pemikiran hukum Islam pada berbadai aspek persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Diantara perkara yang diperselisihkan kepastian hukumnya adalah poligami. Islam sebagai agama yang membawa ajaran multi kompleks, maka pembicaraan tentang poligami pasti tidak luput dari al_Qur‟an dan hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, ketika keduanya berbicara tentang poligami, maka umat Islam tidak satu persepsi dalam memahami pembicaraan al-Qur‟an dan hadis tersebut, bahkan kemudian menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan oleh para fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis, dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan.
POLIGAMI DALAM REINTERPRETASI Abdillah Mustari
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281

Abstract

  Al-Qur‟an and hadis are as Islamic Law resources and there is no differences in terms of masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. But, there will be different opinions and understanding with respect to Islamic thought. Such differences can be found within historical Islamic thought during human life. One example is about polygamy in which raises question based on both from al-Qur‟an and hadis. Muslim Intellectuals and scholars including classical and Contemporary Muslim scholars and contemporary Indonesian Muslim scholars have various perceptions on polygamy. Al-Qur‟an dan hadis Nabi Saw adalah sumber utama ajaran Islam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal proporsinya sebagai masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. Namun ketika keduanya disentuh oleh pemikiran murni manusia, maka konklusi yang mereka dapatkan tidak mutlak selalu selamat dari perselisihan persepsi. Perselisihan persepsi inilah nampaknya yang dominan mewarnai lembaran sejarah pemikiran hukum Islam pada berbadai aspek persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Diantara perkara yang diperselisihkan kepastian hukumnya adalah poligami. Islam sebagai agama yang membawa ajaran multi kompleks, maka pembicaraan tentang poligami pasti tidak luput dari al_Qur‟an dan hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, ketika keduanya berbicara tentang poligami, maka umat Islam tidak satu persepsi dalam memahami pembicaraan al-Qur‟an dan hadis tersebut, bahkan kemudian menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan oleh para fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis, dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan.
PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER Abdillah Mustari
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.685 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v1i1.289

Abstract

  Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perjalanan sejarah mungkin dianggap selesai setelah berlangsung periode demi periode dengan berbagai corak pemikiran yang lebih menempatkan kaum perempuan di bawah superioritas laki-laki, namun pada perkembangannya pikiran yang dianggap selesai tersebut ditemukan sisi yang seharusnya bukanlah merupakan landasan pemikiran, tetapi lebih pada penafsiran yang diakibatkan oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat mujtahid terutama imam mazhab yang masyhur. Hingga saat ini otoritas hukum Islam di sejumlah negara muslim tampak belum tergoyahkan oleh gagasan berhaluan analisis gender. Resistensi ini tidak lain disebabkan oleh perbedaan asumsi yang mendasari keduanya. Tidak seperti analisis gender, hukum Islam justru lebih menekankan pada "pembedaan gender" dalam menetapkan posisi ideal laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini bahkan boleh dikatakan telah menjadi karakter sosial hukum Islam, yang mejadikan peran dan status gender laki-laki menempati posisi relatif lebih "tinggi" dibandingkan dengan peran dan status yang ditempati perempuan.
Perempuan Dalam Struktur Sosial Dan Kultur Hukum Bugis Makassar Abdillah Mustari
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.164 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Bugis Makassar, memberi gambaran kondisi perempuan dalam kultur hukum Bugis Makassar dan menelusuri nilai-nilai Lontarak pa’pasang terimplementasikan dalam masyarakat Bugis Makassar. Rumusan tentang hak-hak asasi manusia dapat ditemukan pada sejumlah piagam dan naskah. Keragaman rumusan itu mencerminkan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi sekaligus mencerminkan bahwa pandangan masyarakat tertentu tentang hak-hak itu mengalami perkembangan. Tetapi, banyaknya perhatian yang dicurahkan terhadap masalah hak-hak asasi manusia ternyata tidak mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang ada, bahkan cenderung kian meningkat, termasuk dalam hal ini pelanggaran karena motivasi perbedaan jenis kelamin, khususnya terhadap perempuan. perhatian akan hak-hak asazi manusia pun tidak lepas dari perhatian masyarakat Bugis Makassar yang diwariskan pada tiap generasi secaraturun temurun melalui Lontarak, Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran tentang atau keadaan yang sebenarnya tentang posisi perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar dalam naskah Lontarak. Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani “mtEru” (materru') dan bijaksana “ mlep nwnw” (malampé' nawa nawa). Walau begitu, tugas utama dari seorang perempuan Bugis Makassar adalah menjadi seorang ibu yang salehah, baik dan tulus “mCji aido an tEto riedeceG tud ripcieG” (mancaji Indo ana tettong ridécéngngé, tudang ripacingngé), menjadi penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi segala hal.
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung Masnayanti Masnayanti; Abdillah Mustari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10937

Abstract

AbstrakKonsep pembagian harta waris dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yaitu Hukum bagian waris untuk anak, Hukum Bagian Warisan untuk Orang Tua, Hukum Bagian Waris untuk Duda atau Janda, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu Lain Ayah, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau Seayah, Bagian Waris Áṣabah al-furuḍ, Bagian Ahli Waris Áṣabah. Adapun dalam memutuskan perkara hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris antara saudara kandung, adapun dasar pertimbangan tersebut secara keseluruhan berpatokan kepada Hukum Islam (kewarisan). Adapun dasar pertimbangan tersebut pada sengketa harta waris antara saudara sekandung, tidak menemui kendala dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.Kata Kunci : Harta Waris, Pertimbangan Hakim, Saudara Kandung, Sengketa. AbstractThe concept of division of inheritance in Islamic law is divided into several parts, namely inheritance law for children, inheritance law for parents, inheritance law for widowers or widows, inheritance law for siblings, fatherhood, inheritance law for siblings or father, Section of Inheritance of Áṣabah al-furu, Section of Heirs of Áṣabah. As for deciding the case of a judge has a basis for consideration in resolving cases of inheritance disputes between siblings, while the basis for these considerations is based entirely on Islamic Law (inheritance). The basis for these considerations in inheritance disputes between siblings, doesn’t encounter obstacles because in the settlement of the dispute is settled in a family.Keywords: Disputes, Inheritance, Judge Considerations, Siblings.
Kesaksian Tunggal Perempuan Dalam Hadis Nabi SAW: Urgensi Implementasi Pada Korban Kekerasan Seksual Siti Aisyah; Ibnu Hajar Ansori; Abdillah Mustari
Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/diroyah.v7i1.19840

Abstract

Hadith as a source of Islamic teachings is permitted to apply in responding contemporary issues such as sexual violence in which women are generally victimized. Cultural and social values or religious understandings often put women in the secondary position including being witness. Female witness should be two people compared to their male counterparts which are one. There is no room for them to have equal number with men, but hadith is clearly stated that women can be a primary witness which was initially occurred in the breastfeeding case. It is, therefore, the significant question is that why this hadith cannot be applied in sexual violence against women due to the facts that these are serious problems both in the global world and Indonesia. This research is qualitative using textual, intertexts and even contextual analysis in understanding the hadith and connecting to social and cultural context of sexual violence against women. The research shows that although there are clear qur’anic messages with respect to men and women of being witness (Q.S. Al-Baqarah: 282), woman can become a primary witness based on this hadith. The inclusive hadith is not contradictory with the qur’anic message because the conditions are different.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Wahyuni, Pritha; Bakry, Muammar; Mustari, Abdillah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32910

Abstract

The law regarding the division of inheritance has been regulated in Islamic law, but the entire community has not understood the understanding of the concept of inheritance distribution in Islam. The main problem in this study is how the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to determine the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to find out how the understanding and application of Islamic inheritance law in society according to the perspective of the al-Shafiyah and Hanafi Schools. The research method used is qualitative field research with a legal and normative sociology research approach. In collecting data, the authors used literature studies and 8-field studies. The techniques that the author uses are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then processed and analyzed through three stages, namely: data reduction (data selection), data presentation, and conclusion. The results of this study show that the community has not understood and applied Islamic inheritance law, which applied to the Atapangnge community, namely customary law inheritance so that conflicts do not occur. It is clear that urf among the Imams of the School have the same view that can be used as a legal argument, Imam Syafi’i after living in Egypt changed some of his legal fatwas that had been issued before, because the customs of each region were different, as well as Imam Hanafi in his legal decisions cannot be separated from the conditions and situations that affect him.
Pengganti Ahli Waris: Penerapan dan Pengembangan Materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Mustari, Abdillah
PILAR Vol 2, No 1 (2011): JURNAL PILAR, JUNI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang bilamanakah harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan, syarat-syaratnya, dan oleh siapa-siapakah yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima seseorang tertentu atas harta peninggalan itu, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Tulisan ini meski memuat dasar-dasar dan contoh pembagian harta bagi ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, setidaknya dapat memberikan kontribusi pada kasus-kasus nyata yang sering timbul di masyarakat. Dalam hal ini, memang hakim pengadilan umum masih mempunyai peluang untuk meminta fatwa dari hakim peradilan agama untuk dijadikannya pertimbangan amar putusannya kelak, akan tetapi, bagi seorang Hakim atau pengacara yang telah memahami landasan-landasan hukum waris Islam, walaupun masih mengandalkan fatwa dari hakim Peradilan Agama, akan terasa lebih sempurna dan puas serta meyakini adanya rasa keadilan dan keamanan dan ketentraman batinnya dalam menerapkan suatu keputusan tentang pembagian warisan ini.Kata kunci: pengganti ahli waris; pembagian harta waris; landasan hukum waris Islam.
Analisis Fikih Kontemporer dan Undang-Undang Agraria terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Kabupaten Bulukumba Fitri, Sakinah; Mustari, Abdillah; Kurniati, Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.48109

Abstract

This research presents three problem formulation items, namely: First, what are the dynamics of land dispute conflicts between PT. Lonsum and the Community in Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? Second, how can contemporary fiqh approaches be applied in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Tamatto Village Community? Third, how is the implementation of Agrarian law in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Community of Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? This research is a qualitative study that uses two data collection methods. First, through primary approaches such as observation, interviews and documentation. Second, using a secondary approach such as library research through books, journals, theses, annual reports and internet sites that are relevant to the research topic. The results of this research illustrate two main things: First, the dynamics of land dispute conflicts began when PT. Lonsum widened land that was not included in its Cultivation Rights land, so the widening caused the community to sue the company, but in suing the community, they did not have a land certificate for the land they claimed, so the land dispute has not yet been resolved. Second, the Contemporary Jurisprudence Approach is applied using wasatiyyah (the principle of balance) by finding solutions without taking sides against one party and respecting the interests of both parties by applying the concept of justice and trying to reconcile both parties. Third, non-litigation settlement of agrarian laws (outside of court), through mediation, in this case the government mediates, facilitates and brings together the two parties. In this meeting, there was a bright spot/solution that was applied to the dispute that occurred. Effective communication is the main key in resolving conflict. By communicating well, it is hoped that the best solution will be found. The government has a role as a mediator between companies and society in this matter. It is important for the government to be fair and neutral without taking sides with one party. Resolving this conflict requires the government to take firm steps that are balanced between both parties.
Co-Authors A, Adil Fauzul, Fauzul Ibnu Hajar Ansori Kurniati Kurniati Masnayanti Masnayanti Muammar Bakry Muqrir, Ahmad R, Randy Sakinah Fitri, Sakinah Siti Aisyah Wahyuni, Pritha