Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pengganti Ahli Waris: Penerapan dan Pengembangan Materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Mustari, Abdillah
PILAR Vol. 2 No. 1 (2011): JURNAL PILAR, JUNI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/6g5hjz03

Abstract

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang bilamanakah harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan, syarat-syaratnya, dan oleh siapa-siapakah yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima seseorang tertentu atas harta peninggalan itu, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Tulisan ini meski memuat dasar-dasar dan contoh pembagian harta bagi ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, setidaknya dapat memberikan kontribusi pada kasus-kasus nyata yang sering timbul di masyarakat. Dalam hal ini, memang hakim pengadilan umum masih mempunyai peluang untuk meminta fatwa dari hakim peradilan agama untuk dijadikannya pertimbangan amar putusannya kelak, akan tetapi, bagi seorang Hakim atau pengacara yang telah memahami landasan-landasan hukum waris Islam, walaupun masih mengandalkan fatwa dari hakim Peradilan Agama, akan terasa lebih sempurna dan puas serta meyakini adanya rasa keadilan dan keamanan dan ketentraman batinnya dalam menerapkan suatu keputusan tentang pembagian warisan ini.Kata kunci: pengganti ahli waris; pembagian harta waris; landasan hukum waris Islam.
Kedudukan Anak Hasil Program Embryo Adoption Dalam Nasab Dan Hak Waris Menurut Fikih Kontemporer Fauzul Fauzul; Ahmad Muqrir; Abdillah Mustari
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2026): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v3i1.451

Abstract

Pernikahan merupakan institusi sosial dan agama yang mengharapkan kelanjutan generasi melalui kehadiran anak. Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak kandung, sehingga pengangkatan atau adopsi anak menjadi alternatif untuk membentuk keluarga. Penelitian ini membahas perbedaan pengaturan hak waris anak angkat antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, serta implikasinya dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan fatwa kontemporer. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan komparatif, menganalisis literatur, regulasi, dan fatwa terkait hak waris anak adopsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena nasab biologis tetap melekat pada orang tua kandung, tetapi dapat menerima hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga harta orang tua angkat. Dalam hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris setara anak kandung. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik pengangkatan yang melibatkan pihak ketiga dan mengaburkan nasab dilarang, karena dapat menimbulkan kemudharatan hukum dan sosial. Fatwa kontemporer menegaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan hanya dalam kerangka kafalah, yakni pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan, tanpa mengubah nasab atau hak waris. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi harmonisasi praktik pengasuhan anak dalam masyarakat Muslim.
Implementation of Islamic Inheritance Law in Bulukumba, South Sulawesi: Community Knowledge and Attitudes and the Opinions of Scholars and Intellectuals Mustari, Abdillah; Widjaja, Abdi; Herawati, Andi; Ma’ruf, Amar; Ilmi , Ani Auli
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/tc91dw97

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the level of knowledge and attitudes of the community towards Islamic inheritance law in Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency. This study uses a combined quantitative and qualitative research method. Qualitative research uses a quantitative correlational approach, this study involved 95 randomly selected respondents aged 30 to 55 years. Data were collected through knowledge tests and Likert scale attitude questionnaires. Data were analyzed using Pearson Product-Moment correlation with the help of SPSS. While the quantitative method was carried out by in-depth interviews with academics, scholars, intellectuals, religious leaders and women leaders, then analyzed with the theory of maqāṣid al-sharī'ah. The results showed that the majority of respondents had a moderate level of knowledge and showed a neutral attitude towards Islamic inheritance law. The correlation test revealed a statistically significant positive relationship between knowledge and attitudes (r = 0.363; p < 0.05). This indicates that the higher a person's level of knowledge about Islamic inheritance law, the more positive their attitude towards its implementation. This study emphasizes that Islamic inheritance law must be reinterpreted from the perspective of the maqāṣid al-sharī'ah so that the law is not merely normative but rather provides gender and distributive justice, taking into account social changes in accordance with the views of Islamic scholars and intellectuals. This study contributes to the development of Islamic law and social psychology studies and emphasizes the importance of increasing knowledge as a foundation for promoting the acceptance and practice of Islamic law in a pluralistic social context.