Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Nusantara Science and Technology Proceedings Al'adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Intermestic: Journal of International Studies Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar Strata Social and Humanities Studies Journal of Islamic World and Politics The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Riswanda Imawan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pendekatan Comdev dan Pengembangan Wilayah untuk Mitigasi Pertambangan Emas Ilegal: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Arifin Saleh; Riswanda Imawan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1291-1298

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, merupakan masalah sosial-lingkungan yang kompleks yang dipengaruhi oleh kerentanan mata pencaharian, tata kelola sumber daya yang lemah, peluang ekonomi daerah yang terbatas, serta degradasi ekologi. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah dapat diintegrasikan untuk mengatasi penambangan emas ilegal sekaligus mendorong mata pencaharian lokal yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, studi ini menganalisis literatur akademis yang relevan, dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan studi-studi sebelumnya mengenai penambangan emas skala kecil dan tradisional, pemberdayaan masyarakat, mata pencaharian berkelanjutan, serta pembangunan daerah. Penelitian ini ditempatkan dalam kerangka kerja community empowerment and development, yang memandang penambangan emas ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan kemiskinan, kapasitas kelembagaan, keadilan lingkungan, dan pembangunan lokal. Naskah ini membahas isu tersebut dengan mensintesis perspektif teoretis dan temuan empiris dari studi-studi sebelumnya untuk merumuskan model kontekstual bagi Mandailing Natal. Temuan utama menunjukkan bahwa mengatasi penambangan emas ilegal memerlukan strategi terintegrasi yang menggabungkan diversifikasi mata pencaharian, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, rehabilitasi lingkungan, dan tata kelola kolaboratif. Studi ini menyumbangkan kerangka konseptual untuk mentransformasi kawasan penambangan ilegal menjadi ruang pengembangan wilayah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berakar pada masyarakat lokal
Penguatan Kapasitas UMKM melalui Business Model Canvas dan Branding di Serdang Bedagai Adang Aldhila; Riswanda Imawan; Yenis Contesa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha. Hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai masih mengalami keterbatasan dalam mengembangkan ide bisnis yang berorientasi pasar, menyusun model bisnis secara sistematis, membangun branding produk, mengakses dan mengelola permodalan, serta memanfaatkan pemasaran digital secara optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui penerapan Business Model Canvas (BMC) dan strategi branding sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22–24 Juni 2026 dengan melibatkan 40 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pelatihan interaktif, diskusi, praktik penyusunan Business Model Canvas, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi peluang usaha, menyusun model bisnis menggunakan Business Model Canvas, mengelola permodalan dan keuangan usaha, membangun identitas merek, serta merancang strategi pemasaran digital sesuai karakteristik usahanya. Selain itu, peserta mampu menyusun rencana pengembangan usaha yang lebih terarah dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai serta menjadi dasar bagi pelaksanaan pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalur Kereta Api di Kota Tebing Tinggi Rendi Ramadhan; Khaidir Ali; Riswanda Imawan; Yenis Contesa
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang serta belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan dan pengawasan di lapangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan panduan keselamatan perlintasan dan adanya kordinasi antarinstansi yang ditetapkan. Namun, pada pelaksanaan implementasi tersebut dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal baik dalam keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya koordinasi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pengawasan guna mendukung efektivitas kebijakan secara berkelanjutan.   This study aims to analyze the implementation of policies to improve safety at level crossings between railroad tracks and roads in Tebing Tinggi City, based on Minister of Transportation Regulation No. 94 of 2018 on Improving Safety at Level Crossings Between Railroad Tracks and Roads. This study was motivated by the persistently high risk of accidents at level crossings and the suboptimal provision of safety facilities and on-site supervision. The study employed a descriptive method with a qualitative analysis approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis was based on Edwards III’s policy implementation model, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has been carried out in accordance with the provisions of the level crossing safety guidelines and that inter-agency coordination has been established as required. However, the implementation has not been carried out optimally due to limitations in human resources, budget, and facilities and infrastructure; insufficient coordination; and low public compliance in the field. Therefore, institutional capacity building and enhanced supervision are needed to support the policy’s effectiveness on a sustainable basis.
Co-Authors Adang Aldhila Agung Saputra Ali Muhammad Ali, Khaidir Arifin Saleh Carakawidya Gusni Dhiyaa Faizal Hamzah Lubis Fanny Anggun Abadi Hendy Achmad Reynaldi Muhammad Dhiya Taraki Rendi Ramadhan Reynaldi, Hendy Achmad Sigit Hardiyanto Surwandono Surwandono Yenis Contesa Zuliansyah, Zulmi Zulmi Zuliansyah