Garuda - Garba Rujukan Digital

Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Wahiyuddin, La Ode
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.852 KB)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan âsatu pintuâ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara La Ode Wahiyuddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Perjalanan Politik Birokrasi Di Indonesia : (Kajian Teori dan Analisis Konsep) La Ode Wahiyuddin
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 2 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/parabela.v2i1.510

The purpose of this writing is to describe the political journey of bureaucracy in Indonesia. The research method used is a literature review with Systematic Review Technique by viewing and identifying existing problems by developing existing concepts. The results of the study indicate that politics are very dominant in influencing bureaucratic activities and activities. Bureaucracy tends to be coopted on the interests of political officials, so that they want to not want to follow the will of political officials. The presence of Law Number 43 of 1999 to the main principal of civil servants put political officials more dominant in determining the bureaucratic career. In line with that, the presence of Law Number 5 of 2014 concerning the Civil Apparatus of the State Place the position in accordance with merit toxration but it also has not been implemented optimally. The influence of political officials is still very dominant in determining bureaucratic positions. Keywords: Politics, Bureaucracy, Indonesia

THE IMPACT OF MINING BUSINESS LICENSE POLICY IN SOUTHEAST SULAWESI AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 23 OF 2014 La Ode Wahiyuddin; Sinta Nigrum; Yogi Suprayogi
Journal Publicuho Vol. 5 No. 4 (2022): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

This study aims to examine in depth the impact of IUP policy This research was designed in the form of a qualitative descriptive study. Data collection is done through interviews, observation, and documentation. The IUP policy, when transferred to the provincial level, was not effectively implemented; it showed the difficulty in coordinating and synchronizing by the Southeast Sulawesi Provincial Government and the Regency Government. Moreover, the Southeast Sulawesi area consists of 15 districts and 2 cities and has many islands which are large enough so that the guidance and supervision carried out are nonoptimal. The refore the IUP policy can be implemented if it is strengthened by strict rules by not only transferring authority but also followed by clear transitional rules and the need for political will both the central and regional governments in overseeing mining affairs.

IMPLEMENTASI GLOBAL LEADERSHIP COMPETENCY DI UPTD PUSKESMAS KUARO KABUPATEN PASER Vieell Sidhatut Thoharoni Syaltout; La Ode Wahiyuddin; Muhammad Husni Arifin
Journal Publicuho Vol. 5 No. 4 (2022): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

This study aims to reveal how leadership is implemented based on the Global Leadership Competency Model at the Kuaro Health Center, Paser District. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach, in order to understand and analyze in depth the competence of leaders at the Kuaro Health Center. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out interactively qualitatively. The results of the research show that first; the leaders at the Kuaro Health Center have not been able to create self-awareness and unstable emotions, second; the optimism and empathy of the leaders of the Kuaro Health Center are still far from good, third; Leaders are unable to create change where this is not found in achieving an attractive vision that is able to be realized by the leadership of the Puskesmas. The dominant argument of this research is that the application of global leadership competency is not only applicable based on cultural complexity where there are many supporting elements outside of cultural complexity. The scientific contribution of this article is to explain the global leadership competency model in a narrow organizational environment but with high cultural complexity

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari La Ode Wahiyuddin; Muhammad Ihsan Mattalitti; Darwan Sari; Isman Isman
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/parabela.v3i1.1056

This research describes the implementation of the KLA policy in the Bende sub-district, Kadia sub-district, Kendari city. Describe the implementation of KLA policy in the Bende sub-district based on four factors in implementing public policy. The research method used is a qualitative descriptive research method with data collection through interviews, observation, and documentation. The results of the data collection will be presented descriptively. The results of research conducted were based on 4 factors that influence KLA policy, including: 1) KLA policy outreach and campaign activities in Bende sub-district are still not carried out so that many people still don't know about KLA policy due to the Covid-19 outbreak which also hit Kendari City so that the budget socialization activities and KLA policy campaigns in the Bende sub-district were diverted; 2) None of the GT KLA members of Bende subdistrict have trained on children's rights, although GT KLA members of Bende subdistrict have shown a fairly high level of concern for educating children's rights, but GT KLA members must know and understand the substance of KLA policies; 3) GT KLA members and the Bende sub-district community show an attitude that supports KLA policies, making it easier to implement KLA policies; 4) The institutional structure of GT KLA, Bede sub-district is quite good because it is filled with capable personnel and resources who have qualifications that are appropriate to the fields involving children's rights. These fields have the duties and functions to prepare and carry out activities in the context of implementing KLA policies in the Bende sub-district. The conclusion of the results of this study is that the implementation of the KLA policy in the Bede village is still not optimal. Suggestions that can be given are the need for outreach and campaign activities for the community and child rights training for GT KLA members in the Bende sub-district. Apart from that, facilities supporting the implementation of KLA policies also need to be improved, one of which can be through social responsibility, private parties such as the business world and mass media as well as strengthening the GT KLA institution through SOP indicators or standards for implementing KLA policies in the Bende sub-district.

Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara La Ode Wahiyuddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6871

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Influence of Work Abilities and Work Environment on Employee Performance in the Archives and Library Services of Paser District Sari, Widiya Ratna; Wahiyuddin, La Ode; Rosita, Tita
Pancasila International Journal of Applied Social Science Том 2 № 01 (2024): Pancasila International Journal of Applied Social Science
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/pancasila.v2i01.366

Civil Servant (PNS) Performance Assessment has been regulated in PP no 30 of 2019. The results of the evaluation of the performance accountability system at the Archives and Libraries Office show that the performance achievement of the Paser District Archives and Libraries Office during 2019 and 2020 has decreased. The purpose of this study was to analyze the effect of work ability and work environment on the performance of employees of the Paser Regency Archives and Libraries Office. The research design used is mix methods. In this mixed methods study, a sequential explanatory type was used, namely describing quantitative data first and then strengthening it with qualitative data. The population in this study were all employees at the Paser Regency Archives and Libraries Office, consisting of 50 civil servants and PTTs. The sampling technique in this study uses total sampling because the population is small. In this study, researchers used two research instruments, namely a questionnaire and a structured list of questions. The results of the calculation of the partial test between work ability on employee performance from the coefficient table obtained a significance value of 0.24, it can be concluded that the work ability variable has a significant positive effect on performance. The results of the calculation of the partial test between the work environment on employee performance from the coefficient table obtained a significance value of 0.01, it can be concluded that the regression coefficient of the work environment variable has a significant effect on employee performance. It is hoped that agency leaders can rotate each of their employees in participating in the training, so that all employees can develop their skills and talents to support their work. It is necessary to carry out a physical evaluation of rooms, infrastructure that can no longer support employee performance so that they can be replaced, equipped and held immediately

Perjalanan Politik Birokrasi di Indonesia: Kajian Teori dan Analisis Konsep Wahiyuddin, La Ode
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan perjalanan politik birokrasi di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan systematic reviewstechnique dengan melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang ada denganmengembangkan konsep yang telah ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa politiksangat dominan dalam mempengaruhi aktifitas dan kegiatan birokrasi. Birokrasicenderung di kooptasi kepentingan pejabat politik, sehingga mau tidak mau mengikutikehendak pejabat politik. hadirnya undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian menempatkan pejabat politik lebih dominan dalam menentukankarier birokrasi. Sejalan dengan itu, hadirnya undang-undang nomor 5 tahun 2014tentang aparatur sipil negara secara konseptual menempatkan jabatan sesuai denganmerit tokrasi tetapi hal itu belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Pengaruhpejabat politik masih sangat dominan dalam menentukan jabatan birokrasi.

Penguatan Kepemimpinan Digital Di Sektor Pemerintahan Dalam Mendorong Peningkatan Layanan Publik Yang Akuntabel, Efisien Dan Efektif (Studi Pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara) Fasikin, La Ode; Kasim, Syaifudin Suhri; Satyadharma, Maudhy; Asis, Patta Hindi; Wahiyuddin, La Ode
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2105

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kantor Staff ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kepemimpinan digital serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Â Hasil penelitian menemukan bahwa Beberapa tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan digital diantaranya Tantangan infrastruktur dan kesenjangan digital, Kapasitas Sumber Daya Manusia, transparansi dan akuntabilitas dan manajemen perubahan dan budaya kerja. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi tantangan itu diantaranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pengembangan Infrastruktur Teknologi yang memadai,Â menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan daerah mendukung transformasi digital sehingga mendorong adanya asas transparansi dan akuntabilitas, mendorong manajemen perubahan dan pola komunikasi yang efektif dan mengefektifkan kolaborasi dan kemitraan. Kata kunci:Â Kepemimpinan, Kepemimpinan Digital, Transformasi Digital, Sumber Daya Manusia Â Â Abstract This study discusses the challenges faced by the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province in digital leadership and the efforts that have been made to overcome these challenges. This study uses a qualitative method with a case study approach. The study was conducted at the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province. The results of the study found that several challenges faced in digital leadership include infrastructure challenges and the digital divide, Human Resource Capacity, transparency and accountability and change management and work culture. Meanwhile, efforts that have been made to overcome these challenges include increasing Human Resource Capacity, developing adequate Technology Infrastructure, becoming part of the support for regional policies supporting digital transformation so as to encourage the principles of transparency and accountability, encouraging change management and effective communication patterns and making effective collaboration and partnerships. Keywords: Leadership, Digital Leadership, Digital Transformation, Human Resources

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search