Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pengelolaan Wisata Pantai Nambo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari di Massa Pandemi Covid 19 Erlin Erlin; Muhammad Ihsan Mattalitti; Andi Awaluddin Ma’ruf
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.186 KB) | DOI: 10.51454/parabela.v1i1.80

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan pantai nambo oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari untuk meningkatkan Pendapatan Asil Daerah pada masa tanggap darurat covid-19. Melalui pendekatan kualitatif, aktivitas pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Destinasi, Kepala Seksi Daya Tarik Wisata, Kasubag Perencanaan, Pengelola Pantai dan Kelompok Sadar Wisata. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pengelolaan pantai Nambo pada aspek perencanaan penentuan target dan perumusan strategi telah disusundenganbaik. Sekalipunpencapaian target belum terpenuhi karena menurunnya angka pengunjung pantai Nambo di masa pandemic Covid 19. Selanjutnya pengorganisasian dalam hal jumlah staf serta pembagian tugasnya belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak dilakukan pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja staf.Adapun memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah efektif karenapemberian insentif yang lancer dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif.
Aktivitas Publikasi Humas Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kota Kendari Marwan S. Wanto; Muhammad Ihsan Mattalitti; Yunitawati Lampasa
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.321 KB) | DOI: 10.51454/parabela.v1i1.81

Abstract

DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat senantiasa diharapkan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Fungsi dan tanggung jawab mereka merupakan perwujudan aktivitas yang wajib dijalankan sepenuhnya dalam rangka memenuhi kehendak rakyat. Olehnya itu, rakyat berhak mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD ketika menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Peneltian ini menjelaskan aktivitas publikasi yang dilakukan oleh Sub. Bagian Humas Dan Protokoler DPRD kota Kendari yang berimplikasi terhadap kinerja anggota DPRD kota Kendari. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui aktivitas publikasi internal, publikasi eksternal, dan kinerja, terlihat adanya dampak terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari. Hal ini diukur berdasarkan indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Publikasi yang dilakukan efektif meningkatkan kinerja sebab akan melahirkan citra Positif bagi Anggota DPRD yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.
Analisis Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Misna Misna; Muhammad Ihsan Mattalitti; Andi Awaluddin Ma’ruf
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.851 KB) | DOI: 10.51454/parabela.v1i1.82

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara, studi dokumen atau pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Boro-Boro Lameuru, Pengelola Air Bersih, Bendahara PAB, Satuan Pelaksana 3 orang, kemudian masyarakat atau pelanggan 4 orang dan anggota LKM serta Fasilitator Pendamping. Hasil penelitian ditemukan bahwa Air Bersih di daerah tersebut dikelola secara terorganisir dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai dari tahap perencanaan, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan dalam hal perawatan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.Pengelolaan Air Bersih telah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sehingga terbentuklah organisasi dan manajemen pengelolaan air bersih. Semua aktifitas program telah terencana dengan baik dalam suatu wadah organisasi yaitu Pengelolaan Air Bersih Desa Boro-Boro Lameuru. Teknis pelaksanaan atau operasional PAB ini yaitu mengalirkan air bersih ke masyarakat atau pelanggan dari sumber air bersih yaitu sungai Boro-Boro.Adapun system penarikan restribusi atau iuran anggota adalah dilakukan setiap bulan.Penarikan iuran atau retribusi didasarkan hasil rapat anggota dan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan dituangkan dalam peraturan desa.Program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pemanfaatan pengelolaan air bersih, perawatan dan pemeliharan, sekaligus sejauh mana pelaksanaan dan pelayanan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat ini.
Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Andri Nubu; Muhammad Ihsan Mattalitti
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.527 KB) | DOI: 10.51454/parabela.v1i2.451

Abstract

This article provides an overview of the strategic role of village governments in realizing community welfare by involving them in empowerment programs. The concept of community participation has been understood as the most important part in improving the quality of life and development. This study uses a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Lanowulu Village government, Tinanggea District, South Konawe Regency had an impact on community involvement and empowerment in the fields of village government, economy and agriculture. These roles include interpersonal roles, information roles and decision-making roles. Of the three roles, not all of them are running optimally, namely the role of information (informational role) and empowerment in the economy, especially micro-enterprises, where the village government has not paid attention to this business, the main obstacle is because the business is not registered at the village office and has not been running. consistent so that the government has not been able to provide. Researchers suggest that the role that has not been implemented must be fulfilled by the village government.  
Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari La Ode Wahiyuddin; Muhammad Ihsan Mattalitti; Darwan Sari; Isman Isman
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/parabela.v3i1.1056

Abstract

This research describes the implementation of the KLA policy in the Bende sub-district, Kadia sub-district, Kendari city. Describe the implementation of KLA policy in the Bende sub-district based on four factors in implementing public policy. The research method used is a qualitative descriptive research method with data collection through interviews, observation, and documentation. The results of the data collection will be presented descriptively. The results of research conducted were based on 4 factors that influence KLA policy, including: 1) KLA policy outreach and campaign activities in Bende sub-district are still not carried out so that many people still don't know about KLA policy due to the Covid-19 outbreak which also hit Kendari City so that the budget socialization activities and KLA policy campaigns in the Bende sub-district were diverted; 2) None of the GT KLA members of Bende subdistrict have trained on children's rights, although GT KLA members of Bende subdistrict have shown a fairly high level of concern for educating children's rights, but GT KLA members must know and understand the substance of KLA policies; 3) GT KLA members and the Bende sub-district community show an attitude that supports KLA policies, making it easier to implement KLA policies; 4) The institutional structure of GT KLA, Bede sub-district is quite good because it is filled with capable personnel and resources who have qualifications that are appropriate to the fields involving children's rights. These fields have the duties and functions to prepare and carry out activities in the context of implementing KLA policies in the Bende sub-district. The conclusion of the results of this study is that the implementation of the KLA policy in the Bede village is still not optimal. Suggestions that can be given are the need for outreach and campaign activities for the community and child rights training for GT KLA members in the Bende sub-district. Apart from that, facilities supporting the implementation of KLA policies also need to be improved, one of which can be through social responsibility, private parties such as the business world and mass media as well as strengthening the GT KLA institution through SOP indicators or standards for implementing KLA policies in the Bende sub-district.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Ulfah Attamimi; Muhammad Ihsan Mattalitti; Riston G. Ahmad
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.503

Abstract

This research documents the strategies implemented by the Lemo village government to empower the seaweed farming community. Through a qualitative descriptive approach, data was collected through observation and interviews with 6 informants covering various roles in village government and society. The findings show that the Lemo village government implemented a strategy based on improving the quality of human resources, strengthening potential, and developing farmer groups. This analysis discusses the impact of this strategy on people's knowledge, skills, and awareness of seaweed cultivation, as well as its implications for the independence and welfare of coastal communities.