Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Lentera Pustaka Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Lastria Nurtanzila, Lastria
Archival Science, Vocational College, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tarigan, Erwinton Putra Antonius; Nurtanzila, Lastria
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.233 KB) | DOI: 10.22146/jkap.6847

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah Lastria Nurtanzila; Wahyudi Kumorotomo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.171 KB) | DOI: 10.22146/jkap.9284

Abstract

One of the efforts to achieve fiscal independence of local governments is to provide authority in the management of land and property tax as a part of local taxes (Law No.28 of 2009). Yogyakarta has delegated authority to implement this law since 2011. The revenue of PBB P2 pretty much accounted for the PAD, which is why in this study tried to examine the factors that influence Earth Building Tax receipts in the city of Yogyakarta in 2013-2014. So from this study establishes framework there are three factors that can affect PBB P2 in the city of Yogyakarta, which is a factor of tax administration efficiency, effectiveness socialization factor taxation and tax compliance. Based on the research results that the tax administration can efficiently determine the level of awareness of the taxpayer to pay taxes on time, as well as tax sosialization can increase the public's attention on the importance of paying taxes, in addition to the flavor abide by the rules are also important in creating awareness to pay tax.
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH OTONOMI: KESIAPAN DAERAH DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN Lastria Nurtanzila
NATAPRAJA Vol 4, No 1 (2016): Public Sector Economics
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (928.609 KB) | DOI: 10.21831/jnp.v4i1.12611

Abstract

Financially independent for a region is a must in decentralization era. This article try to examine how central and local government push their effort to make a region financially independent. One of the policy agenda is to delegate the authority to manage property tax from central government to local government. Based on Law Number 28/ 2009, property tax becomes the authority of local government, this is a very good news to increasing local revenue. The increasing of local revenue is expected to increasing local government capacity to funding their activity. Nevertheless, local government readiness becomes a big issue, known that until 2013 only 123 kabupaten/kota that already implemented this policy, where the rest of the kabupaten/kota are still not ready to implement it. But, the current issue is the capacity of readiness, not all of the kabupaten/kota has the capicity and capability to implement the policy. Therefore, this policy needs to be reck by central government, so in the future this policy can be a good instrument to made region financially independent.Keywords: Financially Independent, Decentralization, and Property Tax
Arsip Personal Berbasis Digital: Upaya Meningkatkan Kepedulian dalam Mengelola Arsip Warga Punukan, Kulon Progo Indah Novita Sari; Titi Susanti; Rina Rakhmawati; Arif Rahman Bramantya; Faizatush Sholikhah; Irfan R Darajat; Eritrina Putri Ekantari; Waluyo Waluyo; Lastria Nurtanzila
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan Vol 15, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Arsip Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/khazanah.71169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang urgensi pengelolaan arsip personal, membahas tahapan pengelolaan berlandaskan records continuum model dan mendiskusikan alternatif pengelolaan arsip personal dengan memanfaatkan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan objek penelitian pada Rukun Warga (RW) Punukan, Kulon Progo. Data primer didapatkan dari wawancara dan focus grup discussion dengan para informan yakni ibu-ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan penanggung jawab arsip di lingkup keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsip personal perlu dikelola mengingat fungsinya yang krusial dalam menunjukkan perjalanan hidup, memberikan bukti kepemilikan dan menjamin hak seseorang serta membentuk memori kolektif. Berdasarkan records continuum model, penelitian ini menemukan kategori arsip personal yang dihasilkan (created) oleh warga Punukan meliputi identitas, kesehatan, keuangan, asuransi, aset, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Perekaman (capture) dapat dilakukan melalui alih media dan lahir secara digital (born digital). Kajian ini juga menemukan berbagai kendala yang ditemui warga Punukan dalam pengorganisasian (organize) arsip elektronik. Hambatan disebabkan oleh kerusakan perangkat, tersebarnya arsip pada banyak perangkat serta tidak adanya penamaan file serta klasifikasi. Pemilik arsip personal memiliki alternatif dalam mengelola arsip mereka dengan memanfaatkan aplikasi seperti Arsip Keluarga (AKAR), Aplikasi Elektronik Masyarakat (Emas) dan FamilySearch. Kendati demikian, pengguna disarankan memilih aplikasi dengan sistem keamanan tinggi agar tidak terjadi kebocoran informasi.
The Use Of Lapor! As A Medium For Delivering Citizen Concerns About Public Services To Government Lastria Nurtanzila; Aldi Rizal Prasetya
Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan Vol 20, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan Vol 20 No. 1, April 2018
Publisher : Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jipk.v20i1.131

Abstract

The development of information and the rapidly growing digital world have affected all aspects of life, including the public service sector. To make public services more accessible to the community, the Indonesian government has implemented LAPOR!, an e-government application. Citizens can use LAPOR! to submit concerns or complaints regarding public services to the government. The present qualitative study examined the use of LAPOR! as a tool for delivering information to the Indonesian government, using a review of relevant literature and secondary data. The study explores how LAPOR! functions, what features are provided, how citizens have responded to the availability of this tool, and how LAPOR! has served as a form of e-government that promotes good governance. LAPOR! has been used by 80 government agencies and five local governments. It fulfills both top-down and bottom-up management principles through an integrated system based in the central government that disseminates reports on complaints and investigations to related institutions, local governments, and citizens. Surveys have found that LAPOR! is generally viewed as effective and reliable, with 70% of users indicating that they would continue to submit concerns through this system.
Penerapan Disaster Recovery and Contigency Planning pada Perlindungan Arsip Vital di BPN DIY Lastria Nurtanzila
Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan Vol 1, No 2 (2018): March
Publisher : Program Studi Kearsipan, DBSMB SV UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/diplomatika.32123

Abstract

AbstractProtection of vital records in an organization is a must. The position of the vital records in the organization's performance enables the organization to do some protection to its vital records. This study aims to analyze the application of disaster recovery and contingency plan in the protection of vital records in the Yogyakarta Land Regency. This research uses qualitative approach with case study research method. Data analysis is used to identify any vital rechords managed by BPN DIY, as well as possible disasters. Disaster Recovery and Contingency Plan concept is used to perform strategy mapping in disaster management for protection of vital records at  BPN DIY. The results of this study are expected to gives recommendations to government for the implementation of disaster management strategies (pre disaster, during disasters and post disaster) to vital records in government agencies.IntisariPerlindungan arsip vital dalam suatu organisasi merupakan keharusan. Posisi arsip vital dalam kinerja organisasi memungkinkan organisasi untuk melakukan perlindungan terhadap arsip vitalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Disaster Recovery and Contingency Plan dalam perlindungan arsip vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Analisis data digunakan untuk mengidentifikasi setiap arsip vital yang dikelola oleh BPN DIY, serta kemungkinan terjadinya bencana. Konsep Disaster Recovery and Contingency Plan digunakan untuk melakukan pemetaan strategi dalam penanggulangan bencana untuk perlindungan arsip vital di BPN DIY. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk pelaksanaan strategi penanggulangan bencana terhadap arsip vital di lembaga pemerintah (pra bencana, selama bencana dan pasca bencana).  
Membaca Citra Indonesia Dalam Arsip Audio Visual Kementerian Pariwisata Rina Widiastuti; Lastria Nurtanzila
Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan Vol 2, No 1 (2018): September
Publisher : Program Studi Kearsipan, DBSMB SV UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/diplomatika.35300

Abstract

This article aims to explore the image of Indonesia created by the Ministry of Tourism through the audio-visual archive, which is stored and published on its official youtube channel. This study is in response to the Indonesian government's policy to improve the image of Indonesia and build a strong nation brand for Indonesia to compete in global level. Using the content analysis method, I analyzed the videos on the Indonesia.Travel channel to reveal the image of Indonesia promoted by the Indonesian government. Based on the icons that appear on the 218 videos on the youtube channel, we can find five main icon categories. The iconic categories are natural beauty, cultural uniqueness, resident friendliness, delicacy of food, and environmental peace. These five iconic categories build one image of Indonesia as a wonderful country. This is in accordance with the official slogan used by the Ministry of Tourism to promote Indonesia, namely Wonderful Indonesia.Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi arsip audio-visual yang disimpan dan dipublikasikan di saluran resmi youtube. Penelitian ini merupakan tanggapan terhadap kebijakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan citra Indonesia dan membangun kebangsaan yang kuat bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Menggunakan metode analisis isi, saya menganalisis video di Indonesia. Saluran perjalanan untuk mengungkap citra Indonesia dipromosikan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan ikon yang muncul pada 218 video di saluran YouTube, kita dapat menemukan lima kategori ikon utama. Kategori ikonik adalah keindahan alam, keunikan budaya, keramahan penduduk, kelezatan makanan, dan kedamaian lingkungan. Kelima kategori ikon citra Indonesia sebagai negara yang indah. Hal ini sesuai dengan slogan resmi yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia, yaitu Wonderful Indonesia. 
Digitisasi Arsip Sebagai Upaya Perlindungan Arsip Vital Milik Keluarga di Dusun Punukan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Lastria Nurtanzila; Faizatush Sholikhah
Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan Vol 4, No 1 (2020): Volume 4 No 1 2020
Publisher : Program Studi Kearsipan, DBSMB SV UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/diplomatika.64234

Abstract

Arsip keluarga merupakan rekaman kegiatan dan atau informasi yang diciptakan atau disimpan oleh keluarga dalam berbagai bentuk media sesuai perkemabngan jaman dan berguna bagi kegiatan keluarga. Perhatian terhadap arsip keluarga sering luput dari perhatian kita, dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Berangkat dari kegelisahan pada kemungkinan bencana dan resiko yang hadir di Indonesia, peneliti merasa perlunya ada sosialisasi tentang pentingnya arsip keluarga dan upaya perlindungan terhadap arsip-arsip tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengamati tentang upaya perlindungan arsip keluarga melalui metode digitisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dimaksudkan adalah dengan meneliti secara mendalam terhadap kecenderungan perilaku keluarga di Dusun Punukan, Wates, Kulon Progo dalam melakukan pengelolaan arsip keluarga.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan berupa pelajaran penting yag didapatkan yang bisa digunakan sebagai contoh bagi daerah-daerah lainnya. Beberapa pelajaran tersebut yaitu pertama; kesadaran pengelolaan arsip perlu dibangun sedari dini; kedua; perlu ada peran serta dinas arsip dan perpustakaan setempat dalam upaya sosialisasi kesadaran pengelolaan arsip; ketiga; literasi informasi masyarakat yang masih terbatas sangat menghambat pemahaman tentang urgensi pengelolaan arsip; keempat; media penyimpanan arsip masih sangat terbatas. Sehingga peranan program pengabdian masyarakat Prodi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM selama 3 tahun di Dusun Punukan, Wates , Kulon Progro sangatlah bermanfaat.
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6847

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Co-Authors Aldi Rizal Prasetya Arif Rahman Bramantya Eritrina Putri Ekantari Erwinton Putra Antonius Tarigan Erwinton Putra Antonius Tarigan, Erwinton Putra Antonius Faizatush Sholikhah Faizatush Sholikhah Indah Novita Sari Indah Novita Sari Irfan R Darajat Putranto, Widiatmoko Adi Rina Rakhmawati Rina Widiastuti Titi Susanti Wahyudi Kumorotomo Waluyo Waluyo