Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta-Yuridis

Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi Aksin, Nur
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2863

Abstract

AbstrakSyariah, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya kehidupan dan tatanan sosial, maka sebenarnya, kedua hal ini tidaklah saling bertentangan, dengan kata lain keduanya tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan dapat dikatakan pula bahwa, syariah tersebutlah yang menciptakan keteraturan dalam berkehidupan sosial. Oleh karenanya, patutlah bagi kita untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut terkait apa yang ada dalam sebuah hukum Islam (syariah) dalam hubungannya dengan hukum tettulis yang merupakan hukum yang dibuat oleh negara..Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada literatur dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak.Kata Kunci : Syariat Islam, Hukum Negara, Kontemplasi
UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam) Aksin, Nur
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2916

Abstract

AbstraksTenaga Kerja merupakan aspek penting yang terdapat dalam struktur ekonomi suatu perusahaan maupun sebuah organisasi. Tenaga Kerja merupakan pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi fikirannya maupun tenaganya. Sehingga, dalam hal ini sangatlah diperlukan beberapa penghargaan ataupun jaminan atas kinerja dari tenaga kerja tersebut, yang biasa diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yakni Upah. Upah dalam hal ini juga berguna sebagai penjamin atas keberlangsungan perusahaan atau organisasi tersebut, karena secara tidak langsung Upah tersebut berperan sebagai pengikat, antara kedua belah pihak tersebut, yakni antara Pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan, juga menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam. Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian ilmu Muamalah), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan Ijarah. Kegiatan Ijarah (sewa menyewa) dalam hal ini, diartikan sebagai upah-mengupah, dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya, telah dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.       Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja, Islam
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT (NATIONAL CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW) Aksin, Nur; Istiqomah, Istiqomah
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.25071

Abstract

This study discusses legal protection for victims of sexual violence in higher education based on National Criminal Law and Islamic Law. In the National Criminal Law, victim protection is regulated in detail in Permendikbudristek Number 30 of 2021, specifically Articles 10 to 19, which regulate assistance, protection, victim recovery, and the imposition of administrative sanctions. Criminal sanctions for perpetrators are also regulated in Articles 289 to 296 of the Criminal Code. From the perspective of Islamic Law, victim protection is based on the principle of justice and respect for human dignity by applying hudud and ta'zir laws according to the level of the perpetrator's guilt, although it has not been specifically regulated in national legislation. The synergy between the provisions of Islamic Law and National Criminal Law is expected to provide comprehensive protection and encourage effective and just law enforcement for victims of sexual violence in higher education environments.