Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA:HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO  DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM Hafni, Diska Arliena
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qsnd1755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah akuntansi pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis historiografi. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan pendekatan epigrafi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Kerajaan Mataram Kuno maupun Kerajaan Mataram Islam sama-sama pernah mengalami pucak kejayaan, yang mana kejayaannya juga tercermin dalam kekuatan ekonomi, sosial dan politik dari kedua kerajaan tersebut. Sektor pertanian menjadi penyokong utama perekenomian kedua kerajaan tersebut dengan komoditas utama padi/beras. Bahkan pada masa Kerajaan Islam pernah menjadi daerah pengekspor beras paling besar saat itu. Komoditas yang diperdagangkan dikenai pajak oleh pemerintah kerajaan. Pada masa Kerajaan Mataram Kuno sudah diterapkan pajak hasil bumi dan pajak tanah, selain itu rakyat pun harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak perdagangan dipungut oleh pejabat pemerintah yang bertugas mengurusi pajak yang disebut rama. Pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam dengan cara mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahan dan menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada Kerajaan. Pajak yang diberlakukan pada masa Kerajaan Mataram Islam seperti pajak penduduk, pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Pada masa Kerajaan Mataram Islam juga sudah dibentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu wedana gedung kiwa dan wedana gedung tengen untuk mengurusi pemasukan kerajaan.