Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Myrna A. Safitri, Myrna A.
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional Iskandar, Abdul Halim; Satria, Arif; Rudiyanto, Arifin; Adiwibowo, Soeryo; Safitri, Myrna A.; Alfedri
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0301.85-97

Abstract

Lahan gambut di Indonesia terluas di wilayah tropika dan menempati posisi keempat dari negara-negara dengan lahan gambut terluas di dunia. Ekosistem gambut merupakan salah satu komponen kunci untuk memitigasi perubahan iklim, dan krusial untuk diselamatkan dari destruksi dan degradasi. Kandungan karbon yang tinggi pada lahan gambut memerlukan upaya pemanfaatan yang cermat dan bijak untuk mengendalikan konversi lahan gambut serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini masih terjadi. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020- 2024 salah satunya mencakup Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. Pengembangan desa gambut perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mengacu pada kaidah-kaidah sains, karena sains merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam mengelola bumi dan kehidupan.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Safitri, Myrna A.; Anggraeni, Ricca; Hamid, Adnan; Tridewiyanti, Kunthi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
The Role of Spatial Planning Audit in Law Enforcement Safitri, Myrna A.
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 6 (2024): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i6.899

Abstract

Spatial planning plays an essential role in disaster prevention because it can ensure the proper distribution of land use in accordance with the environment's carrying capacity. Uncontrolled land use has the potential to cause disasters in addition to the problems of environmental damage and pollution. Spatial audit in Indonesian law is one of the instruments used to implement spatial use control. Audit results can be used to support law enforcement. This article discusses how spatial audit can have a role in supporting law enforcement processes that are based on more comprehensive scientific data and analysis. This article results from dogmatic legal research based on data and analysis of Indonesian spatial legal norms. This research found that spatial audits need to be optimally implemented. In general, audits are conducted in response to public compliance, in the event of a disaster, or when the spatial plan is revised. In the future, it is recommended that audits be conducted regularly to support the effectiveness of spatial use control
Co-Authors Adnan Hamid Alfedri Arif Satria Iskandar, Abdul Halim Kunthi Tridewiyanti Ricca Anggraeni Rudiyanto, Arifin Soeryo Adiwibowo