Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Fauziah Fadila; Indarja Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.851 KB)

Abstract

Partai Politik merupakasarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam penngelolaan negara, dalam menjalankan perannya sering dijumpai konflik internal Partai Politik, salah satu konflik yang ada pada saat sekarang ini adalah konflik internal Partai Demokrat dimana adanya Kongres Luar Biasa Partai demokrat sehingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, penyelesaian konflik internal PartaI Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII-2019 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA Dian Leonaro Benny; Lita Tyesta ALW; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.786 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para pemohon mengajukan permohonan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi, serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 menyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu 3 (tiga) orang sesuai UU Pilkada juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terakhir, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi Putusan MK ini adalah penguatan sifat kelembagaan dan perubahan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu RI kemudian mengeluarkan dua produk hukum yang memperluas kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Putri Budiyanti; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.555 KB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menimbulkan perbedaan dalam penegakaan hukum oleh lembaga ketenagakerjaan dan lembaga imigrasi dalam menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Tujuan dari penelitian ini: 1) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi TKA yang bekerja di Indonesia 2) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi WNA yang melakukan perkawinan, 3) mengetahui berbagai kendala Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP bagi WNA yang bekerja atau melakukan perkawinan dengan WNI di Semarang.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberian ITAP diberikan kepada TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham (investor). Sedangkan ITAP yang diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNImelalui permohonan dengan membawa kutipan akta. Dalam hal Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data WNA yang  dilakukan secara online, membuat Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang masih memerlukan penyesuaian perubahan sistem. Antisipasi yang dilakukan pihak Keimigrasian adalah menambah petugas dalam meningkatkan sistem pengawasan bagi WNA.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK Galuh Sekar Kencana; Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.735 KB)

Abstract

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Kehormatan.Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal, terkait penegakkan kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, terkait pelanggaran terhadap kode etik Anggota Periode 2014-2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan terdapat 3 (tugas) dan 1 (satu) wewenang yang belum terlaksana dengan baik. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil sanksi untuk memberikan efek jera masih kurang, Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat unsur politik dan upaya yang dilakukan Badan Kehormatan yaitu lebih selektif dalam menerima laporan, memberikan rekomendasi sanksi, dalam saat ini masih dalam proses pembuatan peraturan baru, Badan Kehormatan memberikan masukan, teguran, peringatan serta buku saku kepada anggota dewan.
TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Nadia Ayu Febriani; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.408 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki 6 (enam) divisi yang memiliki pelaksanaan program kerjanya sendiri sendiri. Keenam divisi tersebut adalah Divisi Monitoring dan Evaluasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, Divisi Data dan Informasi, Divisi Mediasi dan Divisi Kemitraan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu terdapat hambatan substansi hukum, hambatan struktural, dan hambatan kultural.
PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN SEBAGAI PELAKSANAAN PENGAWASAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PACITAN Vindy Sulistyo Vardhani; Amiek Soemarmi; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.419 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan dan kendala yang dihadapi dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan serta bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif–analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah pengendalian terhadap hasil perikanan yang meliputi pemeriksaan mutu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kendala yang dihadapi, meliputi :  asal produk yang tidak disertai dengan data yang lengkap, kurangnya kesadaran menjaga mutu hasil perikanan, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih banyak yang bersifat tradisional, masih kurangnya personil UPT PMP2KP yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala adalah meningkatkan peran dan tugas Dinas Perikanan dan peningkatan kuantitas dan kualitas personil, sarana dan prasarana,  Dari hasil temuan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan untuk membuat suatu Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu hasil perikanan dan melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada pihak swasta dan masyarakat
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 MELALUI E-VOTING Dicky Aries Pratama; Indarja Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.774 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara e-voting dengan KTP elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades e-voting tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting melalui 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang menggunakan metode sistem pemindaian optic, sistem Direct Recording Electronic (DRE) dan internet voting. Faktor pendukungnya adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHKOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031 Rizky Pandapotan Sembiring; Untung Sri Hardjanto; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.773 KB)

Abstract

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sehingga pertumbuhan penduduk di Kota Semarang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan semakin banyaknya penggunaan air bawah tanah dan menyempitnya daerah aliran sungai yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Ditambah lagi banjir diperparah oleh karakteristik wilayah dimana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) sangat curam, sehingga diperlukan penataan ruang untuk mengendalikan permasalahan banjir dan rob tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan strategi pencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dengan wawanara sebagai data pelengkap. Metode analisis data yang digunakan ada metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1)PembuatanSistem Polder2)Normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat dan Timur, 3)Pembangunan Bendungan Jatibarang, 4)Pengembangan sistem drainase, 5)Operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir.Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang adalah pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan, banyaknya rumah liar dan sampah di daerah aliran sungai, sulitnya mencari tempat pembuangan sedimentasi sungai dan masih terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
APLIKASI E LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMEN-KP/2014 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA UTARA Nur Afin Trionawan; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.279 KB)

Abstract

Pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zachman merupakan pelabuhan tempat pendaratan ikan yang berada di provinsi DKI Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Dalam pengelolaan perikanan diperlukan adanya data mengenai hasil tangkapan ikan yang dikenal dengan Log Book Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 tentang Log Book Penangklapan Ikan. Pengelolaan perikanan dengan menggunakan Log book dirasa kurang efektif sehingga dikembangkan aplikasi yang bernama E-Log Book Penangkapan ikan. Dengan E Log Book penangkapan ikan, nelayan tidak perlu susah payah lagi dalam pengisian data sebagat laporan hasil tangkapan ikan. Disisi lain pemerintah juga lebih mudah melakukan pendataan hasil tangkapan ikan karena sudah berbasis online. Metode pendekatan yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan aplikasi E-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan logbook, kapal perikanan berukuran diatas 30 GT yang beroperasi di perairan Indonesia atau di laut lepas wajib memasang transmitter VMS dengan pengiriman data posisi kapal tiap 1 (satu) jam secara terus-menerus, memberikan Sosialisasi dan pelatihan penggunaan E-Logbook kepada nelayan secara intensif dengan bagasa yang sederhana/ mudah dipahami, dan Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan E-Logbook. hambatan dalam penerapannya adalah minimnya sosialisasi mengenai aplikasi e-logbook penangkapan ikan, masih adanya kesalahan sistem pada aplikasi e-logbook penangkapan ikan, lemahnya pengawasan terhadap operasi penangkapan ikan di perairan, dan kendala Syahbandar pelabuhan perikanan dalam menjalankan tugasnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)
Co-Authors Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Dian Leonaro Benny Dicky Aries Pratama Fauziah Fadila Galuh Sekar Kencana Indarja Indarja Lita Tyesta ALW Nadia Ayu Febriani Nur Afin Trionawan Putri Budiyanti Rizky Pandapotan Sembiring Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Vindy Sulistyo Vardhani