Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Deny Haspada
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERKAIT WANPRESTASI ATAS KREDIT MACET PADA PERKARA PERDATA DI PERBANKAN INDONESIA Ayu Tri Wulan; Deny Haspada; Edy Santoso
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 2 (2022): Vol 3, No 2, Juni 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problems in writing the thesis are what are the forms of efforts to rescue bad loans according to the provisions of Bank Indonesia, what are the mechanisms used by banks in resolving bad loans, what are the legal consequences for debtors who default on credit agreements of PT Bank Mandiri, PT Bank BNI and PT Bank Banten. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The research method used in this writing, the author uses 2 (two) methods: first, library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, legislation and other materials. studying. The second field research (Field Research) is to do spaciousness in this case the author directly conducts a study at PT Bank Mandiri, PT Bank BNI and PT Bank Banten, Default is a situation where one party does not fulfill its obligations, is late or does not fulfill its obligations. The state of default is different from the situation beyond the power or ability of the party who is unable to carry out his obligations. This default can occur due to intentional, negligence, without error. The term default is a breach of contract, while the form of a debtor's default can be in the form of: the debtor does not fulfill the performance at all, the debtor fulfills the performance, but not as agreed, the debtor fulfills the performance but does not fulfill the agreement. time (too late), the debtor does something that requires the agreement not to be carried out. It can be concluded that there are forms of default that occur in the implementation of the agreement. Where the parties sometimes default in the form of being late in paying what was agreed upon or not making payments, resulting in a loss to one of the parties. With this loss, the aggrieved party can claim compensation for the loss suffered in the ways determined by law.
Realitas dan Idealitas dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1924

Abstract

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks, khususnya dalam penegakan hukum yang kerap diwarnai intervensi kepentingan politik, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada praktik negotiated justice, intervensi politik, dan penerapan asas equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum positif dan praktik peradilan, ditandai oleh maraknya praktik negotiated justice, intervensi kekuasaan, dan inkonsistensi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh yang meliputi penataan kerangka regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan Deny Haspada
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5177

Abstract

Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, terutama dalam hal kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Artikel ini membahas analisis hukum terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menurut sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dasar hukum yang mendasari gugatan ganti rugi, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan Bahan hukum pimer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan moral dalam membuat keputusan yang adil bagi pihak yang dirugikan.
Co-Authors Aep Suhendi Agus Awaludin Ayu Tri Wulan Edy Santoso Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Prasetia Randiana Rosidawati Wiradirja, Imas