Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Dani Durahman; Hernawati Ras
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1921

Abstract

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan
Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan Yeti Kurniati; Dhanang Widijawan; Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1923

Abstract

Perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat globalisasi dan revolusi industri menuntut sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode dan skema PPHI dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris melalui telaah UU 13/2003 dan UU 2/2004, literatur bereputasi, serta pembacaan praktik mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan PHI. Temuan menunjukkan: (1) sengketa didorong ketimpangan daya tawar, kepatuhan regulasi yang timpang, dan model kerja baru berbasis platform; (2) efektivitas mekanisme berjenjang masih terkendala durasi proses, kapasitas mediator/hakim, dan literasi hukum; (3) integrasi mekanisme non-litigasi, dialog sosial tripartit, dan digitalisasi prosedur berpotensi memangkas waktu penyelesaian dan biaya serta meningkatkan transparansi. Implikasinya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penguatan kelembagaan dan SDM, pembaruan regulasi yang responsif terhadap gig economy, serta penerapan teknologi (termasuk AI) untuk analitik sengketa guna memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat
Realitas dan Idealitas dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1924

Abstract

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks, khususnya dalam penegakan hukum yang kerap diwarnai intervensi kepentingan politik, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada praktik negotiated justice, intervensi politik, dan penerapan asas equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum positif dan praktik peradilan, ditandai oleh maraknya praktik negotiated justice, intervensi kekuasaan, dan inkonsistensi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh yang meliputi penataan kerangka regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.