Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi Intan Darmayanti; Annisa' Khaerani; Musriani Musriani
Financial and Accounting Indonesian Research Vol. 5 No. 2 (2025): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Program Studi Akuntansi Unimuda Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/fair.v5i2.3405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kota sorong tahun 2015- 2023 dan di analisis dengan uji moderasi serta uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 25, variabel independen berupa pajak daerah dan retribusi daerah, variabel dependen berupa pendapatan asli daerah dan variabel moderasi berupa jumlah penduduk. Hasil penelitian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (R2 = 0,439, p > 0,05). Jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta jumlah penduduk tidak dapat memoderasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (p > 0,05).
Sustainability Accounting: Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosures, Low Carbon Economy and Green Initiatives. Uswatul Fajar Nurfatimah; Yusron Difinubun; Annisa' Khaerani
Financial and Accounting Indonesian Research Vol. 4 No. 2 (2024): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Program Studi Akuntansi Unimuda Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/fair.v4i2.537

Abstract

This study aims to determine the disclosure of Environmental, Social, And Governance (ESG) on Low Carbon Economy which is moderated by Green Initiatives. This research is a descriptive quantitative research type. The sample of this research is 51 companies listed on the Indonesia Stock Exchange that have participated in PROPER (Company Performance Rating Assessment Programme in Environmental Management) for the 2019-2022 period. This study uses judgement sampling technique and PLS (Partial Least Square) analysis method, the data is processed using SmartPLS 4.0 software. The results found that Environmental, Social and Governance (ESG) disclosure has a negative effect on Low Carbon Economy (LCE). In addition, Environmental, Social, and Governance Disclosure has a positive and significant effect on Low Carbon Economy which is moderated by Green Initiatives. The novelty of this research is that it uses Environmental, Social and Governance (ESG) disclosure variables on Low Carbon Economy and Green Initiatives. The results of testing the moderation determination of this study are Low Carbon Economy (LCE) of 42%.
Implementasi Pencatatan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Dalam Pemberian Bantuan Modal Usaha Dengan Pendekatan Theory Investment Pada UMKM Di Kabupaten Sorong Septi Angrayni; Munzir Munzir; Pahmi Pahmi; Annisa' Khaerani
Financial and Accounting Indonesian Research Vol. 5 No. 1 (2025): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Program Studi Akuntansi Unimuda Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/fair.v5i1.3121

Abstract

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan yang disusun oleh pelaku UMKM. (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM di Kabupaten Sorong memahami dan menerapkan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMK .(3) Untuk mengetahui berbagai kendala yang di alami UMKM dalam menyususn laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumblah pelaku UMKM di Kabupaten Sorong . Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM di kalangan UMKM Kabupaten Sorong masih sangat rendah. Belum adanya sistem pencatatan yang terstandarisasi menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengelola keuangan usaha secara optimal. dalam kerangka Theory of Investment, pelaku UMKM di Sorong masih berada pada tahap awal investasi yang sangat terbatas pada sumber internal (internal financing). Kendala UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, yaitu: (a) kurangnya pemahaman dan literasi akuntansi, (b) keterbatasan waktu karena fokus pada kegiatan operasional harian, dan (c) belum tersedianya pendampingan serta sarana pencatatan yang memadai. Faktor-faktor ini membuat pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM secara efektif
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Studi pada BPKAD Kabupaten Sorong) Putri Nur Isnaini; Annisa' Khaerani; Andi Irwan
Financial and Accounting Indonesian Research Vol. 6 No. 1 (2026): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Program Studi Akuntansi Unimuda Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/fair.v6i1.3455

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 menenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada perundang-undangan Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam di BPKAD Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan SAP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek kesiapan aplikasi atau sistem informasi keuangan yang digunakan. Ketidaksiapan dan ketidakstabilan sistem menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan.
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran (Studi Pada Warmasen Kabupaten Raja Ampat) Felda Ramadani; Annisa' Khaerani; Andi Irwan
Financial and Accounting Indonesian Research Vol. 6 No. 1 (2026): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Program Studi Akuntansi Unimuda Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/fair.v6i1.3524

Abstract

Penelitian ini menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran di Kelurahan warmasen Kabupaten Raja Ampat. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar fundamental dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif, khususnya dalam manajemen keuangan publik di level daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus (Case Study) dan mengumpulkan data lewat wawancara dan observasi. Narasumber dalam studi ini terdiri dari kasubag Distrik, sekretaris Distrik, ketua lurah, ketua RT.05 dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan saluran pengaduan, dan penambahan variabel kualitatif seperti persepsi masyarakat untuk penelitian mendatang. Hasil studi mengindikasikan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran di tingkat Kelurahan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Informasi mengenai anggaran masih terbatas pada kelompok internal, sementara partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran masih rendah. Di sisi lain, tanggung jawab dalam laporan keuangan sudah mulai dibangun melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban, tetapi belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan aparat Kelurahan dan memperkuat cara partisipasi masyarakat agar dapat mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran di tingkat Kelurahan.