Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains
Gradios Nyoman Tio Rae
Universitas Bung Karno
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SISTEM PERADILAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MEMUJUDKAN KEADILAN DI INDONESIA Gradios Nyoman Tio Rae; Petrus Bramandaru
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3722.521 KB) | DOI: 10.59017/setara.v2i1.209

Abstract

Secara geografis Negara Republik Indonesia terletak pada posisi yang cukup strategis yang menjadikan Republik Indonesia menjadi salah satu kawasan perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Posisi strategis akan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia memberikan gambaran bahwa sejak lama sudah ada jalur-jalur pelayaran internasional melalui Indonesia. Sehingga perairan Indonesia dikatakan merupakan perairan yang sibuk dengan aktifitas pelayaran baik antar pulau maupun Internasional. Mahkamah Pelayaran Indonesia merupakan suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ketika terjadi kecelakaan kapal. Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi serta kompetensi Nahkoda dan/atau perwira kapal setelah pemeriksaan Syahbandar. Sistem peradilan Mahkamah Pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 250 sampai dengan 255. Sedangkan jika dilihat dari tugas dan fungsi dan kewenangan yang diembannya selama ini. Di tinjau dari aspek kelembagaannya Mahkamah Pelayaran berasa di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Hal ini ditegaskan dalam suatu Keputusan Menteri, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 yang menyatakan dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Pelayaran adalah Suatu Badan peradilan Administratif di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam peradilan Mahkamah Pelayaran yang berkeadilan di Indonesia terdapat berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan menyangkut dunia maritim atau pelayaran.
Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Yusuf H Hemuto; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.411

Abstract

Perkembangan pidana denda sebagai sanksi yang modern dan humanistis telah mendapatkan perhatian dunia, disebabkan penggunaan sanksi penjara mulai mencapai titik jenuh. Karena tidak mengurangi kejahatan, bahkan kejahatan semakin bertambah. Sementara penggunaan pemidanaan dengan pendekatan pembalasan melalui sstem penjara tidak memberikan solusi yang memuaskan. Pidanan denda atau penjara mendapatkan perhatian untuk yang semakin menarik untuk diteliti, ditelaah, guna pencapaian tujuan pemidanaan pada masyarakat modern. Dalam konteks perlindungan terhadap anak, terutama sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sangat menarik untuk dibahas dewasa ini. Pengebirian kimia itu sendiri berfungsi sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu serta tujuan yang ingin dicapai yaitu retribution, deterrence, (pencegahan), incapacitation (ketidakmampuan), rehabilitation (rehabilitasi). Pakar kriminolog berpendapat jika tujuan dimaksud tidak dicapai secara keseluruhan, maka masih dianggap lebih baik daripada memberlakukan hukum penjara. Dalam tinjauan yuridisnya, setelah mengalami berbagai perubahan dari tahun ketahun, lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana untuk perlindungan terhadap anak terdapat pasal 81, 82 serta pasal 81A yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara. Peratuaran ini juga mengatur tiga sanksi yaitu tindakan kebiri kimia, pengumuman identitas ke public serta pemasangan alat deteksi elektronik. Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak ini, perlu diapresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia kearah yang lebih baik. Upaya ini merupakan usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tak terkecuali anak. Anak adalah asset bangsa, oleh karena itu kesejahteraan terhadap anak harus ditingkatkan. Kata Kunci : kejahatan seksual, perlindungan anak, kebiri kimia
Legal Protection of Health Workers on the Installation of Mechanical Ventilation of Covid-19 Patients in Hospitals Suwito Suwito; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1121

Abstract

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) is a disease that causes an epidemic with a high number of deaths and morbidity in Indonesia. Covid-19 sufferers often experience respiratory failure, so they need to receive mechanical ventilation assistance. This research aims to find out the rules for legal protection for health workers in the act of installing mechanical ventilation for Covid-19 patients in hospitals and to find out the implementation of legal protection. This type of research is normative juridical based on a legal approach. Data collection is based on literature study, taken from legislation, research results and literature books. The results of the research found that the provision of health services was carried out responsibly, safely, of good quality and evenly and non-discriminatory. The position faced by medical personnel or health workers is sometimes problematic because installing mechanical ventilators for Covid-19 patients from a criminal law perspective is a mistake if it is done outside of their authority, even though the medical personnel or health workers are dealing with the function and task of carrying out actions. for patient safety which is of course tied to the Hippocratic Oath as an ethical and moral basis. The suggestion in this research is that the government must provide legal protection to medical personnel whose rights are not fulfilled by policy organizers, even though their obligations have been fulfilled by health personnel.
Legal Protection of Health Workers on the Installation of Mechanical Ventilation of Covid-19 Patients in Hospitals Suwito Suwito; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1121

Abstract

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) is a disease that causes an epidemic with a high number of deaths and morbidity in Indonesia. Covid-19 sufferers often experience respiratory failure, so they need to receive mechanical ventilation assistance. This research aims to find out the rules for legal protection for health workers in the act of installing mechanical ventilation for Covid-19 patients in hospitals and to find out the implementation of legal protection. This type of research is normative juridical based on a legal approach. Data collection is based on literature study, taken from legislation, research results and literature books. The results of the research found that the provision of health services was carried out responsibly, safely, of good quality and evenly and non-discriminatory. The position faced by medical personnel or health workers is sometimes problematic because installing mechanical ventilators for Covid-19 patients from a criminal law perspective is a mistake if it is done outside of their authority, even though the medical personnel or health workers are dealing with the function and task of carrying out actions. for patient safety which is of course tied to the Hippocratic Oath as an ethical and moral basis. The suggestion in this research is that the government must provide legal protection to medical personnel whose rights are not fulfilled by policy organizers, even though their obligations have been fulfilled by health personnel.
Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Digital dalam Kerangka Hak Paten di Indonesia yang Berkepastian Hukum Mierza Darsya Putra; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2113

Abstract

The development of digital technology innovation in the era of globalization has posed new challenges in the intellectual property rights (IPR) protection system in Indonesia, especially in the field of patent rights. The legal problems that arise are related to the gap between das sollen and das sein, namely between the legal norms that govern patent protection and practices in the field that often face implementation obstacles. The absence of regulations that detail the unique characteristics of digital innovations, such as software-based inventions or algorithms, creates a legal vacuum. This has an impact on the weak legal certainty for inventors who need patent protection as a guarantee of ownership as well as an instrument for commercialization of their intellectual works. This study uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. Research data was obtained through a literature review of related laws, court decisions, and academic sources from legal books and journals. The analysis was carried out by examining the synchronization between Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Government Regulation Number 46 of 2020, and international legal instruments such as the TRIPS Agreement. The results of the study show that legal protection of digital technology innovations in the framework of patent rights in Indonesia still faces obstacles, both in terms of legal, institutional, and law enforcement substance. Existing regulations have not fully accommodated the need for digital innovation protection which is rapidly changing and borderless. The conclusion of this study emphasizes the need to update patent regulations to be more responsive to digital technology developments, as well as strengthening law enforcement mechanisms to ensure certainty and justice for inventors.
Co-Authors Mierza Darsya Putra Petrus Bramandaru Puguh Aji Hari Setiawan Suwito Suwito Yusuf H Hemuto