Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYULUHAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA PELOPOR NAGARI SE- KABUPATEN PADANG PARIAMAN Musfi Yendra; Doddie Arya Kusuma
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1075

Abstract

Indonesia dengan posisi geostrategi yang unik dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, akan selalu menghadapi tantangan, gangguan dan bahkan ancaman. Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain untuk dieksploitasi secara damai maupun dikuasai secara paksa. Logika demokrasi yang sempit di era reformasi juga mengakibatkan menajamnya rivalitas politik, menguatnya isu kedaerahan dan faham federal dalam sistem otonomi. Nasionalisme bangsa Indonesia yang dibangun diatas landasan konsensus pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, terfragmentasi oleh berbagai kepentingan sempit dan sesaat yang tidak searah dengan kepentingan nasional. Saat ini di era kemajuan zaman dan teknologi kita juga menghadapi tantangan globalisasi. Globilasi masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, dan dipermudah oleh media digital. Satu sisi ini adalah peluang untuk generasi bangsa bisa berkarya, namun di sisi lain bisa menjadi ancaman. Untuk itu kita harus menguatkan jati diri generasi muda. Penyuluhan wawasan kebangsaan adalah satu satu cara membentengi diri generasi muda kita dari pengaruh dan ancaman negatif. Wawasan kebangsaan yang kuat akan mampu menjadi landasan identitas yang kokoh sebagai anak bangsa. Wawasan kebangsaan penting bagi generasi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan bagi pemuda pelopor se- Kabupaten Pariaman ini merupakan langkah kecil yang dlakukan untuk menguatkan generasi muda yang berada di nagari-nagari untuk siap menghadapi berbagai tantangan masa kini dan yang akan datang.
Implementation of the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 on the Village and Urban Village Development Evaluation Application (EPDESKEL): A Study of Five Nagari in Lubuk Basung District, Agam Regency, Indonesia Musfi Yendra; Doddie Arya Kusuma; Wahyudi Wahyudi; Emi Handrina; Eriandi Eriandi; Riswanto Bakhtiar; Serli Serli; Dodi Saftian Alamsyah; Suryaningsih Suryaningsih; Rinawati Rinawati
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.2157

Abstract

The Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 on Village and Urban Village Development Evaluation provides a policy framework for assessing the developmental progress of villages and urban villages. The implementation of the Village and Urban Village Development Evaluation Application (EPDESKEL) is expected to optimize local governance by enhancing the effectiveness and efficiency of coordination between local governments and village administrations. This study aimed to examine the implementation of the EPDESKEL application and its contribution to improving the quality of government supervision in five Nagari in Lubuk Basung District, Agam Regency, Indonesia. A qualitative research design with a descriptive approach was employed. The study involved five Nagari in Lubuk Basung District and officials from the Department of Community and Village Empowerment (DPMN) as research participants. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that the implementation of the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 through the EPDESKEL application has generally been carried out effectively in the Nagari of Lubuk Basung District and has produced positive outcomes for local governance and supervisory practices. Nevertheless, several challenges remain, including limited community participation and awareness regarding population administration, as well as the need for more intensive guidance and supervision from local government authorities. These findings suggest that strengthening institutional support and community engagement is essential for optimizing the implementation of EPDESKEL and achieving more effective village governance.