Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER). Nusanto, Baktiawan; Toni, Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan

IMPLEMENTASI PERBUP NO.63 TAHUN 2011TENTANG PERATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU( STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI) Nusanto, Baktiawan; Nuriantika, Dbby Cahya
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali bentuk dan jenisnya. Salah satu pelayanan publik yang menjadi sorotan adalah pelyanan perizinan terpadu satu pintu (one stop service). Pelayanan ini adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Salah satu Kabupaten yang telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa tahun belakangan ini, Banyuwangi banyak membuat perubahan dalam pelayan publik. Banyuwangi mulai menerapkan sistem pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat memperoleh perizinan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu ini telah memudahkan masyarakat yang dahulu harus melakukan banyak proses dan mendatangi beberapa kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen perizinan, tetapi sekarang masyarakat cukup mendatangi satu kantor saja. Sasaran yang dituju dalam perizinan terpadu ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu benar-benar transparan tetapi waktu penyelesaian masih membutuhkan waktu yang lama, tidak sesuai dengan SOP yang digunakan. Dengan adanya PTSP sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Banyuwangi. Sebab secara otomatis PTSP berkorelasi pada pertumbuhan investasi. Semakin mudah proses pengurusan izin disuatu daerah, semakin banyak investor berdatangan.Kata kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER (HANDLING PROGRAMS OF HOMELESS AND BEGGAR) IN JEMBER DISTRICT) Nusanto, Baktiawan
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

number of homeless and beggars in Jember District tend to increase from year to year. In addition to the lack of social service in the implementation of homeless and begging programs, the increasing number of homeless and beggars is also caused by the increasing number of poverty in Jember regency. Until 2015 the number of homeless and beggars in Jember Regency reached 801 people.In the effort to handle the problem of homeless and beggars, the Jember District Social Service has implemented various programs including: (1) Social education in homeless place and beggars are located; (2) Family empowerment, basic needs fulfillment, health and education services, employment and family income; (3) Establish postal service posts and beggars to provide consultation, data collection, networking, referrals for homeless and beggars to be followed up by the rehabilitation process; (4) Conducting Raids in places where homeless and beggars are often located. The raids were conducted after social counseling was initiated to recruit homeless and beggars who were temporarily housed in a shelter barracks before being sent to social rehabilitation centers; (5) Optimizing UPTD functions Liposos and NGOs dealing with homeless and beggars; (6) Cooperation with the business world in order to employ the homeless and beggars.Keywords: Handling Program, Homeless and Beggar

Pelatihan Desain Pagar Rumah Futuristik Menggunakan Coreldraw Pada Kelompok Pemuda Perumahan Alam Hijau Jember Warisaji, Taufiq Timur; Rosyidah, Ulya Anisatur; Nusanto, Baktiawan
Journal Of Humanities Community Empowerment Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Humanities Community Empowerment
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jhce.v1i1.426

Mastery of graphic design is very important because of the importance of graphic design in organizational or community activities. The training session took place at Darma Alam Housing Complex, Jember on 20 May 2023. The workshop participants consisted of youth from Darma Alam Housing as well as officials from the local Rukun Warga. Before starting to use the Corel Draw application, participants were given graphic design material to read. This dedication activity emphasizes hands-on practice, so that a lot of time is spent practicing so that innovations in graphic design can be utilized immediately. The participants' understanding of the participant's visual design was quite strong, as evidenced by the participants' ability to remember the type and position of the tools used according to their needs. This course helps young people improve their graphic design skills by utilizing the Corel Draw application. Furthermore, the purpose of this activity is to foster creativity in the world of computers, especially graphic design. Based on the findings and discussion of Corel Draw graphic design training, it can be concluded that Darma Alam Housing youth partners can develop their creativity in the field of Corel Draw graphic design. Partners have also demonstrated design skills using Corel Draw tools, as well as knowledge of tips and methods for creating graphic designs, especially fences

Empowerment of Fishermen Communities Amidst Elite Interest Conflicts: A Study on the Implementation of Integrated Cold Storage Policy in Jember, Indonesia R., Emy Kholifah; Widagdo, Suwignyo; Nusanto, Baktiawan
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol 6 No 2 (2023): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v6i2.4714

This study examines the complexities surrounding the Empowerment of coastal communities amidst conflicting elite interests, mainly focusing on the political-economic dynamics of cold storage management in Puger Kulon, Jember Regency. Utilizing descriptive qualitative research methods, data were gathered from coastal community leaders, local government officials, and fishermen. The findings reveal significant challenges stemming from cultural and economic factors in empowering coastal communities. The presence of interest groups seeking to maintain influence exacerbates these challenges. The power struggle between politically influential figures and external investors leaves the community disadvantaged. While the government aims to maintain regional stability, its limited authority impedes effective action. The inability to implement large-scale empowerment initiatives or delegate responsibilities due to a high conflict of interest among entrepreneurs hampers efforts to enhance fishermen's welfare.

PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN MAKANAN PADA POKDARWIS DESA WISATA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER Anggraini, Cristian Rizqi; Nusanto, Baktiawan
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.1612

Sidomulyo Village, Silo District, is one of the villages whose residents mostly work as farmers in Jember Regency. The obstacle faced by the community is that the garden products obtained by farmers have relatively low and moderate selling prices. An alternative solution that can be taken to overcome these obstacles is to provide education and assistance in processing farmers' garden products. The aim of this program is to provide education to the people of Sidomulyo Village through POKDARWIS and provide assistance in processing food and drinks from the gardens of Sidomulyo Village residents. The methods used are program preparation, outreach and training, product creation, utilization, monitoring and evaluation. The result of this program is a processing and marketing group that has the potential to produce food and beverages or increase the selling value of products so that people can produce processed food and beverage products that have high economic value to improve the community's economy. And it can be used as a typical food from Sidomulyo Village.

The Role Of Boarding School In Improving Public Political Participation In The 2024 Election In Jember District Nusanto, Baktiawan; Thamrin , Mohammad
POLITICO Vol. 23 No. 2 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v23i2.3032

This study aims to examine the Role of Islamic Boarding Schools in Increasing Community Political Participation in the 2024 Election. In Jember Regency, the Election is an effort to convince and involve individuals in the political process. This is because there are symptoms of decreasing enthusiasm for community members' involvement in the election. The decrease in community enthusiasm is caused by the lack of political influence on the lives of the wider community. Many policies issued by the government are considered misdirected and inappropriate, only certain groups are directly influenced by these policies. Therefore, in the election process, the community is convinced through campaigns to involve the community in the political process and increase enthusiasm in the implementation of the election. The dynamics of political mobilization based on religious identity cannot be separated from the role of religious institutions and religious figures. In this case, the institution in question is the Islamic boarding school or better known as the Islamic boarding school, which is a traditional Islamic religious education and broadcasting institution in Indonesia. Life in Islamic boarding schools has a different cultural and traditional system from the lives of society in general, in Islamic boarding schools the students are educated with binding regulations. Traditional Islamic boarding school (Salafiyah) students tend to be unfamiliar with all forms of problems that are happening outside, because in this case, Salafiyah students are only involved in religious activities in the pesantren environment. Salafiyah students only get religious knowledge without being accompanied by general knowledge. This condition ultimately makes those from Salafiyah Islamic boarding schools emerge as religious leaders, or they will plunge into informal sectors. Along with the development of the times, Islamic boarding schools also have another side of life that is no less important, namely politics, therefore, as we have seen so far that in every important political momentum in the history of the nation, Islamic boarding schools are always involved (Ismail, 1999). The role of Islamic boarding schools today is also very clear. The most obvious example is the difficulty of the government to popularize programs if not through Islamic boarding school leaders. Another example is the number of political leaders approaching Islamic boarding schools, especially before the general election. The behavior of these leaders is right, if they do not approach Islamic boarding school leaders, it means that their political vision is low. The influence of the kiai is not only on the students in his pesantren, but also the community around the pesantren and can even go further. The absolute authority and power possessed by the kiai is often used by political forces (political parties) to gain support from the students and the surrounding community.

Empowerment of Fishermen Communities Amidst Elite Interest Conflicts: A Study on the Implementation of Integrated Cold Storage Policy in Jember, Indonesia R., Emy Kholifah; Widagdo, Suwignyo; Nusanto, Baktiawan
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol. 6 No. 2 (2023): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the complexities surrounding the Empowerment of coastal communities amidst conflicting elite interests, mainly focusing on the political-economic dynamics of cold storage management in Puger Kulon, Jember Regency. Utilizing descriptive qualitative research methods, data were gathered from coastal community leaders, local government officials, and fishermen. The findings reveal significant challenges stemming from cultural and economic factors in empowering coastal communities. The presence of interest groups seeking to maintain influence exacerbates these challenges. The power struggle between politically influential figures and external investors leaves the community disadvantaged. While the government aims to maintain regional stability, its limited authority impedes effective action. The inability to implement large-scale empowerment initiatives or delegate responsibilities due to a high conflict of interest among entrepreneurs hampers efforts to enhance fishermen's welfare.

Antara Layanan Publik dan Premanisme: Perilaku Juru Parkir di Jalanan Sibuk Jember Ramadhani, Rizka; Nusanto, Baktiawan
Jurnal Sosiologi Andalas Vol. 12 No. 1 (2026)
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jsa.12.1.106-125.2026

The prevalence of illegal parking in urban areas indicates weak local parking management and supervision, a condition exacerbated by the continuous growth of private vehicle ownership. This situation has intensified social conflicts between parking service providers particularly informal parking attendants and vehicle users. This study aims to examine the nature and extent of social problems arising from interactions between parking attendants and vehicle users, with findings expected to inform local and regional policy making in developing fair and inclusive parking management regulations. This research employs a qualitative method with a case study approach to capture the specific and contextual dynamics of parking practices in Jember Regency. Data are collected through in-depth interviews with purposively selected informants and expanded using snowball sampling to ensure comprehensive and in-depth information. The findings reveal that parking practices in busy areas of Jember Regency involve two main actor groups: (1) official parking attendants coordinated by the Transportation Department, and (2) unofficial (informal) parking attendants affiliated with local businesses. Nevertheless, both groups tend to exhibit practices associated with gangsterism, which are interpreted as forms of social resistance against unequal social structures. Their practices are therefore understood not merely as legal violations, but as social expressions of inequality in access to formal employment and legitimate economic space.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search