Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RELASI STIE MANDALA JEMBER Jurnal Manajemen Pelayanan Publik POLITICO MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Nusantara Science and Technology Proceedings Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Wahana Bina Pemerintahan Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Journal Of Humanities Community Empowerment Relasi : Jurnal Ekonomi
Emy Kholifah
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO R, Emy Kholifah; Pasa, Harnies Marika
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.188 KB) | DOI: 10.32528/politico.v16i2.744

Abstract

Penelitian ini yang berjudul Peran Dinas Peternakan dan Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak adanya perikanan budidaya bagi masyarakat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan   kualitatif.  Sumber  data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,  penyajian  data  serta  penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dalam mensosialisasikan program perikanan budidaya kepada pembudidaya di Kecamatan Tlogosari dengan menyampaikan informasi-inftor yaitu mengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program pengembangan perikanan budidaya, mengembangkan kawasan budidaya laut, air tawar dan air payau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya. Kata Kunci: peran dinas peternakan dan perikanan, perikanan uidadaya
HUBUNGAN KOMUNIKASI MASSA PEMERINTAHAN MELALUI RADIO DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DESA (Studi Radio Desa di Desa Sempu Kecamatan Sempu Banyuwangi) Syahputra, Rofy Meida; Kholifah, Emy
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.567 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1368

Abstract

Abstrak:Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan kajian, dapat disimpulkan bahwa Radio Desa yang ada di Desa Sempu memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, hal tersebut disebabkan oleh karena radio desa dipersepsikan positif, baik secara informasikan yang diberikan oleh Radio Desa dan acara yang disuguhkan oleh radio desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada partisipasi masyarakat desa, sehingga Radio Desa sudah memerankan diri sebagai komunikasi massa, hal tersebut terbukti dari 7 varibel pertanyaan, dan 7 pertanyaan terkait dengan partisipasi masyarakat desa. selanjutnya berdasarkan mayoritas jawaban responden terhadap semua pertanyaan memberikan penjelasan bahwa keberadaan Radio Desa memiliki dampak atau hubungan signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Sempu.Kata kunci: Komunikasi Massa, Radio Desa, dan Partisipasi Masyarakat  Abstract:Based on the results of data analysis and discussion of the study, it can be concluded that the existing Village Radio in Sempu Village has a relationship to the participation of the community in village activities, it is caused by the village radio perceived positively, both informed given by Village Radio and the event presented by village radio in accordance with the needs of the community and have an impact on the participation of village communities, so that Radio Desa has acted as mass communication, as evidenced by 7 questions variables, and 7 questions related to the participation of village communities. then based on the majority of respondents answers to all questions provide an explanation that the existence of Radio Desa has a significant impact or relationship on increasing community participation in the Village Sempu.Keywords: Mass Communication, Village Radio, and Community Participation
PENGARUH INTERAKSI PEMERINTAH, BURUH DAN PELAKU USAHA TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER) Kholifah, Emy; Sadiah, Nor Eviatul
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.974 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i2.1656

Abstract

ABSTRAKInteraksi adalah salah satu syarat untuk terjadinya aktivitas antara individu yang satu dengan individu yang lain individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Upah adalah penghargaan atas hasil kerja pekerja suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam hal pengupahan perlu adanya suatu aturan yang jelas dan proses yang jelas sebelum upah itu ditetapkan. Dengan adanya uraian tersebut maka penulis ingin meneliti proses yang terjadi sebelum upah tersebut di tetapkan dengan judul: Pengaruh Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha Terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan antara lain: mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten. Teori yang dipergunakan adalah teori interaksi sosial, jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, pengumpulan data menggunakan metode kuisoner dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: adanya pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha pada penetapan upah minimum kabupaten sehingga pada proses penetapan upah minimum kabupaten terjalin kejasama atau interaksi yang baik antara tiga unsur tersebut. Sehingga penetapan upah minimum kabupaten berjalan dengan baik setiap tahunya meskipun ada masalah – masalah yang timbul. Akan tetapi pemerintah mampu menyelesaikan masalah yang timbul sehingga setiap tahunnya dapan menetapkan upah minimum kabupaten.Kata Kunci: Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha, Penetapan Upah Minimum Kabupaten ABSTRACTInteraction is one of the requirements for the occurrence of activities - anatara activities inidividu one with other individuals or individuals with the group. Wages are a reward for the work that workers do for a company where they work. In the case of wages there needs to be a clear rule and a clear process before the wages are fixed. With the description, the authors want to examine more deeply about the process that occurred before the wage is set and pour it further in the form of a thesis entitled: Influence Interaction Government, Labor and Business Actors to the determination of District Minimum Wage in Jember District. This study aims are: To know how the influence of government interaction, laborers and business actors to the determination of District Minimum Wage. The theory used is the theory of social interaction, the type of research using quantitative descriptive method with the location of research Department of Manpower Jember district, data collection using questionnaire and interview methods. From the research result show that: the influence of interaction of government, laborer and business actor in determination of minimum wage determination of kabuptaen so that in process of determination of minimum wage of district is established cooperation or good interaction between three element. So the determination of the district minimum wage goes well every year despite the problems that arise. However, the government is able to resolve the problems that arise so that each year it can set the district minimum wage.Keywords: Government Interaction, Labor and Business Actors, Determination of Regency Minimum Wage
KUALITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JEMBER (Studi Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari) Kholifah, Emy; Hafifi, Ahmad
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.238 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1004

Abstract

Berdasarkan observasi oleh penulis, menemukan fakta bahwa dalam pengelolaan dan pelayanan oleh PDAM Kabupaten Jember menemukan beberapa persoalan, pelayanan, yang dianggap oleh para pelanggan masih belum optimal maka oleh karena it penulis mengambil topik kajian tentang kualitas pelayanan di PDAM jember, studi kasus Di Kelurahan Sumbersari. Metode yang digunakan dalam kajian pustaka ini adalah diskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa: 1). Keandalan (reliability) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi  kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. 2). Daya tanggap (responsiveness) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. 3). Jaminan (assurance) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember, dan 4). Emphaty (kepedulian) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. Kata kunci: Kualitas dan Pelayanan
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember) Adnan, Faisol; Kholifah, Emy
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.296 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i1.737

Abstract

Kabupaten Jember sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat Kabupaten Jember memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Jember sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Jember.  Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha restoran di Jember terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2010, jumlah Restoran di Kabupaten Jember yang masuk dalam data Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Jember mencapai 651 Restoran. Kemudian bertambah di tahun 2011 menjadi 675 Restoran. Dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 721 Restoran. bahwa: 1). Kesadaran membayar wajib pajak lisan cukup baik, terbukti dari tiga pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak mayoritas responden memandang pajak bagian terpenting bagi proses pembangunan negara. 2). Sanksi pajak berupa denda 50 prosen dari pajak restoran yang kurang dibayar, masih menimbulkan pro kontra antara wajib pajak. Oleh karena itu penegakan atauran perundang-undangan penting tegas diterapakn pada wajib pajaka, agar mereka sadar akan kewajibanya sebagai warga negara yang harus taat membayar pajak. 3). Sejauh ini fiskus masih dianggap kurang berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak terhadap para wajib pajak. Oleh karena itu pengkatan kapasitas fikus penting diupayakan, guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan para fikus terhadap para wajib pajak. 4). Lingkungan pajak saat ini masih ditanggapi minor, terhadap ketaatan membayar pajak dan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. 5). Pengetahuan peraturan perpajakan para responden masih minim baik secara pemahaman maupun kesadaran. 7). Kemauan membayar pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak cukup antusias. 8). Kepatuhan wajib pajak, masih ada yang belum patuh secara sikap perbuatan, hal terlihat hingga saat ini tunggakan pajak restoran masih tinggi. Kata kunci: Pajak Deaerah, Restoran dan Pemungutan
Effectiveness of the performance of the blood management agency (bpbd) in treatment of post earthquake natural disaster in lombok province nusa tenggara barat. Al Riza, Faisal; R, Emy Kholifah
POLITICO Vol 19, No 1 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.501 KB) | DOI: 10.32528/politico.v19i1.2318

Abstract

This study uses a performance evaluation used by the West Nusa Tenggara Provincial Disaster Management Agency to measure organizational performance after an earthquake. The research method used in this study is that qualitative research carried out in the research conducted is descriptive research that discusses the analysis of events. The unit of analysis in this study is the effectiveness of the performance evaluation of the Regional Disaster Management Agency of West Nusa Tenggara Province. The type of research used by the authors in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observations and documents related to research. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively. Objectives / goals / plans in achieving the goals, objectives, mission, organizational vision contained in the formulation of strategic planning (strategic planning) of an organization. Then, the results of the assessment that shows the results of systematic analysis and evaluation results based on performance indicators, which involve indicators of input, output, results, benefits, and changes. Performance measurement is used as a basis for achieving success and completion of implementation in accordance with the goals and objectives set in the framework of realizing the vision and mission. Stages of measuring organizational performance according to tactics starts from clarity of purpose, clarity of strategy, process of analysis and policy formulation, planning, planning programs, availability of facilities and infrastructure and a system of supervision and control. The results of this study explain the measurement system applied by the Regional Disaster Management Agency of West Nusa Tenggara Province has not been effective. Because the performance assessment carried out by the Regional Disaster Management Agency of the Province of West Nusa Tenggara is not systematically arranged and can only be accessed in the Government Agency Performance Accountability Report.
COMMUNITY SOCIAL CHANGE DUE TO THE HOUSING DEVELOPMENT POLICY, STUDY ON WORKING PATTERNS OF WOMEN FAMILY FARMERS IN SUMBERSARI VILLAGE, JEMBER REGENCY Rachmaningsih, Emy Kholifah
POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.689 KB) | DOI: 10.32528/politico.v19i2.2933

Abstract

This study aims to describe the social changes that occur in farm families affected by housing development policies in urban areas. This study focuses on changing the work patterns of women farming families who previously depended on their income in employment in the agricultural sector, both those who own paddy land as the main livelihood of the family , and those who do not own paddy land (become farm laborers).This research method uses qualitative descriptive research with in-depth interviews. The results of this study are, there is a decline in social change in the family of the owner's farmers even more so in female farm workers. The decline in social change was reflected in the work patterns of women, who used to be the owner of the paddy land turned into a vegetable trader or a trader in a small grocery store that was built in his house. And in a number of cases, the informant claimed to have turned to work as a domestic helper in a residential household. Meanwhile , female farm workers , generally become washing laborers, traveling merchants and family residents housing residents.
SINERGISITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) Paxi Permadi, Agista Ul Hakim; R, Emy Kholifah
Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol 2, No 1 (2019): SADAR WISATA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/sw.v2i1.1821

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) yang meliputi  Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa serta mendeskripsikan bentuk kerjasama atau sinergisitas Pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Adat Kemiren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data di peroleh data primer dan sekunder. Penggumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan purposive sampling. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, Pengumpulan Data, Reduksi Data,  Penyajian Data, dan Verifikasi Data.Dalam sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Adat Kemiren terdapat 3 bentuk sinergisitas:(1). Sinergisitas Kebijakan tentang Desa Wisata dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa  (2). Sinergisitas Pemeberdayaan Masyarakat Lokal tentang SDM dan juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang telah dibuat  (3). Sinergisitas kegiatan swadaya masyarakat  yang merupakan kegiatan tradisi Masyarakat Osing di Kemiren dan digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjadi agenda Festival tahunan agar dapat dipromosikan kepada wisatawan. Dengan adanya tiga bentuk sinergistas, bahwa Pemerintah dan Masyarakat telah  berupaya untuk mengembang Desa Wisata untuk kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan  melibatkan secara langsung agar dapat merasakan pembangunan Kepariwisataan, didalam pelaksanaanya melibatkan banyak organisasi seperti Karang Taruna dan Pokdarwis di Kemiren sebagai pemuda dan terlibat secara lansung.
SINERGISITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) Agista Ul Hakim Paxi Permadi; Emy Kholifah R
Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol 2, No 1 (2019): SADAR WISATA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/sw.v2i1.1821

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) yang meliputi  Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa serta mendeskripsikan bentuk kerjasama atau sinergisitas Pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Adat Kemiren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data di peroleh data primer dan sekunder. Penggumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan purposive sampling. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, Pengumpulan Data, Reduksi Data,  Penyajian Data, dan Verifikasi Data.Dalam sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Adat Kemiren terdapat 3 bentuk sinergisitas:(1). Sinergisitas Kebijakan tentang Desa Wisata dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa  (2). Sinergisitas Pemeberdayaan Masyarakat Lokal tentang SDM dan juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang telah dibuat  (3). Sinergisitas kegiatan swadaya masyarakat  yang merupakan kegiatan tradisi Masyarakat Osing di Kemiren dan digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjadi agenda Festival tahunan agar dapat dipromosikan kepada wisatawan. Dengan adanya tiga bentuk sinergistas, bahwa Pemerintah dan Masyarakat telah  berupaya untuk mengembang Desa Wisata untuk kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan  melibatkan secara langsung agar dapat merasakan pembangunan Kepariwisataan, didalam pelaksanaanya melibatkan banyak organisasi seperti Karang Taruna dan Pokdarwis di Kemiren sebagai pemuda dan terlibat secara lansung.
PEMIKIRAN KRITIS TENTANG BUREAUCRAT STREET LEVEL THEORY OLEH MICHAEL LIPSKY Emy Kholifah
RELASI : JURNAL EKONOMI Vol 18 (2013)
Publisher : STIE Mandala Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31967/relasi.v18i0.14

Abstract

Many policies implemented in the field is not the same as when the policy objectives formulated and defined. One factor in why there is so, is because of the behavior of policy implementers who lack public accountability so that the change in the policy field. Michael Lipsky stated that the tendency of bureaucrats doing it because, first was due to fund operations and executive power is insufficient. The second is that bureaucrats lack empathi (altruism) to perform public service for the will serve as well as possible be based only on minimum standards and it is done only by the mechanism of 'copying' which turns out was actually done by reducing service to the community. Done if seen doing alone policy, it is referred to as the reduced form of service to the community in other words done for good imaging performance of the implementing agency for the assessment of both superiors and for the assessment of the public good. The third factor is due to a conflict with people who are considered not to be profitable. This especially will always avoided the implementers on the ground because people know that it is they who have policies and therefore the public aware tumpuhan conflict exists on implementing 'cutting edge' this. Bureaucrats implementing a 'political calculation' careful to conduct policy in good faith, if not profitable, as the executor of his position then he would do it with a policy of reducing and even minimize policy activities. The fourth factor is due to the control and the control of bureaucrats Thepeople unfavorable. Control over the implementation of the policies considered less effective for preventing behavior 'manipulative' policy implementation in the field, so it can not prevent the implementation of policies that are inconsistent with the policy objectives when it was made and approved. Factors to five, is due to the achievement of policy objectives and targets considered incompatible with the realities of implementing bureaucrats because capabilities are too high. Something that will not be achieved, it is appears to be the target of the policy, so that bureaucrats feel Thepeople will not be able to fullyimplement the policy. Another determinant factor that drives policy implementers in the field to policy reduction is the low participation of communities. With the condition of the public apathy on the implementation of the policy, so in this case as street level bureaucrats are faced with the problem independently and not many people around who can be expected to help. Problem solving is considered to be the burden of the government, the public does not think that the problem would be easily solved when there is synergy society and government. Public apathy lead implementers free to reduction and policy modifications
Co-Authors Adnan, Faisol Agista Ul Hakim Paxi Permadi Ahmad Hafifi Akbar Maulana Al Riza, Faisal Baktiawan Nusanto, Baktiawan Endah, Jheny Faisal Al Riza Faisol Adnan Gedion Edwar Yudhistira Gedion Edwar Yudhistira Hadayanti, Anista Wahyu Hafifi, Ahmad Hamdi, HS Harnies Marika Pasa Hestu Gesit Adi Waskito Itok Wicaksono Kahar Haerah Kudus, Muhammad Zefri Maharani, Silvia Tri Maharani Maturbongs, Melina Modesta Maturbongs Maulana, Akbar Muhammady, Iffan G.E. Nor Eviatul Sadiah Pasa, Harnies Marika Paxi Permadi, Agista Ul Hakim Prajamukti, Dimas Wahyu Pratami, Lutfian Wahyu Priska Apriliana Anggita Rahayu, Yeni Dwi redy saputra Rizkika, Haressa Lintang Rofy Meida Syahputra Sadiah, Nor Eviatul Suharto, Akhmad Suwignyo Widagdo Syahputra, Rofy Meida tyas, putri dwi cahya ning Umaroh Istanti Dewi Agustin Wardhana, Danu Indra Wicaksono, Itok Yuniorita Indah Handayani