Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum Jurnal Abdimas
Amiarsa, Pandji
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Pandji Amiarsa
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.8828

Abstract

Tindak pidana korupsi  yang terjadi saat ini terus menjadi perhatian public karena tingkatk kasus yang masih tinggi dan kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status delik korupsi pasca putussan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 25/2016) dan upaya penegekan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana korupsi pasca putussan   MK nomor 25/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan dari semula delik formil menjadi delik materiil perubahan ini memberikan kepastian hukum mengenai pengembalian kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara masih tekendala peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang memberikan sanksi alternatif berupa pidana penjara jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti.
IMPLEMENTASI DELIK FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI raden pandji amiarsa
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.535 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4026

Abstract

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertujuan agar memulihkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sedangkan dalam tataran praktek peradilan, penjatuhan pidana penjara lebih banyak dilakukan dibanding upaya pengembalian kerugian negara yang sesungguhnya mekanismenya sudah ada pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b berupa pidana tambahan yang disebut Pembayaran Uang Pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi delik formil pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pengaruhnya terhadap penutupan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, upaya pengembalian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan prospek penutupan kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.
Effectiveness of Collaboration between Local Government and The Regional People’s Representative Council (DPRD) in the Formulation of Regional Regulations in Cirebon City Karso, Karso; Setiadi, Ade; Amiarsa, Pandji
Jurnal Abdimas Vol. 29 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v29i2.36134

Abstract

This study examines the effectiveness of collaboration between the Local Government and the Regional People’s Representative Council (DPRD) in the formulation of regional regulations (Peraturan Daerah or Perda) in Cirebon City. The formulation of regional regulations is an essential element of local governance and reflects the quality of policy coordination, democratic participation, and institutional capacity at the regional level. However, in practice, collaboration between the executive and legislative bodies often faces obstacles such as overlapping interests, limited synchronization of programs, and differing policy priorities. The purpose of this research is to analyze the level of effectiveness of collaboration between the Cirebon City Government and the DPRD in the process of drafting and determining regional regulations, and to identify supporting and inhibiting factors in the collaboration process. The study applies a qualitative-descriptive approach supported by primary data collected through in-depth interviews, document analysis, and observation. The theoretical foundation of this study is based on the concept of collaborative governance (Ansell & Gash, 2007), which emphasizes participation, consensus, and joint decision-making as the main pillars of inter-institutional cooperation. The findings indicate that the collaboration between the Local Government and DPRD in Cirebon City has been moderately effective. The two institutions have established routine communication, mutual consultation, and coordination forums. However, collaboration has not yet reached an optimal level due to differences in political orientation, limited bureaucratic capacity, and inadequate public involvement in the early stages of policy formulation. The study recommends strengthening the collaboration framework through improved communication mechanisms, transparent consultation procedures, and capacity-building programs for legislative and executive members. This research contributes to the understanding of collaborative governance within Indonesia’s decentralized administrative system. It highlights that effective collaboration between political and bureaucratic actors is not only a procedural requirement but also a fundamental condition for the success of democratic governance at the regional level.
Co-Authors Karso, Karso Setiadi, Ade