Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Law, Development and Justice Review
Faradila Yulistari Sitepu
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah) Abd Harris; Faradila Yulistari Sitepu; Syarifa Lisa Andriati
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.232 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.5965

Abstract

Monopoli tanah dapat dikatakan sebagai penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu saja sehingga tidak dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berbagai cara dapat ditempuh dalam rangka meminimalkan dampak negatif tanah sebagai komoditas, diantaranya dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) sesuai Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian dapat meminimalisir praktek monopoli tanah. Jangka waktu HGB berlaku 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Implementasi hukum tentang HGB ini tidak memiliki daya berlaku terhadap 200-an masyarakat Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, selaku pemegang HGB. Pemilik HGB vis a vis dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Keresahan masyarakat mencuat ketika permohonan perpanjangan HGB kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, ditolak dengan alasan harus ada rekomendasi perpanjangan HGB dari Pemko. Ternyata, Pemko hanya merekomendasikan Hak Sewa lahan b berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Perobahan rekomendasi kepemilikan ini membuat ketidakpastian hukum sehingga masyarakat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Sampai saat ini, Pemko Medan tidak memberikan lagi perpanjangan HGB karena lahan seluas 60 hektar berstatus HPL merupakan aset Pemko Medan yang harus dipelihara sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Warga Medan Petisah harus menguji ke pengadilan tentang dualisme kepemilikan HGB dan HPL demi kepastian hukum dan keadilan
Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketiadaan Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Khairuna Malik Hasibuan; Khairunnisa Khairunnisa; Faradila Yulistari Sitepu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.254-273

Abstract

Ekspresi budaya tradisional mencakup berbagai bentuk kreasi budaya baik berupa benda ataupun tak benda, yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan dimiliki secara komunal. Namun sistem hukum yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Hal ini disebabkan UU Hak Cipta menerapkan perlindungan hak individual yang diketahui siapa penciptanya, sementara EBT merupakan warisan budaya yang dimiliki secara komunal, sehingga diperlukan suatu perlindungan yang bersifat sui generis terhadap pengetahuan tradisional dan EBT. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data utama berasal dari UU Hak Cipta serta regulasi lain yang terkait dengan perlindungan EBT. Permasalahan yang muncul adalah problematika perlindungan EBT sehingga urgensi atas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu segera disahkan
Co-Authors Harris, Abd Khairuna Malik Hasibuan Khairunnisa Khairunnisa Syarifa Lisa Andriati