Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sipahutar, Anjani
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM Anjani Sipahutar; Tan Kamello; Runtung Runtung; Utary Maharany Barus
USU LAW JOURNAL Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.531 KB)

ABSTRACT Responsibility is a readiness to accept an obligation or duty. It means that the responsibility is innate and a part of human life, that every human being has his/her own responsibility, there will be somebody else forces him/her to be responsible. It is clear that if a marriage ends with divorced, parents (their family) are responsible to protect their children from any problem related to the presents world or the hereafter. This study was aimed to answer the problem of how Moslem Indonesian divorced parents were responsible for the living of their children, to look at the judge's decision that required a father to continue his responsibility after his divorced was violated, and to find out whether the law in concrete found in the decision of the judge of religious court had been in accordance with the legal norms regulated in the law. Keywords : Responsibility, Divorce, Child Maintenance

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Barang Penumpang Pesawat Studi Dibandara Udara Kualanamu Internasional Airport Anjani Sipahutar
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 20, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v20i1.3469

This study aims to determine that there are still many events that are still require the liability from the commercial air transportation company, both from the carrier company and those who are related to the carrier, such as flight delays (flight delay) either caused by weather factors or internal factors from the carrier company, the occurrence of negligence from the transport officer which causes the loss of goods owned by passengers, or because of there is an event for which the reason is unknown so that the aircraft experiences interference during the flight, from the results of this research it can be seen that the carrier operating the aircraft is obliged to be responsible for losses against:a. passengers who died, disability or injury;b. lost or damaged of the cabin baggage;c. lost, destroyed, or damaged of the checked baggage;d. lost, destroyed, or damaged of the cargo;e. delay in air transportation; andf. losses suffered by third partiesas well as who are the parties involved, the requirements that must be fulfilled and how the rights and the obligations of the parties are fulfilled, as well as other provisions in its implementation if a passenger's goods are lost or damaged and provide a description of its protection.Keywords : Liability, Theft of Goods, Aircraft Passengers, Kualanamu International Airport.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Anjani Sipahutar
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2383

Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

Legal Analysis of the Crime of Skimming in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law (ITE) Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba; Anjani Sipahutar
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4696

Crime in cyberspace presents new and serious problems on an international scale and is very complex in efforts to empower the law to deal with them. Economic crimes including Automatic Teller Machine (ATM) cards and theft of money are the second problem that is very worrying for the banking world, especially those committed by Asia. The legal situation in Indonesia, in particular, the laws and regulations made in the last twenty-five years is very easy to swallow. Objectively, this happens because changes in society in the political, economic, social, and cultural fields are going so fast, so that the law is easily left behind. Subjectively, various laws and regulations are made to overcome instant situations, so they pay less attention to insight. In reality, cyber activities (virtual world or the internet), are no longer simple, but quite complicated, because their activities are no longer limited by the territory of a country, which can be easily accessed anytime and from anywhere. Losses can occur, both to the perpetrator of the transaction and to other people who have never made a transaction, for example, the theft of bank customer funds through skimmer mode (procurement of Automated Teller Machines or so-called ATM cards). Advances in information technology that became the beginning of the existence of cybercrime, can legally have an impact on the law, which regulates this matter. Crimes like this can be categorized as acts of theft / fraud contained in the Criminal Code (KUHP) and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, hereinafter referred to as UU ITE. Anyone in the city or village who already has an Automatic Teller Machine (ATM), especially in a big city, must have at least one plastic card with magnetic tape, which is often called an Automatic Teller Machine (ATM) card.

The Analysis of Law Regarding the Peace against Inheritance Distribution According to Islamic and Civil Laws Anjani Sipahutar
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 4 (2020): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i4.1284

This study aims to determine the legal strength of a peace institution in the settlement of a judicial case. This is related to the legal arrangement regarding the distribution of inheritance based on Islamic law. The implementation of peaceful institutions in court proceedings can be carried out through the Supreme Court Circular No. 1 of 2002 as follows: so that all panels of judges who hear cases will seriously seek peace by applying the provisions of Article 130 HIR / 154 R.Bg not just a formality for proposing peace, the appointed judge acts as a facilitator who helps the parties in terms of time , the location and collection of data and arguments of the parties in preparation for peace, from the results of this research analysis it can be seen that the distribution of inheritance has practical, systematic and detailed guidelines in the form of Alqurʻan verses, the Prophet's traditions and the law. Islam which has been regulated in Articles 176, 183, Compilation of Islamic Laws shows that the heirs can agree to make peace in the distribution of inheritance.

Penyuluhan hukum tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia berdasarkan hukum islam dan ham di sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani; Purba, Indra Gunawan
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i1.241

Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, guy, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil penyuluhan ini dapat diketahui bahwa pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhshan (sudah menikah) maka di hukum rajam, apabila pelaku gair muhshan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah ta’zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.

Penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Maswita, Maswita; Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i2.287

Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pengelolaan hutan lindung dalam hal ini adalah suatu Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi terciptanya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hasil dari penyuluhan ini yaitu pengelolaan hutan lindung, terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung.

Penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah di Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Maswita, Maswita; Khairiah, Umi; Sipahutar, Anjani; Rigitta, Prinsi; Ramadhan, Andri
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v5i1.404

The use of internet technology today has resulted in the dissemination of information in all fields easily and quickly globally. One thing that plays a role in this is translation activities, which allow information to be shared in different languages. Translation is an activity and product that is very important for anyone who eager know or introduce things belonging to a group, culture or nation to others. Learning to translate starts from the initial phase of learning a foreign language, but the translation ability is not automatically obtained by mastering a foreign language. Considering that translation is a potential field for the translator profession, the younger generation, especially students majoring in translation, need to be motivated to work in the field of translation which is beneficial to support their achievements in academics as well as in their careers and professional lives in the future..

Kewenangan BPSK dan BMAI dalam menyelesaikan sengketa asuransi Antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi Sipahutar, Anjani; Sipahutar, Ervina Sari; Fauzi, Muhammad
Jurnal Normatif Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v4i2.394

Disputes can occur in various sectors, one of which occurs in the insurance sector. If there is a dispute or insurance dispute between the insurer and the insured, the parties to the dispute can choose to resolve the dispute they are experiencing through court/litigation or outside court/non-litigation. Dispute resolution that is resolved through court/litigation is regulated in Article 1266 of the Civil Code, and dispute resolution outside of court can be done through Alternative Dispute Resolution (ADR). Based on statutory regulations in effect until 2019, the LAPS established for disputes in the insurance sector is the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI). One example of a dispute in the insurance sector that was resolved through alternative dispute resolution is the case of Decision Number 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search