Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.562

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURNAL HUKUM STAATRECHTS

Warih Anjari

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Author-ID : 5341935

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

EDUKASI TERHADAP KENAKALAN REMAJA PADA SMK PEMBANGUNAN TUKDANA INDRAMAYU JAWA BARAT Warih Anjari
BERDIKARI Vol 1, No 1 (2018): BERDIKARI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

AbstrakRemaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari identitas diri sehingga sering melakukan coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orangtuanya.. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Disisi lain remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja, seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemorosotan moral yang terakumulasi dengan sebutan kenakalan remaja. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan Bagaimana upaya mengatasi kenakalan remaja ? Apa saja penyebab-penyebab kenakalan remaja? Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan. Disamping itu digunakan juga dalam memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya remaja untuk memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan moral kepada remaja terutama di lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat.Kata kunci: Penyuluhan, Kenakalan, Remaja

PENYULUHAN SEKS BEBAS DAN NARKOBA DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA BOGOR JAWA BARAT Warih Anjari; Wagiman .
BERDIKARI Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

AbstrakGlobalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif dikalangan remaja.Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di desa Sukajaya kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Jawa Barat ini, untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak dari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba kepada para Remaja. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dari globalisasi dan modernisasi yang berkaitan dengan keterbukaaan masyarakat atas masuknya informasi tentang pergaulan bebas dan narkoba dikalangan remaja. Kehidupan yang mengarah kepada pragmatis dan hedonis akan mempengaruhi pola pikir remaja. Kemudahan informasi di peroleh melalui media internet sangat berdampak pada perkembangan para remaja. Diperlukan informasi yang benar berkaitan dengan pergaulan bebas atau seksualitas dan narkoba. Metode pelaksanan dengan melakukan penyuluhan, tanya jawab, diskusi atau konsultasi. Hasil yang diperoleh Remaja di desa Sukajaya cukup memahami tentang bahaya dan akibat seks bebas, namun kurang memahami peraturan seks bebas. Sedangkan pada Narkoba, remaja di desa Sukajaya cukup memahami tentang akibat narkotika, namun kurang memahami bahaya dan peraturan perundangan narkotika. Keberlanjutan dari penyuluhan dan pendampingan tentang bahaya seks bebas dan narkotika masih diperlukan.Kata Kunci: Globalisasi dan modenisasi, pencegahan sek bebas dan narkoba, kalangan remaja

Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19 Warih Anjari
BERDIKARI Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v5i2.5902

Pandemi Covid 19 berdampak pada bidang Pendidikan khususnya pada anak. Anak harus mendapatkan perlindungan agar dapat melangsungkan pendidikan secara maksimal. Salah satu perlindungan pada bidang Pendidikan dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi. Pada masa Pandemi Covid 19 tindakan korupsi rentan terjadi, dan anak akan mudah melakukan imitasi. Perlu adanya penjelasan kepada anak agar memahami bahwa perbuatan korupsi sangat tidak bertanggungjawab apalagi dilakukan di masa pandemi Covid 19. SDN Ciketing Udik 3 merupakan salah satu sekolah dasar di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Sekolah ini berdekatan dengan TPA Sumur Batu Bantar Gebang. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian adalah secara on line, dan off line, melaksanakan pre test, presentasi materi anti korupsi, konsultasi dan post test. Hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan pemahaman dari siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 pada aspek kognitif dan psikomotorik dari memahami ke sangat memahami; dan aspek affektif dari cukup memahami ke sangat memahami.. Sarannya adalah perilaku anti korupsi pada siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 tetap harus dipertahankan, sehingga dapat menjadi agent of change di sekolah dan masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG MEMENUHI UNSUR PASAL 170 DAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Willi Adiansyah; Warih Anjari
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i2.6094

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk mengenai tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri (Engenrichting) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan, terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur pidana harus di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Norma-norma hukum secara nyata berfungsi sebagai pedoman terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pada kenyataannya Penegakan Hukum terhadap tindakan Main Hakim Sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak mencerminkan Penegakan Hukum. Peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode wawancara dengan dua orang pakar hukum sebagai data tambahan. Hasil Penelitian menjelaskan (1) Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan harus di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak korban. (2) Akibat Hukum adanya tindakan main hakim sendiri telah melahirkan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan bertentangan dengan teori Negara Hukum yang ada di Indonesia. Main hakim sendiri dapat merugikan pihak korban yang mengalami luka ringan atau berat, cacat tubuh, gangguan mental dan kematian sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta aparat penegak hukum harus memperbaiki kinerja penegakan hukum agar dapat terwujudnya penegakan hukum yang diinginkan masyarakat.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Main Hakin Sendiri, Unsur-unsur Pidana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL (Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg) Suherman Oppusunggu; Warih Anjari
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i2.6093

Suatu kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, akhir-akhir ini sering terjadi. Penanganan hukum terhadap kasus antara tenaga kesehatan dengan pasien tersebut pun sudah berjalan, namun dalam penegakan hukumnya, korban tindak pidana tenaga kesehatan belum mendapat perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami cacat, luka, hingga meninggal dunia. Oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, dan sebagai rumusan masalah dari penelitian ini antara lain; 1) Apakah putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg telah memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kedokteran ilegal ? 2) Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam memenuhi perlindungan korban kejahatan praktik kedokteran ilegal terhadap Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg ?. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/ PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berfokus pada penghukuman bagi pelaku. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan hak terhadap korban.Kata Kunci: Praktik Kedokteran Ilegal, Perlindungan Korban, Upaya Hukum

Co-Authors Suherman Oppusunggu Wagiman . Willi Adiansyah

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search