Articles
<![CDATA[The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The States Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of ]]>
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v8i1.12668
<![CDATA[The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts.]]>
<![CDATA[Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/Pn RAP ]]>
<![CDATA[Kurnia Oetama Noviansyah]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9019
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat NO.26/PDT.G/2020/PN RAP sehubungan dengan keabsahan dan autentisitas akta perjanjian sewa-menyewa No. 05, tanggal 04 april 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Elis Syahputra, SH., M.Kn. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai pertimbangan hakim sehubungan dengan keabsahan perjanjian, autentisitas akta notarial, dan asas kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap; (ii) mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) putusan hakim pada kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP cenderung bersifat formalitas dalam prosedur pembuatan akta dan syarat sahnya perjanjian, namun ketidakhadiran saksi akta tidak menjadi pertimbangan hakim bahwa terhadap hal tersebut penggugat berpotensi dirugikan; (ii) pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP, metode interpretasi dapat diterapkan. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus senantiasa mempertimbangkan makna-makna atau interpretasi dari setiap peraturan perundang-undangan sehingga putusan hakim tidak terpaku pada teks yang tercantum pada peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) ]]>
<![CDATA[Arlina, Nur Izkha]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4945
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pedekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskkriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[Prinsip Kehati-Hatian yang Wajib Diterapkan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual ]]>
<![CDATA[Jim Jeffrey Prajogo]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/as.v7i1.6102
<![CDATA[In property sale and purchase transactions, there are situations where the owner delegates authority to another party to sell the property without the owner’s presence. In such cases, a supporting document is required to confirm that the asset is entrusted by the owner to the designated party. This document is the Power of Attorney to Sell. Issues arise when there is document forgery or incompleteness, impacting related parties and leading to legal defects. This problem is analyzed using doctrinal research methods, focusing on the caution exercised by notaries in drafting the Power of Attorney to Sell. Such caution is implemented as a measure to ensure legality and prevent potential legal risks in the future. A notary drafts the Power of Attorney to Sell with meticulous care and attention to provide legal protection for the parties involved. Furthermore, this study highlights the consequences of a lack of caution for notaries and the involved parties. The findings indicate that meticulous analysis is crucial for notaries to protect the involved parties and demonstrate their professional performance.]]>
<![CDATA[Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dipo Hekmatiar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/spmn3346
<![CDATA[Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini seluruh Korporasi maupun badan usaha yang berbadan hukum atau non badan hukum. Pengaturan akan Pemilik Manfaat ini diregulasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jika melihat dari prinsip dan pengaturan di dalam sebuah korporasi, orang yang berhak menjadi pemegang atau pemilik manfaat atas korporasi tersebut orang yang memiliki hubungan hukum atas pendanaan dari berjalanya korporasi tersebut yaitu salah satu atau lebih dari pemegang saham dari korporasi tersebut. Jika melihat dari pengertian yayasan yang dimana pendirian yayasan tersebut yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dengan tujuan dari didirikan yayasan tersebut bukan mencari keuntungan. Maka dari itu dengan timbulnya perkembangan perkembangan tersebut dapat dilahirkan sebuah pertanyaan mengenai pengimplikasian penerapan pemilik manfaat dari suatu badan hukum yang ada diindonesia terutama badan hukum yayasan yang masih belum terlalu jelas pengimplikasianya.]]>
<![CDATA[Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan ]]>
<![CDATA[Eriyanti, Devi]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4873
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation. This method of writing is qualitatively analytical and uses normative juridical research methods that are oriented to data sourced from literature and literature studies. The research method resulted in the conclusion that bankruptcy will end if you file a re-suit or other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already studies that discuss this research, however, each study has its own characteristics. This study emphasizes the role of a notary and the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and legal responsibility. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam terkait kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan untuk dapat mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum. Putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh Aset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum. Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur maupun studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepailitan akan berakhir apabila mengajukan gugatan ulang atau lain ke pengadilan niaga atas objek benda tersebut dapat beralih bila dilakukan gugatan gugatan lain kepada pengadilan atas boedel pailit tersebut.hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa peran Notaris dalam proses kepailitan ialah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris dalam hal ini dapat dikenakan tidakan pidana apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukkannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Kebaharuan penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penelitian ini namun, setiap penelitian memiliki karaketristik masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan peran Notaris serta kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan serta tanggung jawab hukum. ]]>
<![CDATA[Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria ]]>
<![CDATA[Benny Djaja]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>;
<![CDATA[I Made Hery Karyadika]]>;
<![CDATA[Kurniawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i1.855
<![CDATA[Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing Wolbachia bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on Wolbachia bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.]]>
<![CDATA[Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ]]>
<![CDATA[Chandra, Sherly Angelina]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4624
<![CDATA[Pencantuman nama dan tandatangan notaris pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut ”Akta PKR”) yang dibuatnya, sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan dan terjadi konflik antara para pihak, notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat. Mendudukkan dan menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu, maka telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris ketika ia dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, misalnya pada contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualititatif. Hasil tulisan menunjukkan bahwa tindakan Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak masuk kedalam kelalaian ataupun kesalahan dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam proses pembuatan akta PKR. Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS dan memastikan kebenaran formal telah terpenuhi, sehingga apabila ada keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap haruslah menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. Upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR adalah penerapan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil ]]>
<![CDATA[Desiani, Juni]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2354
<![CDATA[Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Apriliani, Karen]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2357
<![CDATA[Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.]]>
