Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL USM LAW REVIEW LEGAL BRIEF UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Ridwan, Fully Handayani
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The States Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of Fully Handayani Ridwan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i1.12668

Abstract

The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts.
Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/Pn RAP Kurnia Oetama Noviansyah; Fully Handayani Ridwan
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9019

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat NO.26/PDT.G/2020/PN RAP sehubungan dengan keabsahan dan autentisitas akta perjanjian sewa-menyewa No. 05, tanggal 04 april 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Elis Syahputra, SH., M.Kn. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai pertimbangan hakim sehubungan dengan keabsahan perjanjian, autentisitas akta notarial, dan asas kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap; (ii) mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) putusan hakim pada kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP cenderung bersifat formalitas dalam prosedur pembuatan akta dan syarat sahnya perjanjian, namun ketidakhadiran saksi akta tidak menjadi pertimbangan hakim bahwa terhadap hal tersebut penggugat berpotensi dirugikan; (ii) pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP, metode interpretasi dapat diterapkan. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus senantiasa mempertimbangkan makna-makna atau interpretasi dari setiap peraturan perundang-undangan sehingga putusan hakim tidak terpaku pada teks yang tercantum pada peraturan perundang-undangan
Prinsip Kehati-Hatian yang Wajib Diterapkan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Jim Jeffrey Prajogo; Fully Handayani Ridwan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6102

Abstract

In property sale and purchase transactions, there are situations where the owner delegates authority to another party to sell the property without the owner’s presence. In such cases, a supporting document is required to confirm that the asset is entrusted by the owner to the designated party. This document is the Power of Attorney to Sell. Issues arise when there is document forgery or incompleteness, impacting related parties and leading to legal defects. This problem is analyzed using doctrinal research methods, focusing on the caution exercised by notaries in drafting the Power of Attorney to Sell. Such caution is implemented as a measure to ensure legality and prevent potential legal risks in the future. A notary drafts the Power of Attorney to Sell with meticulous care and attention to provide legal protection for the parties involved. Furthermore, this study highlights the consequences of a lack of caution for notaries and the involved parties. The findings indicate that meticulous analysis is crucial for notaries to protect the involved parties and demonstrate their professional performance.
Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia Dipo Hekmatiar, Muhammad; Handayani Ridwan, Fully
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/spmn3346

Abstract

Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini seluruh Korporasi maupun badan usaha yang berbadan hukum atau non badan hukum. Pengaturan akan Pemilik Manfaat ini diregulasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jika melihat dari prinsip dan pengaturan di dalam sebuah korporasi, orang yang berhak menjadi pemegang atau pemilik manfaat atas korporasi tersebut orang yang memiliki hubungan hukum atas pendanaan dari berjalanya korporasi tersebut yaitu salah satu atau lebih dari pemegang saham dari korporasi tersebut. Jika melihat dari pengertian yayasan yang dimana pendirian yayasan tersebut yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dengan tujuan dari didirikan yayasan tersebut bukan mencari keuntungan. Maka dari itu dengan timbulnya perkembangan perkembangan tersebut dapat dilahirkan sebuah pertanyaan mengenai pengimplikasian penerapan pemilik manfaat dari suatu badan hukum yang ada diindonesia terutama badan hukum yayasan yang masih belum terlalu jelas pengimplikasianya.
Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan Verginia Nadea, Lydia; Ridwan, Fully Handayani Ridwan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 8 No. 1 (2025): Doktrina:Juornal of Law April 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v8i1.13609

Abstract

Notary professional ethics in the use of social media, which is increasingly relevant in the digital era. As a profession that prioritizes integrity and confidentiality, notaries are faced with new challenges related to the misuse of social media that can damage their reputation and professionalism. This study aims to analyze the impact of ethical violations committed by notaries on social media, both on personal reputation, legal sanctions, and public trust in the notary profession as a whole. The methods used in this study are literature studies and case analysis. The results of the study indicate that ethical violations on social media can reduce the credibility of notaries, cause loss of clients, and damage the image of the profession. This study also found that although there are regulations that govern it, the implementation of professional ethics in the digital realm still requires more attention from the Honorary Council of the Indonesian Notary Association (INI) to maintain the professionalism and integrity of the notary profession
Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria Benny Djaja; Yuwono Prianto; Fully Handayani Ridwan; I Made Hery Karyadika; Kurniawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.855

Abstract

Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing Wolbachia bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on Wolbachia bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.
Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Chandra, Sherly Angelina; Ridwan, Fully Handayani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4624

Abstract

Pencantuman nama dan tandatangan notaris pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut ”Akta PKR”) yang dibuatnya, sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan dan terjadi konflik antara para pihak, notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat. Mendudukkan dan menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu, maka telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris ketika ia dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, misalnya pada contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualititatif. Hasil tulisan menunjukkan bahwa tindakan Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak masuk kedalam kelalaian ataupun kesalahan dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam proses pembuatan akta PKR. Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS dan memastikan kebenaran formal telah terpenuhi, sehingga apabila ada keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap haruslah menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. Upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR adalah penerapan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Desiani, Juni; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2354

Abstract

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia Apriliani, Karen; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2357

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.
Application of the Bona Fide Principle in the Implementation of the Binding Sale and Purchase Agreement Related to the Seller’s Absence Before the Notary-PPAT Adistia, Meisya; Ridwan, Fully Handayani
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48899

Abstract

The Sale and Purchase Agreement (in Indonesian Version: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)) is a crucial foundation before the formation of the Akta Jual Beli (AJB). However, in practice, serious obstacles often arise when the seller is unable to be present before the Notary-PPAT. This phenomenon not only hinders administrative processes but also potentially undermines the validity of the deed, increases the risk of breach of contract, and weakens the legal protection that the buyer should receive. In this complex situation, the principle of bona fide (itikad baik) becomes a fundamental pillar that demands honesty, transparency, and compliance with legal obligations from all parties involved. This study uses a doctrinal method to analyze legislation, legal doctrines, and evaluate how court decisions (case studies of Decision Number 28/Pdt/2022/PT SMG, Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN.Tgt, and Decision Number 36/PDT/2020/PT.Smg) refer to the principle of bona fide in cases of seller absence in PPJB, and to what extent these decisions can serve as a basis or consideration in choosing dispute resolution mechanisms (litigation, mediation, or arbitration). In-depth analysis shows that judicial bodies consistently emphasize the importance of the principle of bona fide and deed formality. The main results of the analysis indicate that these decisions, by reinforcing the validity of the deed or highlighting violations of good faith, implicitly and explicitly encourage the parties to consider alternative dispute resolution methods such as mediation or arbitration as faster, more efficient efforts that potentially maintain good relations, while striving to reach agreements reflecting the principle of bona fide for legal certainty.
Co-Authors Adistia, Meisya Adzalia Grimaldi Indra Agnefia Elisia Sahertian Ali Hadi Shahab Alisha Nur Laili Andika Prayoga Apriliani, Karen Armitha Viradilla Benny Djaja Chandra, Sherly Angelina Desela Sahra Annisa Rangkuti Desiani, Juni Devi Eriyanti Dipo Hekmatiar, Muhammad Fadhila Rizqi Faradilla Asyatama I Made Hery Karyadika Jim Jeffrey Prajogo Kurnia Oetama Noviansyah Kurniawan Marlyna, Henny May Kurniawan Sanjaya Muhammad Fatha Permana Nadya Fitri Utami Nur Izkha Arlina Patricia Jessica Putri Ridzka Maheswari Djasmine Ray Irawan Al-Madrusi Sherly Angelina Chandra Suci, Oktaviani Nurul Verginia Nadea, Lydia William Tanuwijaya Yuwono Prianto