Articles
<![CDATA[Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/PT.PDG ]]>
<![CDATA[Adzalia Grimaldi Indra]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.813 KB)
<![CDATA[Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan prosedur pemberhentian ketua pengurus yayasan dinyatakan tidak sah karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”), serta Pasal 27 ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan. Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris menjadi batal demi hukum, sehingga semua perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap tidak ada serta harus dikembalikan dalam kondisi semula sebelum ketua pengurus yayasan tersebut diberhentikan. Kata kunci: Yayasan, Keputusan Sirkuler Yayasan, Akta Keputusan Sirkuler Yayasan]]>
<![CDATA[Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya) ]]>
<![CDATA[Agnefia Elisia Sahertian]]>;
<![CDATA[Henny Marlyna]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.978 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Company Establishment in the Field of Coal Transportation and Sales Business After the Enactment of Law Number 3 Of 2020 Concerning Amendments to Law Number 3 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining ]]>
<![CDATA[May Kurniawan Sanjaya]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.835 KB)
<![CDATA[This research will examine the aspects of forming a business entity or company and the factors that must be considered when establishing a company in the coal transportation and sales industry. The purpose of this article is to investigate the concept of the structure of a company entity in Indonesian laws and regulations, as well as the legal factors that must be considered when establishing coal transportation and sales company. However, the permits must be consistent with the activities to be conducted to engage in continuous business activities and generate profits. The company's legality must be considered when establishing a company in the coal transportation and sales industry, particularly in the KBLl 2020 business field with code 46610. After obtaining a Transportation and Sales Business Permit, the company could sell coal commodities.]]>
<![CDATA[The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The States Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of ]]>
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v8i1.12668
<![CDATA[The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts.]]>
<![CDATA[Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/Pn RAP ]]>
<![CDATA[Kurnia Oetama Noviansyah]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9019
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat NO.26/PDT.G/2020/PN RAP sehubungan dengan keabsahan dan autentisitas akta perjanjian sewa-menyewa No. 05, tanggal 04 april 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Elis Syahputra, SH., M.Kn. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai pertimbangan hakim sehubungan dengan keabsahan perjanjian, autentisitas akta notarial, dan asas kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap; (ii) mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) putusan hakim pada kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP cenderung bersifat formalitas dalam prosedur pembuatan akta dan syarat sahnya perjanjian, namun ketidakhadiran saksi akta tidak menjadi pertimbangan hakim bahwa terhadap hal tersebut penggugat berpotensi dirugikan; (ii) pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP, metode interpretasi dapat diterapkan. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus senantiasa mempertimbangkan makna-makna atau interpretasi dari setiap peraturan perundang-undangan sehingga putusan hakim tidak terpaku pada teks yang tercantum pada peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[PERANAN DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO BISNIS ANAK PERUSAHAAN PADA HOLDING COMPANY BUMN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suci, Oktaviani Nurul]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p08
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan induk dan anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia serta menganalisis peranan Direksi induk perusahaan terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian doktrinal dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan hubungan entitas induk dan anak perusahaan merupakan separate legal entity, yang berarti induk dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah atau mandiri. Serta Peranan Direksi dalam mengambil keputusan terhadap anak perusahaan, Direksi induk harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan kualifikasinya sebagai pemegang saham dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance. This research aims to analyze the relationship between parent and subsidiary companies in state-owned holding companies in Indonesia and analyze the role of the parent company's directors in the business risks of subsidiaries in state-owned holding companies in Indonesia. This research method applies a type of doctrinal research with a type of library research and uses a legislative approach and related reading materials. The research results show that the relationship between the parent entity and the subsidiary is a separate legal entity, which means that the parent and subsidiary are separate or independent legal entities. As well as the role of the Board of Directors in making decisions regarding subsidiaries, the main Board of Directors must ensure that the decisions they take must be by their qualifications as shareholders and are implemented by the shareholder decision-making mechanism by applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance.]]>
<![CDATA[Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) ]]>
<![CDATA[Arlina, Nur Izkha]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4945
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pedekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskkriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[Prinsip Kehati-Hatian yang Wajib Diterapkan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual ]]>
<![CDATA[Jim Jeffrey Prajogo]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/as.v7i1.6102
<![CDATA[In property sale and purchase transactions, there are situations where the owner delegates authority to another party to sell the property without the owner’s presence. In such cases, a supporting document is required to confirm that the asset is entrusted by the owner to the designated party. This document is the Power of Attorney to Sell. Issues arise when there is document forgery or incompleteness, impacting related parties and leading to legal defects. This problem is analyzed using doctrinal research methods, focusing on the caution exercised by notaries in drafting the Power of Attorney to Sell. Such caution is implemented as a measure to ensure legality and prevent potential legal risks in the future. A notary drafts the Power of Attorney to Sell with meticulous care and attention to provide legal protection for the parties involved. Furthermore, this study highlights the consequences of a lack of caution for notaries and the involved parties. The findings indicate that meticulous analysis is crucial for notaries to protect the involved parties and demonstrate their professional performance.]]>
<![CDATA[Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dipo Hekmatiar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/spmn3346
<![CDATA[Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini seluruh Korporasi maupun badan usaha yang berbadan hukum atau non badan hukum. Pengaturan akan Pemilik Manfaat ini diregulasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jika melihat dari prinsip dan pengaturan di dalam sebuah korporasi, orang yang berhak menjadi pemegang atau pemilik manfaat atas korporasi tersebut orang yang memiliki hubungan hukum atas pendanaan dari berjalanya korporasi tersebut yaitu salah satu atau lebih dari pemegang saham dari korporasi tersebut. Jika melihat dari pengertian yayasan yang dimana pendirian yayasan tersebut yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dengan tujuan dari didirikan yayasan tersebut bukan mencari keuntungan. Maka dari itu dengan timbulnya perkembangan perkembangan tersebut dapat dilahirkan sebuah pertanyaan mengenai pengimplikasian penerapan pemilik manfaat dari suatu badan hukum yang ada diindonesia terutama badan hukum yayasan yang masih belum terlalu jelas pengimplikasianya.]]>
<![CDATA[Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan ]]>
<![CDATA[Eriyanti, Devi]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4873
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation. This method of writing is qualitatively analytical and uses normative juridical research methods that are oriented to data sourced from literature and literature studies. The research method resulted in the conclusion that bankruptcy will end if you file a re-suit or other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already studies that discuss this research, however, each study has its own characteristics. This study emphasizes the role of a notary and the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and legal responsibility. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam terkait kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan untuk dapat mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum. Putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh Aset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum. Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur maupun studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepailitan akan berakhir apabila mengajukan gugatan ulang atau lain ke pengadilan niaga atas objek benda tersebut dapat beralih bila dilakukan gugatan gugatan lain kepada pengadilan atas boedel pailit tersebut.hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa peran Notaris dalam proses kepailitan ialah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris dalam hal ini dapat dikenakan tidakan pidana apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukkannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Kebaharuan penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penelitian ini namun, setiap penelitian memiliki karaketristik masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan peran Notaris serta kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan serta tanggung jawab hukum. ]]>
