Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.794
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL USM LAW REVIEW LEGAL BRIEF UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Ridwan, Fully Handayani
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/PT.PDG Adzalia Grimaldi Indra; Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.813 KB)

Abstract

Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan prosedur pemberhentian ketua pengurus yayasan dinyatakan tidak sah karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”), serta Pasal 27 ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan. Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris menjadi batal demi hukum, sehingga semua perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap tidak ada serta harus dikembalikan dalam kondisi semula sebelum ketua pengurus yayasan tersebut diberhentikan. Kata kunci: Yayasan, Keputusan Sirkuler Yayasan, Akta Keputusan Sirkuler Yayasan
Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya) Agnefia Elisia Sahertian; Henny Marlyna; Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.978 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Legal Aspects of Company Establishment in the Field of Coal Transportation and Sales Business After the Enactment of Law Number 3 Of 2020 Concerning Amendments to Law Number 3 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining May Kurniawan Sanjaya; Fully Handayani Ridwan
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.835 KB)

Abstract

This research will examine the aspects of forming a business entity or company and the factors that must be considered when establishing a company in the coal transportation and sales industry. The purpose of this article is to investigate the concept of the structure of a company entity in Indonesian laws and regulations, as well as the legal factors that must be considered when establishing coal transportation and sales company. However, the permits must be consistent with the activities to be conducted to engage in continuous business activities and generate profits. The company's legality must be considered when establishing a company in the coal transportation and sales industry, particularly in the KBLl 2020 business field with code 46610. After obtaining a Transportation and Sales Business Permit, the company could sell coal commodities.
The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The States Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of Fully Handayani Ridwan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i1.12668

Abstract

The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts.
Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/Pn RAP Kurnia Oetama Noviansyah; Fully Handayani Ridwan
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9019

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat NO.26/PDT.G/2020/PN RAP sehubungan dengan keabsahan dan autentisitas akta perjanjian sewa-menyewa No. 05, tanggal 04 april 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Elis Syahputra, SH., M.Kn. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai pertimbangan hakim sehubungan dengan keabsahan perjanjian, autentisitas akta notarial, dan asas kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap; (ii) mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) putusan hakim pada kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP cenderung bersifat formalitas dalam prosedur pembuatan akta dan syarat sahnya perjanjian, namun ketidakhadiran saksi akta tidak menjadi pertimbangan hakim bahwa terhadap hal tersebut penggugat berpotensi dirugikan; (ii) pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.26/Pdt.G/2020/PN RAP, metode interpretasi dapat diterapkan. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus senantiasa mempertimbangkan makna-makna atau interpretasi dari setiap peraturan perundang-undangan sehingga putusan hakim tidak terpaku pada teks yang tercantum pada peraturan perundang-undangan
PERANAN DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO BISNIS ANAK PERUSAHAAN PADA HOLDING COMPANY BUMN DI INDONESIA Suci, Oktaviani Nurul; Handayani Ridwan, Fully
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan induk dan anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia serta menganalisis peranan Direksi induk perusahaan terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian doktrinal dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan hubungan entitas induk dan anak perusahaan merupakan separate legal entity, yang berarti induk dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah atau mandiri. Serta Peranan Direksi dalam mengambil keputusan terhadap anak perusahaan, Direksi induk harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan kualifikasinya sebagai pemegang saham dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance. This research aims to analyze the relationship between parent and subsidiary companies in state-owned holding companies in Indonesia and analyze the role of the parent company's directors in the business risks of subsidiaries in state-owned holding companies in Indonesia. This research method applies a type of doctrinal research with a type of library research and uses a legislative approach and related reading materials. The research results show that the relationship between the parent entity and the subsidiary is a separate legal entity, which means that the parent and subsidiary are separate or independent legal entities. As well as the role of the Board of Directors in making decisions regarding subsidiaries, the main Board of Directors must ensure that the decisions they take must be by their qualifications as shareholders and are implemented by the shareholder decision-making mechanism by applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance.
Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) Arlina, Nur Izkha; Ridwan, Fully Handayani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.4945

Abstract

Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pedekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskkriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.
CYBER NOTARY AND THE PRINCIPLE OF TABLELIONIST OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO Patricia Jessica; Fully Handayani Ridwan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2446

Abstract

The development of technology forces humans to keep updated with the digital technology. At first the  buying and selling transactions have been affected the digital technology and then continuous to service provisions in the notarial field. A cyber notary is a new service that creates electronic deeds on behalf of a notary and serves as an authentic deed. However, there are difficulties in putting it into action because of the Civil Code's Law No.2 of 2014 jo.Law no.30 of 2004 regarding the Notary Position and Law No.11 of 2008 regarding conflicting information and electronic transactions. As the authority of the notary to make authentic deeds is viewed from the perspective of the Civil Code, Law no. 1, it is necessary to investigate this issue so that, in the future, the application of the cyber notary does not conflict with the principle of the tablelionis officium fideliter exercebo. Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Transactions and Information and Law No.2 of 2014 regarding the Notary Position.This study is important because it shows that a cyber notary can help notaries carry out their responsibilities more effectively. Considering the current technology developments have developed rapidly, synchronization of relevant laws and regulations is also needed.Keywords : Authentic Deed, Cyber Notary, tablelionis officium fideliter exercebo, notary
Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancelation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties Putri Ridzka Maheswari Djasmine; Fully Handayani Ridwan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2665

Abstract

The existence of an annulment of marriage raises the question on how the attitude of the Notary Public towards the request for the cancelation of the prenuptial agreement deed as a result of the marriage annulment and the consequences for third parties. This study aims to provide an understanding to the reader about how the regulation and consequences of marriage annulment on the prenuptial agreement deed in Indonesia. Based on the study that has been done, it can be concluded that the cancelation of the existing prenuptial agreement deed should be done through an application to the Court, not with a notarial deed of cancelation, so that if the cancelation is problematic or detrimental to a third party in the future, the third party cannot file a civil lawsuit or criminal charge against a Notary Public. The existence of an agreement made with a third party is still valid based on the making of the agreement itself, which is assumed to have fulfilled the requirements stipulated in the Civil Code, laws and regulations, and does not violate the law also the prenuptial agreement deed which remained valid when it became the basis for making the agreement with a third party. Therefore, the agreement remains valid and must be implemented so that third parties with good intentions are not harmed. Regarding who should be responsible later, by all means, is who makes the agreement with the third party.
Prinsip Kehati-Hatian yang Wajib Diterapkan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Jim Jeffrey Prajogo; Fully Handayani Ridwan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6102

Abstract

In property sale and purchase transactions, there are situations where the owner delegates authority to another party to sell the property without the owner’s presence. In such cases, a supporting document is required to confirm that the asset is entrusted by the owner to the designated party. This document is the Power of Attorney to Sell. Issues arise when there is document forgery or incompleteness, impacting related parties and leading to legal defects. This problem is analyzed using doctrinal research methods, focusing on the caution exercised by notaries in drafting the Power of Attorney to Sell. Such caution is implemented as a measure to ensure legality and prevent potential legal risks in the future. A notary drafts the Power of Attorney to Sell with meticulous care and attention to provide legal protection for the parties involved. Furthermore, this study highlights the consequences of a lack of caution for notaries and the involved parties. The findings indicate that meticulous analysis is crucial for notaries to protect the involved parties and demonstrate their professional performance.
Co-Authors Adzalia Grimaldi Indra Agnefia Elisia Sahertian Ali Hadi Shahab Alisha Nur Laili Andika Prayoga Arlina, Nur izkha Armitha Viradilla Benny Djaja Desela Sahra Annisa Rangkuti Dipo Hekmatiar, Muhammad Eriyanti, Devi Fadhila Rizqi Faradilla Asyatama I Made Hery Karyadika Jim Jeffrey Prajogo Kurnia Oetama Noviansyah Kurniawan Marlyna, Henny May Kurniawan Sanjaya Nadya Fitri Utami Patricia Jessica Putri Ridzka Maheswari Djasmine Ray Irawan Al-Madrusi Sherly Angelina Chandra Suci, Oktaviani Nurul William Tanuwijaya Yuwono Prianto