Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Akta Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL USM LAW REVIEW LEGAL BRIEF UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Ridwan, Fully Handayani
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria Benny Djaja; Yuwono Prianto; Fully Handayani Ridwan; I Made Hery Karyadika; Kurniawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.855

Abstract

Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing Wolbachia bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on Wolbachia bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.
Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Chandra, Sherly Angelina; Ridwan, Fully Handayani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4624

Abstract

Pencantuman nama dan tandatangan notaris pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut ”Akta PKR”) yang dibuatnya, sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan dan terjadi konflik antara para pihak, notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat. Mendudukkan dan menempatkan notaris dengan kualifikasi seperti itu, maka telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris ketika ia dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, misalnya pada contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualititatif. Hasil tulisan menunjukkan bahwa tindakan Notaris BU dalam membuat akta PKR tidak masuk kedalam kelalaian ataupun kesalahan dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam proses pembuatan akta PKR. Keterlibatan notaris dalam akta PKR hanya sebatas kewenangannya untuk menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik yang didasarkan pada notulen RUPS dan memastikan kebenaran formal telah terpenuhi, sehingga apabila ada keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap haruslah menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. Upaya dalam meminimalisir kriminalisasi terhadap notaris dalam pembuatan akta PKR adalah penerapan prinsip kehati-hatian dan bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Desiani, Juni; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2354

Abstract

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia Apriliani, Karen; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2357

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.
CYBER NOTARY AND THE PRINCIPLE OF TABLELIONIST OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO Jessica, Patricia; Ridwan, Fully Handayani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2446

Abstract

The development of technology forces humans to keep updated with the digital technology. At first the  buying and selling transactions have been affected the digital technology and then continuous to service provisions in the notarial field. A cyber notary is a new service that creates electronic deeds on behalf of a notary and serves as an authentic deed. However, there are difficulties in putting it into action because of the Civil Code's Law No.2 of 2014 jo.Law no.30 of 2004 regarding the Notary Position and Law No.11 of 2008 regarding conflicting information and electronic transactions. As the authority of the notary to make authentic deeds is viewed from the perspective of the Civil Code, Law no. 1, it is necessary to investigate this issue so that, in the future, the application of the cyber notary does not conflict with the principle of the tablelionis officium fideliter exercebo. Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Transactions and Information and Law No.2 of 2014 regarding the Notary Position.This study is important because it shows that a cyber notary can help notaries carry out their responsibilities more effectively. Considering the current technology developments have developed rapidly, synchronization of relevant laws and regulations is also needed.Keywords : Authentic Deed, Cyber Notary, tablelionis officium fideliter exercebo, notary
Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancelation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties Djasmine, Putri Ridzka Maheswari; Ridwan, Fully Handayani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2665

Abstract

The existence of an annulment of marriage raises the question on how the attitude of the Notary Public towards the request for the cancelation of the prenuptial agreement deed as a result of the marriage annulment and the consequences for third parties. This study aims to provide an understanding to the reader about how the regulation and consequences of marriage annulment on the prenuptial agreement deed in Indonesia. Based on the study that has been done, it can be concluded that the cancelation of the existing prenuptial agreement deed should be done through an application to the Court, not with a notarial deed of cancelation, so that if the cancelation is problematic or detrimental to a third party in the future, the third party cannot file a civil lawsuit or criminal charge against a Notary Public. The existence of an agreement made with a third party is still valid based on the making of the agreement itself, which is assumed to have fulfilled the requirements stipulated in the Civil Code, laws and regulations, and does not violate the law also the prenuptial agreement deed which remained valid when it became the basis for making the agreement with a third party. Therefore, the agreement remains valid and must be implemented so that third parties with good intentions are not harmed. Regarding who should be responsible later, by all means, is who makes the agreement with the third party.
Notary's Role in Business Purpose Test Requirements in the Framework of Consolidation of a Limited Liability Company for Taxation Permana, Muhammad Fatha; Ridwan, Fully Handayani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restructuring of a Legal Entity, in this case, a Limited Liability Company, is known in four forms, namely consolidate, consolidation, takeover, and separation. The restructuring has implications for various aspects, including capital structure and share ownership, the composition of management and supervisors, articles of association, and taxation. In this article, we will discuss the Consolidation of the Company, and specifically regarding the implications for the taxation of Limited Liability Companies. Likewise with the role of a notary regarding the requirements of the Business Purpose Test.  The research method used in writing this article is a normative juridical research method, namely by conducting a literature study. The results of the study showed that the Government has set a policy regarding the requirements of the business purposes test for company consolidation and there is a notary role that is needed to support all the requirements of the business purposes test. In addition, the results of this study also provide advice and solutions for the government, notaries, and of course, a company that will consolidate.
Application of the Bona Fide Principle in the Implementation of the Binding Sale and Purchase Agreement Related to the Seller’s Absence Before the Notary-PPAT Adistia, Meisya; Ridwan, Fully Handayani
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48899

Abstract

The Sale and Purchase Agreement (in Indonesian Version: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)) is a crucial foundation before the formation of the Akta Jual Beli (AJB). However, in practice, serious obstacles often arise when the seller is unable to be present before the Notary-PPAT. This phenomenon not only hinders administrative processes but also potentially undermines the validity of the deed, increases the risk of breach of contract, and weakens the legal protection that the buyer should receive. In this complex situation, the principle of bona fide (itikad baik) becomes a fundamental pillar that demands honesty, transparency, and compliance with legal obligations from all parties involved. This study uses a doctrinal method to analyze legislation, legal doctrines, and evaluate how court decisions (case studies of Decision Number 28/Pdt/2022/PT SMG, Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN.Tgt, and Decision Number 36/PDT/2020/PT.Smg) refer to the principle of bona fide in cases of seller absence in PPJB, and to what extent these decisions can serve as a basis or consideration in choosing dispute resolution mechanisms (litigation, mediation, or arbitration). In-depth analysis shows that judicial bodies consistently emphasize the importance of the principle of bona fide and deed formality. The main results of the analysis indicate that these decisions, by reinforcing the validity of the deed or highlighting violations of good faith, implicitly and explicitly encourage the parties to consider alternative dispute resolution methods such as mediation or arbitration as faster, more efficient efforts that potentially maintain good relations, while striving to reach agreements reflecting the principle of bona fide for legal certainty.
Co-Authors Adistia, Meisya Adzalia Grimaldi Indra Agnefia Elisia Sahertian Ali Hadi Shahab Alisha Nur Laili Andika Prayoga Apriliani, Karen Arlina, Nur izkha Armitha Viradilla Benny Djaja Chandra, Sherly Angelina Desela Sahra Annisa Rangkuti Desiani, Juni Dipo Hekmatiar, Muhammad Djasmine, Putri Ridzka Maheswari Eriyanti, Devi Fadhila Rizqi Faradilla Asyatama I Made Hery Karyadika Jessica, Patricia Jim Jeffrey Prajogo Kurnia Oetama Noviansyah Kurniawan Marlyna, Henny May Kurniawan Sanjaya Nadya Fitri Utami Patricia Jessica Permana, Muhammad Fatha Putri Ridzka Maheswari Djasmine Ray Irawan Al-Madrusi Suci, Oktaviani Nurul William Tanuwijaya Yuwono Prianto