Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.715

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Unram Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review Jurnal Yuridis PALAR (Pakuan Law review) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Indonesian Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan Technology and Economics Law Journal

Marlyna, Henny

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Author-ID : 2918627

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PPAT PERIHAL PENITIPAN SERTIPIKAT TERKAIT PROSES JUAL BELI PERALIHAN HAK ATAS TANAH Desy Natalia; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris selaku PPAT perihal penitipan sertipikat terkait proses jual beli peralihan hak atas tanah dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris selaku PPAT perihal penahanan sertifikat untuk dilakukan proses jual beli bukan suatu perbuatan melawan hukum dan mengenai akibat hukum PPJB yang telah dibuat belum berakhir jika para pihak yang terkait belum memenuhi prestasinya. This study was carried out with the aim of discussing legal protection for Notaries as well as PPAT regarding certificate deposition related to the buying and selling process of the transfer of land rights with a case study of the Bukit Tinggi District Court Decision Number: 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. The research method used is normative legal research using a statutory approach, an analytical approach, and a case approach. From the results of the study, it was explained that the Notary as PPAT regarding the detention of certificates for the sale and purchase process was not an unlawful act and regarding the legal consequences of PPJB that have been made have not ended if the parties involved have not fulfilled their achievements.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDATANGAN BLANKO KOSONG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Muhammad Muharromi; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban notaris yang melakukan penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik dan menganalisis akibat terhadap akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan di blangko kosong. Penulisan ini merujuk putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tandatangan blangko kosong dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan perundang-undangan serta dapat diminta tanggung jawab dari perseptif administratif dan perdata, selain itu terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan tandantangan blangko kosong adalah batal demi hukum. The purpose of this research is to identify the responsibility of notary who misuses Blank stamp Signature in the creation of authentic deed and analyze the consequences of authentic deeds made using signatures in Blank stamps. This paper refers to Court Judgement No. 44/Pdt.G/2020/PN Plg. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that the notary's responsibility in the misuse of Blank stamp Signatures in the creation of authentic deeds is not under the law and can be held liable from an administrative and civil perceptive, in addition to authentic deeds made based on Blank stamp signatures resulting is null and void.

KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM Shinta Oktaviani; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media Instagram berdasarkan peraturan lelang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan melalui sosial media Instagram belum sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia dan dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. The purpose of this study is to examine and analyze an overview of the conduct of e-auction in Indonesia and the validity of the e-auction through social media Instagram based on Indonesia’s auction act. This study uses a juridical-normative legal research method. This study concludes that the implementation of e-auction through social media Instagram is not in accordance with the auction act in Indonesia and can be a violation of the regulations and is a form of unlawful act.

KEWAJIBAN BAGI NOTARIS DAN PPAT YANG MERANGKAP JABATAN UNTUK MEMILIKI WILAYAH KEDUDUKAN DALAM SATU WILAYAH KERJA YANG SAMA Nabila Mazaya Putri; Henny Marlyna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT, diatur mengenai kebolehan Notaris dan PPAT untuk merangkap jabatan, namun dengan syarat wajib memiliki tempat kedudukan yang sama. Seringkali atas ketentuan ini ditemukan permasalahan, karena pada kenyataannya terdapat PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris namun memiliki tempat kedudukan yang berbeda dengan kantor Notarisnya begitu juga sebaliknya.Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban bagi PPAT yang merangkap sebagai notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama dengan kantor Notarisnya, dan akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu metode Â penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dapat saling rangkap jabatan antara satu sama lain dengan syarat bahwa kantor PPAT harus memiliki wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatan Notaris. Akibat hukum apabila tidak mentaati aturan tersebut, berdasarkan UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a). Peringatan tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Menteri. Terhadap akta PPAT apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan cacat hukum, akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.Â Kata Kunci: Notaris, PPAT, Wilayah Jabatan, Rangkap Jabatan.Â Â AbstractÂ Notary and PPAT are public officers who has an obligation to make authentic deed. Based on both Notary and PPAT regulations, PPAT can concurrent Notary as long as they have one working area within the territory of notary office. In reality, we can find that PPAT who has a dual position with Notary, has a different working area.This research will review about the obligation of PPAT that has a dual position as a notary to has the same working area with the notary office and the legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office. This research is using juridicial normative methods, with statute approach. The source of the data is the secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods.It can be concluded that the results of this research are PPAT that has a dual position as a notary are obliged to have the same working area with the notary office. Legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office, is they have to faced the sanction. Based on UUJN the sanctions are (a) written warning; (b) temporary discharge; (c) respectfull discharge; (d) unrespectfull discharge, and the sanction based on Peraturan Pemerintah, PPAT will discharged temporarly from their job. Legal consequenses to PPAT deeds that proven legally disabled will become null and void or can be canceled.Â Keywords: Notary, PPAT, Working Area, Dual Positions

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN PBR) Annisa Saraswati; Henny Marlyna Marlyna; Fully Handayani
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.964 KB)

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.Kata kunci: Akta Perjanjian, Pertanggungjawaban, Notaris

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya) Agnefia Elisia Sahertian; Henny Marlyna; Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.978 KB)

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Consumer Protection Of Mobile Banking Users (Case Study Of Commonwealth Mobile Banking Account Breaking On Behalf Of Ilham Bintang) Muhammad Ilham; Inosentius Samsul; Henny Marlyna
Unram Law Review Vol 6 No 2 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i2.244

Bank services, in general, are services to store customer funds safely. As one of the bank's primary services, customers have the right to obtain guarantees for funds deposited in the relevant bank. In its development, bank services have used technology assistance to create a mobile banking product. In the case raised in this paper, some customers lose funds at the bank, where the funds are stored use mobile banking. The purpose of this paper is to review the applicable Indonesian laws following the case of Ilham Bintang, a consumer of Common Wealth Bank. This research shall use secondary data from the normative juridical, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issue. The legal topic discussed in this paper is how the applicable laws of banking and consumer protection protect bank consumers specifically, regarding account break-ins. Based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, banks as business actors are required to provide compensation, damages, and reimbursement, if offered, are not according to what promise. However, if it proven that this is not the business actor’s fault, the business actor may be released from this responsibility.

Mixing of Brand Cancellation Lawsuits and Brand Infringement Lawsuits Yosi Esa Hadi Saputra; Henny Marlyna
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 4 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

The mixing between trademark infringement lawsuits and annulments has made it an issue in trademark law enforcement, thus making it an excuse for the Supreme Court to overturn the Court's ruling. It raises new cases from the procedural law of brand law enforcement, but the dimensions of brand protection must still be upheld. For this reason, it is necessary to explain the difference between a trademark infringement lawsuit and trademark cancellation, as well as the reasons for the supreme court judge in decision No.525K/Pdt.Sus-HKI/2020 annulling judgment No. 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Sby regarding the mixing between the trademark infringement lawsuit and the cancellation of the brand. The Panel of Judges of the Surabaya District Court in Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN-Niaga.Sby seems to prioritize its establishment based on the perspective of legal expediency, thus categorizing the defendant's actions as trademark violations. The Panel of Judges of the Supreme Court prioritizes its establishment based on the perspective of order, so the reason for overturning the decision of the Surabaya District Court considering the mixing between the infringement lawsuit and the cancellation of the brand is based on legal certainty. It is necessary to discuss the pattern of application of the law that converges between trademark cancellation lawsuits and trademark infringement and advise the Supreme Court to make guidelines in the form of regulations aimed at the judiciary that contain provisions on the criteria between annulment lawsuits and trademark infringement, so that they can be a reference for judges in the proceedings.

Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain Aryani Sinduningrum; Henny Marlyna
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1321

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pelindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep strict liability yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunaan pendekatan analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil dari penelitian diperoleh: 1. Indonesia belum menerapkan strict liability secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik serta unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu 2. Strict liability tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum civil law sebab produsen atau pelaku usaha harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum common law seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan strict liability tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Perbandingan konsep penerapan strict liability di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep strict liability yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya pelindungan hukum terhadap konsumen.

Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Theresa, Gita; Marlyna, Henny
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer personal data protection laws in the financial sector, particularly in the operation of LPBBTI. The study found that personal data protection is implemented through compliance with business processes, the formulation of privacy policies ensuring consumer consent, and LPBBTI agreements that include clauses on the use of personal data, in accordance with UU PDP, and UU P2SK and its derivative regulations. Additionally, through market conduct supervision, the Financial Services Authority (OJK) is authorized to oversee compliance with personal data protection regulations and impose administrative sanctions in accordance with regulations in the financial sector. Keywords: Consumers, Personal Data Protection, LPBBTI

Co-Authors Agnefia Elisia Sahertian Anggraini, Ayu Galuh Annisa Saraswati Aryani Sinduningrum Desy Natalia Fully Handayani Inosentius Samsul Jantera, Annisa Lintang Mahardika, Zahrashafa Putri Muhammad Ilham Muhammad Muharromi Nabila Mazaya Putri Naufal, Daffa Rizqy Prabhaswari, Amaraduhita Laksmi Rebecca, Aicha Grade Ridwan, Fully Handayani Shinta Oktaviani Sinduningrum, Aryani Tarmum, Hasbi Theresa, Gita Utomo, Shadrina R. T. Yosi Esa Hadi Saputra

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search