Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review Jurnal Yuridis PALAR (Pakuan Law review) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Indonesian Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan Technology and Economics Law Journal
Marlyna, Henny
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEWAJIBAN BAGI NOTARIS DAN PPAT YANG MERANGKAP JABATAN UNTUK MEMILIKI WILAYAH KEDUDUKAN DALAM SATU WILAYAH KERJA YANG SAMA Nabila Mazaya Putri; Henny Marlyna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.977 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4298

Abstract

Abstrak Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT, diatur mengenai kebolehan Notaris dan PPAT untuk merangkap jabatan, namun dengan syarat wajib memiliki tempat kedudukan yang sama. Seringkali atas ketentuan ini ditemukan permasalahan, karena pada kenyataannya terdapat PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris namun memiliki tempat kedudukan yang berbeda dengan kantor Notarisnya begitu juga sebaliknya.Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban bagi PPAT yang merangkap sebagai notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama dengan kantor Notarisnya, dan akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu metode  penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dapat saling rangkap jabatan antara satu sama lain dengan syarat bahwa kantor PPAT harus memiliki wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatan Notaris. Akibat hukum apabila tidak mentaati aturan tersebut, berdasarkan UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a). Peringatan tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Menteri. Terhadap akta PPAT apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan cacat hukum, akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kata Kunci: Notaris, PPAT, Wilayah Jabatan, Rangkap Jabatan.  Abstract Notary and PPAT are public officers who has an obligation to make authentic deed. Based on both Notary and PPAT regulations, PPAT can concurrent Notary as long as they have one working area within the territory of notary office. In reality, we can find that PPAT who has a dual position with Notary, has a different working area.This research will review about the obligation of PPAT that has a dual position as a notary to has the same working area with the notary office and the legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office. This research is using juridicial normative methods, with statute approach. The source of the data is the secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods.It can be concluded that the results of this research are PPAT that has a dual position as a notary are obliged to have the same working area with the notary office. Legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office, is they have to faced the sanction. Based on UUJN the sanctions are (a) written warning; (b) temporary discharge; (c) respectfull discharge; (d) unrespectfull discharge, and the sanction based on Peraturan Pemerintah, PPAT will discharged temporarly from their job. Legal consequenses to PPAT deeds that proven legally disabled will become null and void or can be canceled. Keywords: Notary, PPAT, Working Area, Dual Positions
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN PBR) Annisa Saraswati; Henny Marlyna Marlyna; Fully Handayani
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.964 KB)

Abstract

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.Kata kunci: Akta Perjanjian, Pertanggungjawaban, Notaris
Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya) Agnefia Elisia Sahertian; Henny Marlyna; Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.978 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Consumer Protection Of Mobile Banking Users (Case Study Of Commonwealth Mobile Banking Account Breaking On Behalf Of Ilham Bintang) Muhammad Ilham; Inosentius Samsul; Henny Marlyna
Unram Law Review Vol 6 No 2 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i2.244

Abstract

Bank services, in general, are services to store customer funds safely. As one of the bank's primary services, customers have the right to obtain guarantees for funds deposited in the relevant bank. In its development, bank services have used technology assistance to create a mobile banking product. In the case raised in this paper, some customers lose funds at the bank, where the funds are stored use mobile banking. The purpose of this paper is to review the applicable Indonesian laws following the case of Ilham Bintang, a consumer of Common Wealth Bank. This research shall use secondary data from the normative juridical, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issue. The legal topic discussed in this paper is how the applicable laws of banking and consumer protection protect bank consumers specifically, regarding account break-ins. Based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, banks as business actors are required to provide compensation, damages, and reimbursement, if offered, are not according to what promise. However, if it proven that this is not the business actor’s fault, the business actor may be released from this responsibility.
Mixing of Brand Cancellation Lawsuits and Brand Infringement Lawsuits Yosi Esa Hadi Saputra; Henny Marlyna
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 4 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.891 KB) | DOI: 10.55324/ijoms.v2i4.425

Abstract

The mixing between trademark infringement lawsuits and annulments has made it an issue in trademark law enforcement, thus making it an excuse for the Supreme Court to overturn the Court's ruling. It raises new cases from the procedural law of brand law enforcement, but the dimensions of brand protection must still be upheld. For this reason, it is necessary to explain the difference between a trademark infringement lawsuit and trademark cancellation, as well as the reasons for the supreme court judge in decision No.525K/Pdt.Sus-HKI/2020 annulling judgment No. 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Sby regarding the mixing between the trademark infringement lawsuit and the cancellation of the brand. The Panel of Judges of the Surabaya District Court in Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN-Niaga.Sby seems to prioritize its establishment based on the perspective of legal expediency, thus categorizing the defendant's actions as trademark violations. The Panel of Judges of the Supreme Court prioritizes its establishment based on the perspective of order, so the reason for overturning the decision of the Surabaya District Court considering the mixing between the infringement lawsuit and the cancellation of the brand is based on legal certainty. It is necessary to discuss the pattern of application of the law that converges between trademark cancellation lawsuits and trademark infringement and advise the Supreme Court to make guidelines in the form of regulations aimed at the judiciary that contain provisions on the criteria between annulment lawsuits and trademark infringement, so that they can be a reference for judges in the proceedings.
Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain Aryani Sinduningrum; Henny Marlyna
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1321

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pelindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep strict liability yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunaan pendekatan analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil dari penelitian diperoleh: 1. Indonesia belum menerapkan strict liability secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik serta unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu 2. Strict liability tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum civil law sebab produsen atau pelaku usaha harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum common law seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan strict liability tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Perbandingan konsep penerapan strict liability di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep strict liability yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya pelindungan hukum terhadap konsumen.
Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Theresa, Gita; Marlyna, Henny
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer personal data protection laws in the financial sector, particularly in the operation of LPBBTI. The study found that personal data protection is implemented through compliance with business processes, the formulation of privacy policies ensuring consumer consent, and LPBBTI agreements that include clauses on the use of personal data, in accordance with UU PDP, and UU P2SK and its derivative regulations. Additionally, through market conduct supervision, the Financial Services Authority (OJK) is authorized to oversee compliance with personal data protection regulations and impose administrative sanctions in accordance with regulations in the financial sector. Keywords: Consumers, Personal Data Protection, LPBBTI
PENJAMINAN MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KEUANGAN NONBANK DI INDONESIA Jantera, Annisa Lintang; Marlyna, Henny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8910

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, adapun masalah dalam penelitian ini hak merek berbeda dengan Hak Cipta, Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan suatu jaminan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktiknya penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank. Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut adalah yuridis normatif dengan menelaah dan dan menganalisis bahan pustaka, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dan empiris dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa lembaga keuangan nonbank. hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan konsep dan acuan referensi atas penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam implementasinya Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank masih belum dapat diterapkan dikarenakan belum adanya acuan parameter nilai tukarnya serta pula karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci terkait penjaminan tersebut sehingga jika diterapkan berpotensi menimbulkan resiko kerugian kepada lembaga keuangan non bank terkait.  Kata Kunci : Notaris, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Fidusia, Jaminan, Lembaga Keuangan Nonbank    Abstract The purpose of this research is to explain that with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the problem in this research is that brand rights are different from Copyright, Brands are one of the intellectual property rights that can be used as a guarantee has not been regulated in any statutory regulations, especially Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The main topic of discussion in this research is the practice of guaranteeing a Brand as an object of guarantee for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions. In this research, the research method used to examine this issue is normative juridical by reviewing and analyzing library materials, documents and statutory regulations related to research substance and empirical by conducting field research through interviews with several non-bank financial institutions. The findings obtained from this research are used as conceptual knowledge and reference points for guaranteeing a brand as a collateral object for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions in Indonesia. The conclusion of this research is that in the implementation of Brands as collateral objects for debt repayment in intellectual property-based financing schemes in non-bank financial institutions, they still cannot be implemented because there is no reference for exchange rate parameters and also because there are no implementing regulations that regulate in detail regarding such guarantees so that if implemented has the potential to pose a risk of loss to the relevant non-bank financial institutions. Keywords: Notary, Intellectual Property Rights, Brand, Fiduciary, Guarantee, Nonbank Financial Institution
Implementasi dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi Tarmum, Hasbi; Marlyna, Henny
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.254 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11738

Abstract

Akhir-akhir ini, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa tengah menjadi sorotan publik. Dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi tengah membuat cemas masyarakat. Mirisnya lagi, kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Otomatis, realitas tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, jika terbiarkan akan berprospek membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh. Melihat kenyataan tersebut, tentu pemerintah dalam hal ini lembaga/regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan dengan melakukan penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi Adapun implementasi lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi pada saat ini sudah berjalan nanum belum sepenuhnya efektif. Namun demikian beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan fair dalam industri keuangan Indonesia. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap perusaan asuransi dapat terus tumbuh dan berkembang. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi melalui (1) penguatan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola jasa keuangan khususnya industri asuransi. (2) Segera membentuk dan mensahkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang saat ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.
Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain Sinduningrum, Aryani; Marlyna, Henny
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1321

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pelindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep strict liability yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunaan pendekatan analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil dari penelitian diperoleh: 1. Indonesia belum menerapkan strict liability secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik serta unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu 2. Strict liability tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum civil law sebab produsen atau pelaku usaha harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum common law seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan strict liability tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Perbandingan konsep penerapan strict liability di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep strict liability yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya pelindungan hukum terhadap konsumen.
Co-Authors Agnefia Elisia Sahertian Anggraini, Ayu Galuh Annisa Saraswati Aryani Sinduningrum Desy Natalia Fully Handayani Inosentius Samsul Jantera, Annisa Lintang Mahardika, Zahrashafa Putri Muhammad Ilham Muhammad Muharromi Nabila Mazaya Putri Naufal, Daffa Rizqy Prabhaswari, Amaraduhita Laksmi Rebecca, Aicha Grade Ridwan, Fully Handayani Shinta Oktaviani Sinduningrum, Aryani Tarmum, Hasbi Theresa, Gita Utomo, Shadrina R. T. Yosi Esa Hadi Saputra