Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Ati Yuniati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Model Pengaturan Pendaftaran Tanah (Barang Milik Daerah): Konsekuensi Perubahan Urusan Pemerintahan Daerah Ati Yuniati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.359

Abstract

Agricultural Land Pawn as a Social Institution in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency Raswanto; FX Sumarja; Ati Yuniati
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 12 (2023): December 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i12.7090

Abstract

This research focuses on agricultural land pawning, distinguishing between non-agricultural and agricultural land pawning agreements. Regulations governing agricultural land pawning, such as Government Regulation in Lieu of Law No. 56/1960, aim to protect the interests of farmers, Social institutions can act as institutions that facilitate the process of providing loans with land collateral. The increase in agricultural land pawning has created several problems. There is a disproportion between the pawn holder and the landowner. The legal weakness in the pawn agreement is that it is often done orally without a written agreement. The agricultural pawn practice acts as a social institution, providing a source of informal credit for farmers who find it difficult to access formal financial institutions.
Strengthening Social Function of Land Rights to Achieve Justice and Community Welfare Ati Yuniati; FX. Sumarja; Sepriyadi Adhan S; Keysa Bila Aldama
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i02.910

Abstract

The principle of social function of land rights in distributing agricultural land is major in promoting equitable land use and improving welfare of communities. Therefore, this study aimed to analyze how regulations on land sharecropping agreements are enforced and how social function of land rights is implemented. A socio-legal method was used by reviewing agrarian regulations and presidential instructions, combined with empirical, descriptive, and qualitative juridical data from in-depth interviews with 20 farmers and landowners. The study was conducted in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency, Indonesia. The results showed that regulations governing land sharecropping agreements were reviewed in agrarian regulations and enforced in presidential instructions. The implementation of social function of land rights showed that most sharecropping agreements were informal, without written documents or the presence of witnesses. The lack of a clearly defined duration rendered the agreements susceptible to unilateral termination. Although the sharecropping ratios largely followed the established provisions, namely maro 1:1 for rice and mertelu 1:2 for secondary crops, the calculation of cost was not comprehensive. A low level of community awareness of agrarian regulations had contributed to the continued dominance of customary law. This study assumed that the implementation of social function principle in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency, Indonesia, had not fully complied with formal provisions as well as the principles of agrarian justice. Additionally, the analysis recommended that sharecropping agreements be formalized in written contracts approved by the village head and witnesses. It also showed the need to improve agrarian legal literacy through intensive socialization. Local supervisory institutions should be required to oversee and evaluate the sustainable application of social function principle.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Bank dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Adhan S, Sepriyadi; Ati Yuniati; Inka Pricillia Aristy; Keysa Bila Aldama; Rahel Tita Azarya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4852

Abstract

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kartu ini sering disalahgunakan oleh pemegang kartu melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Penelitian ini berfokus pada unsur tanggung jawab hukum dari perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Pemerintah serta menganalisis tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan oleh PPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian diolah dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang kartu terikat pada kewajiban hukum untuk menggunakan kartu kredit secara tepat. Dalam hal terjadi penyalahgunaan, tanggung jawab perdata dapat timbul berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Dengan demikian, baik PPK maupun pemegang kartu dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban huku.
BIJAK BERHUTANG DI ERA DIGITAL: SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN RISIKO PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT DESA SUNGAI LANGKA Sepriyadi Adhan S; Fegita Maharany; Regita Surya Prameswari; Chetrine Br Meliala; Keysa Bila Aldama; Mega Metalia; Eka Deviani; Mohammad Wendy Trijaya; Ati Yuniati; Muhammad Labib Muhadz
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 03 (2026): September 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n03.3572

Abstract

Kemudahan akses layanan pinjaman online memberikan alternatif pembiayaan yang cepat dan praktis bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko, seperti pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi,  beban biaya yang tidak transparan, dan praktik penagihan yang merugikan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan digital agar masyarakat mampu mengenali risiko serta memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan keuangan digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sungai Langka mengenai mekanisme pinjaman online, perbedaan antara layanan legal dan ilegal, risiko penggunaannya, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif yang meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, focus group discussion (FGD), serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat dari 40% pada pretest menjadi 75% pada posttest, atau mengalami peningkatan sebesar 35 poin persentase. Selain peningkatan hasil evaluasi, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama proses diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang memadukan aspek perlindungan hukum dan literasi keuangan digital dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko pinjaman online, memahami hak sebagai konsumen, serta menggunakan layanan keuangan digital secara lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab. 
Co-Authors Chetrine Br Meliala Eka Deviani Fegita Maharany FX Sumarja FX Sumarja Inka Pricillia Aristy Keysa Bila Aldama Mega Metalia, Mega Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Labib Muhadz Rahel Tita Azarya Raswanto Regita Surya Prameswari Sepriyadi Adhan S Sepriyadi Adhan S