Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Potensi Keterserapan Angkatan Kerja di Sektor Pertanian Yudhi, Rifka; FX Sumarja; Adam Muhammad Yanis
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah dan mendorong keadilan sosial di sektor agraria. Di Indonesia, ketimpangan distribusi lahan yang tinggi telah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sektor pertanian yang inklusif dan produktif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan reforma agraria dengan potensi peningkatan keterserapan angkatan kerja di sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan didukung oleh data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria yang efektif, terutama dalam aspek redistribusi tanah dan legalisasi aset, dapat menciptakan peluang kerja baru di pedesaan, meningkatkan pendapatan petani kecil, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan implementatif seperti tumpang tindih kebijakan, konflik agraria, dan lemahnya kelembagaan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada integrasi kebijakan sektoral dan keberpihakan politik terhadap petani kecil. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang holistik dan penguatan tata kelola agraria agar reforma agraria benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal di sektor pertanian.
Systematic Literature Review: Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rahmat Perdana Rasuanto; Agus Triyono; HS Tisnanta; FX Sumarja; Satria Prayoga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1388

Abstract

Dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan, akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 634 artikel dari database Scopus periode 2020–2025, serta analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perumahan subsidi efektif meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, rasa aman, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah dengan tata kelola dan infrastruktur yang baik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi dan kualitas bangunan. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perumahan subsidi dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan kota yang berkeadilan.
Agricultural Land Pawn as a Social Institution in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency Raswanto; FX Sumarja; Ati Yuniati
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 12 (2023): December 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i12.7090

Abstract

This research focuses on agricultural land pawning, distinguishing between non-agricultural and agricultural land pawning agreements. Regulations governing agricultural land pawning, such as Government Regulation in Lieu of Law No. 56/1960, aim to protect the interests of farmers, Social institutions can act as institutions that facilitate the process of providing loans with land collateral. The increase in agricultural land pawning has created several problems. There is a disproportion between the pawn holder and the landowner. The legal weakness in the pawn agreement is that it is often done orally without a written agreement. The agricultural pawn practice acts as a social institution, providing a source of informal credit for farmers who find it difficult to access formal financial institutions.