Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat di Kabupaten Ponorogo Khoirul Bariyah; Helmy Boemiya
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol 2 No.2 Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i2.15715

Abstract

The country of Indonesia has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in each of its regions. One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in Ponorogo Regency. This community raises problems such as the emergence of cases that harm the community, giving rise two problem formulations how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency’s regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community. The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach. The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. These are ordered from the highest to the lowest regulations, namely Law Number 1 or 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the Use of Hot Air Balloons in Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form a Regent’s Circular.
Pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel) Khoirul Bariyah; Sopia Rohmatus Isnaini; Sumriyah Sumriyah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1529

Abstract

Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tesebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseoran dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.