Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nigella Sativa Laksonoputra; Putu Arya Wahyu Prebawa; Raihan Dhiya Ulhaq; Ferry Irawan
Jurnalku Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.272 KB) | DOI: 10.54957/jurnalku.v2i1.163

Abstract

The Republic of Indonesia has several sources of income for its country, one of which is taxes. Taxes are familiar to the public. Tax is one of the components of income for the Unitary State of the Republic of Indonesia which provides the largest contribution from other components of state revenue. Starting from the realization of the 2021 National Budget, it has shown that 82.8 percent of the total realization of state revenues is dominated by taxes. Indonesia as a state of law (rechtsstaat or the rule of law) is a country where the implementation of the state must be based on applicable rules or laws on the basis of Pancasila and the 1945 Constitution so that when it is related to taxation, tax law is needed so that in carrying out tax collections or taxpayers have legal certainty. This study aims to analyze the legal certainty of tax that needs to be clarified again related to billing expiration. This study uses a qualitative approach. The results of the study indicate that the calculation of this expiration is affected by several things such as the issuance of Tax Collection Letters, Underpaid Tax Assessments, and Additional Underpaid Tax Assessments, and Correction Decisions, Objection Decisions, Appeal Decisions, and Judicial Review Decisions. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa sumber pendapatan bagi negaranya salah satunya adalah pajak. Pajak sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dari komponen penerimaan negara lainnya. Terhitung dari realisasi APBN 2021 telah menunjukkan sebesar 82,8 persen dari total realisasi penerimaan negara di dominasi oleh pajak. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) adalah negara yang melaksanakan kenegaraan harus berdasarkan pada aturan atau hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apabila dihubungkan dengan perpajakan maka diperlukan hukum pajak agar dalam melakukan penagihan fiskus ataupun wajib pajak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pajak yang perlu diperjelas kembali terkait dengan daluwarsa penagihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan daluwarsa ini terpengaruhi dari beberapa hal seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
Aksi Korporasi Perusahaan Terbuka Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk) Putu Arya Wahyu Prebawa; Wahyu Kartika Aji; Alif Faris Evantri; Luqman Fajri; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i3.270

Abstract

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dalam mengembangkan usaha serta menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penerbitan saham yang kemudian dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi tersebut tentunya akan bersinggungan langsung terhadap regulasi perpajakan di Indonesia, serta akan mempengaruhi berbagai sisi laporan keuangan perusahaan mulai dari ekuitas, aset, hingga liabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aksi perusahaan atas penerbitan dan penjualan saham tersebut dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara daring. Data berjenis data sekunder berupa kajian teori dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta goodwill. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.
Analisa Laporan Keuangan Dan Benchmark Perpajakan (Studi Kasus PT Kimia Farma Tbk Tahun 2019-2021) Gidion Samuel Manurung; Hafidz Taqullah Rahman; Lisa Fitri Lestari; Luqman Fajri; Muhamad Wildan Candra Malo; Naufal Rafif Kusuma Putra; Nigella Sativa Laksonoputra; Putu Arya Wahyu Prebawa; Raihan Dhiya Ulhaq; Ristanti Khusnul Khosafiah; Teta Dirgantara Jusikusuma; Wahyu Kartika Aji; Wahyu Pamungkas; Yudit Yuditama; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.273

Abstract

This article aims to determine the financial performance of PT Kimia Farma based on financial statement analysis and DGT benchmark analysis according to SE-96/PJ/2009 regarding the Total Benchmarking Ratio and its Utilization. Financial statement analysis is the process of analyzing financial statements used by users of financial statements for decision making. Benchmarking is the process of comparing the financial performance of similar companies with certain ratios to determine whether the company is fair or not. The method used in this study is a qualitative method with secondary data in the form of financial statement data sourced from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The financial statements used are the 2019-2021 financial statements before, during, and after the Covid-19 pandemic took place. What is meant by post-pandemic is when the Covid-19 rate begins to decline from its peak in 2021. The results show that there is a significant increase, but it is far from efficient. Under these circumstances, PT Kimia Farma's financial performance should be better because it is engaged in the pharmaceutical industry. So that there is a need for continuous evaluation regarding why the company cannot show satisfactory financial performance. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Kimia Farma berdasarkan analisa laporan keuangan dan analisa benchmark DJP menurut SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. Analisa laporan keuangan adalah proses analisis terhadap laporan keuangan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Benchmarking adalah proses pembandingan kinerja keuangan terhadap perusahaan sejenis dengan rasio-rasio tertentu untuk menentukan apakah perusahaan tersebut wajar atau tidak wajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder berupa data laporan keuangan yang bersumber dari bursa efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2019-2021 pada saat sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19 berlangsung. Yang dimaksud sesudah pandemi, yaitu saat tingkat Covid-19 mulai menurun dari puncaknya pada tahun 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan, tetapi jauh dari kata efisien. Dalam keadaan tersebut seharusnya kinerja keuangan PT Kimia Farma dapat lebih baik karena bergerak di bidang industri farmasi. Sehingga perlu adanya evaluasi yang berlanjut terkait mengapa perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan.
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Di Singaraja Putu Arya Wahyu Prebawa; I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2S.1867

Abstract

Online transactions in Indonesia continue to grow every year, in 2020 e-commerce transactions grew 23.11% yoy. Dominated by young consumers with the fashion and beauty products dominated the transaction. This increase causes the tax potential of e-commerce transactions to increase. In Bali, through webscraping in Shopee and Tokopedia, there are 1,244 stores that has gross sales at least 50 million rupiah per month. This study aims to determine tax compliance, business processes, and the obstacles faced by individual taxpayers in fulfilling their tax obligations. This study limits the scope of the research in Singaraja City, Buleleng Regency, Bali Province. This study uses qualitative approach with primary data sources consisting of interview and observation methods, this study also use secondary data through literature studies and data from DJP. The conclusion of this study is the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Singaraja is quite low, with business processes that can be divided into two category, namely retail entrepreneurs and independent production. This low level of tax compliance caused by weak coercion to fulfill tax obligations, lack of understanding, and bad perceptions of taxes.