Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Hukum Kajian Hukum
Suryawan Raharjo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Suryawan Raharjo; Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan
Kajian Hukum Vol 5, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.913 KB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING BAGI PERSEORANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 146/PID.SUS/2020/PN SMN) Eko Djoko Widiyatno; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.27

Abstract

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Minning Bagi Perseorangan (Studi Kasus Putusan No. 146/Pid.Sus/2020/PN SMN) dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining bagi perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin. (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana illegal mining bagi perseorangan yang melakukan pertambangan tanpa izin khususnya dalam studi kasus putusan No. 146/PID.SUS/2020/PN SMN. Serta untuk meneliti sebuah suatu putusan nomor 146/Pid.Sus/2020/PN SMN dan menganalisis sebuah tindakan pidana iilegal mining dan pertanggungjawaban pertambangan tanpa izin. Metode penelitian dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan studi kasus (case study approach), dimana pendekatan perundang-undangan mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif ini penulis melakukan analisis terkait suatu putusan yang akan diteliti yakni tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal minning bagi perseorangan. Jelas berbeda bentuk pertanggungjawaban untuk perseorangan dengan perusahaan. Hasil penelitian membahas terkait penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terkait putusan no. 146/Pid.Sus/2020/PN Smn yang pada prinsipnya terkait penegakan hukum dnegan cara represif dan preventif. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan memperoleh fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan hakim. Pertanggungjawaban pidana bagi penambang pasir yang illegal akan dikenai pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING BAGI PERSEORANGAN : STUDI KASUS PUTUSAN NO. 146/PID.SUS/2020/PN SMN Eko Djoko Widiyatno; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2025kh.v10.i2.39

Abstract

Criminal Responsibility Against Illegal Mining for Individuals (Decision Case Study No. 146/Pid.Sus/2020/PN SMN) with the objectives: (1) To find out the law enforcement process against illegal mining crimes for individual that carry out mining without permission. (2) To find out criminal responsibility for illegal mining for individual that carry out mining without a permit, especially in the case study of decision No. 146/PID. SUS/2020/PN SMN. As well as to examine a decision number 146/Pid.Sus/2020/PN SMN and analyze a criminal act of illegal mining and accountability for mining without a permit. The research method uses a statute approach and a conceptual approach, where the statutory approach examines, examines legal products and study case approach, while the conceptual approach examines legal concepts. And this type of research uses normative research. The author conducts an analysis related to a decision that will be examined, namely regarding criminal responsibility for perpetrators of illegal mining crimes for individuals. Clearly different forms of accountability for individuals with companies. The results of the study discuss law enforcement and criminal responsibility related to decision no. 146/Pid.Sus/2020/PN Smn which is principally related to law enforcement in repressive and preventive ways. Meanwhile, criminal responsibility is carried out by obtaining the facts at trial and the judge's considerations. Criminal liability for illegal sand miners will be subject to punishment according to the actions they have committed.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PDM - 12/BARSEL/EOH.2/03/2023 KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN) nadzifah Auliya Ema Surfani; Suryawan Raharjo; hartanti
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.40

Abstract

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan untuk melaksanakan penegakkan hukum yang adil bagi semua masyarakat yang dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penuntut Umum serta mengetahui hambatan yang ditemukan pada saat proses Penerapan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Studi Kasus Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Hasil Penelitian ini dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh tersangka Mahyuni dikenakan pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berhasil dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice karena terpenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator antara Pelaku dan Korban dalam melakukan proses upaya perdamaian pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya restorative justice namun dapat dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator dan proses Restorative Justice dapat berjalan dengan baik.
Co-Authors Dwi Oktafia Ariyanti Eko Djoko Widiyatno Eko Nurharyanto Hartanti Muhammad Ramadhan nadzifah Auliya Ema Surfani