Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.859
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Muadalah : Jurnal Hukum National Journal of Law ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Udin Latif
Institut Agama Islam Negeri Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KUASA HUKUM ADAT ORANG ASLI PAPUA (OAP) TERHADAP PENDATANG DI KOTA SORONG, PAPUA BARAT Udin Latif; Hermanto Hermanto; Rusyaid Rusyaid; Husni Kamaluddin; Alda Amris
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i2.1925

Abstract

This community service-based research aims to find out the application of customary law for immigrant communities in Sorong City, identify and find stakeholder efforts towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City. This service-based research was carried out in the city of Sorong, with the type of research assistance using the Participation Action Research (PAR) approach. The assisted object is the Bugis Tribe as one of the Migrant Tribes. The Bugis tribe is one of the tribes in Sorong City which is often the perpetrators and victims of OAP. Owned Resources are KKM Bone Management and the Bone Community in Sorong City. The parties involved in this research were the Research Team, Head of Traditional Actors and Victims, Sorong City Religious Leaders, and Sorong City Community Leaders. The results of this devotion-based research show: First, the application of OAP customary law for immigrant communities in Sorong City is paying fines to victims of OAP in the form of money agreed upon by the traditional leaders of both parties and facilitated and witnessed by the Police. Pay the fine as a form of restriction, protection and self-esteem for OAP. Second, the efforts of stakeholders towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City are carrying out socialization activities for Papuan customary law, workshops on Papuan customary law, and prevention activities.
ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG Latif, Udin; Habibi, Muh Abid Abi Dzar
Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.760

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2021/PN dalam perspektif islam dan juga melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam memutuskan perkara lebih banyak di dominasi pada hukum positif sehingga terlihat secara jelas terjadi ketimpangan dalam memahami putusan perkara dari aspek sosiologis. Islam jelas sangat melarang penelantaran dalam lingkup rumah tangga dikarenakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang lebih mengarah pada hukum positif di Pengadilan Negeri Sorong, yang akan memperpanjang kesenjangan dan kesengsaraan terhadap korban jika dipandang dari aspek sosiologis dan yuridis.
The Role of Customary Leaders in Supporting the Duties of Bhabinkamtibmas in Resolving Legal Conflicts in Southwest Papua Saed Bil Aswar Husaeni; Surahman Amin; Syahrul; Udin Latif; Hujriman
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v11i2.11546

Abstract

This study examines the role of customary leaders in supporting Bhabinkamtibmas in resolving village-level conflicts in Southwest Papua, Indonesia. Employing a qualitative socio-legal approach, the study draws on in-depth interviews with customary leaders, local government officials, and migrant community members in Sorong Regency and Sorong City. Guided by legal pluralism, hybrid governance, and community policing perspectives, the findings reveal that conflict resolution operates through a hybrid legal order in which customary and state institutions interact through cooperation, mutual recognition, and negotiated authority rather than hierarchical substitution. Customary leaders function as primary actors in restorative dispute resolution, deriving legitimacy from community trust, kinship networks, and communal consensus, while Bhabinkamtibmas strengthen procedural legitimacy and facilitate coordination between customary and formal institutions. The study advances the concept of negotiated legitimacy to explain how customary and state actors continuously construct authority, accountability, and social acceptance within legally plural governance systems. The findings demonstrate that effective community policing in indigenous societies depends on collaboration with locally legitimate institutions and that sustainable conflict resolution emerges through culturally responsive governance arrangements that reconcile customary authority with procedural accountability.
PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SORONG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH Syaiful Adi Putra Bungsu; Udin Latif; Muhammad Syahrul Sambu; Hujriman
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15670

Abstract

Riset ini mengkaji kontribusi Pengadilan Agama Sorong dalam mengupayakan proteksi hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Sebagai bentuk penistaan terhadap hak asasi manusia, KDRT membawa dampak negatif yang destruktif bagi kondisi fisik, mental, seksual hingga finansial bagi korban maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif diaplilkasikan dalam kajian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik pengamatan secara langsung, wawancara, penelaahan dokumen di pengadilan agama sorong, yang diperkuat oleh data-data sekunder dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pegadilan agama sorong memegang andil krusial dalam mengawal hak hukum, terutama bagi perempuan korban KDRT melalui proses perceraian, penetapan hak pasca perceraian, serta implementasi keadilan substantif yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ditinjau dari aspek maqasid syariah, perlindungan ini selaras dengan misi utama hukum Islam dalam memelihara jiwa, akal, keturunan,dan kehormatan manusia. Kendati demikian, penegakan hukum masih sering menghadapi sejumlah hambatan seperti problem pembuktian, resistensi budaya patriarki, serta rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian, oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar penegak hukum maupun institusi yudisial, pemerintah daearah, dan elemen masyarakat menjadi urgensi demi mengoptimalkan perlindungan terhadap korban KDRT.
Co-Authors Aas Tri Ariska Alda Amris Amris, Alda Habibi, Muh Abid Abi Dzar Handayani, Venny Cintya Hendriyanti Monika Sari Hermanto Hermanto Hermanto Hermanto Hidayat, M. Akbar Hujriman Husni Kamaluddin Kamaluddin, Husni Khuzainah Annizah Muh Abid Abi Dzar Habibi Muhammad Syahrul Sambu Rusyaid Rusyaid Rusyaid, Rusyaid Saed Bil Aswar Husaeni Surahman Amin Syahrul Syahrul Syaiful Adi Putra Bungsu Tri Rahmawati, Tri