Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Muadalah : Jurnal Hukum National Journal of Law ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Udin Latif
Institut Agama Islam Negeri Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI Udin Latif; Hendriyanti Monika Sari
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkara cerai gugat akibat ditinggal suami di Pengadilan Agama Sorong tahun 2019, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami (cerai gugat ghoib) sebelum 2 tahun di Pengadilan Agama Sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sorong khususnya mengenai putusan verstek. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sorong selama tahun 2019 telah memutuskan 11 perkara cerai gugat secara verstek dan 5 perkara cerai talak secara verstek.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA SORONG Udin Latif; Khuzainah Annizah
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v1i2.639

Abstract

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran kementrian agama yang berada di wilayah kecamatan. Diantara peran Kantor Urusan Agama adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatat pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Bagi orang islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum islam. Kantor Urusan Agama Distrik Manoi Kota Sorong masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan didalam hukum Indonesia seharusnya semua pernikahan harus di daftarkan di Kantor Urusan Agama karna hal ini yang menyebabkan bertentangan dengan yang terjadi di dunia kenyataannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi dan Kendala Yang Dihadapi Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Distrik Sorong Manoi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Kantor Urusan Agama Distrik Manoi Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan terbagi menjadi dua yaitu melakukan penyuluhan pencatat pernikahan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Adapun Kendala ialah pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum kedua, banyaknya ulama atau ustadz, dan yang terakhir rendahnya pendidikan.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG Aas Tri Ariska; Udin Latif
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.654

Abstract

Abstrak Pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sorong banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri dan anaknya. Hak ex officio adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pandangan dan penerapan hakim Pengadilan Agama Sorong mengenai hak ex officio dalam melindungi hak-hak perempuan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak ex officio dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara ex officio hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah serta hadanah. Hak ex officio yang diterapkan hakim Pengadilan Agama tidak menyimpangi dari asas ultra petita karena didasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi: ex aequo et bono atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.
ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG Muh Abid Abi Dzar Habibi; Udin Latif
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.760

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2021/PN dalam perspektif islam dan juga melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam memutuskan perkara lebih banyak di dominasi pada hukum positif sehingga terlihat secara jelas terjadi ketimpangan dalam memahami putusan perkara dari aspek sosiologis. Islam jelas sangat melarang penelantaran dalam lingkup rumah tangga dikarenakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang lebih mengarah pada hukum positif di Pengadilan Negeri Sorong, yang akan memperpanjang kesenjangan dan kesengsaraan terhadap korban jika dipandang dari aspek sosiologis dan yuridis.
DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELAUI JALUR NON LITIGASI Udin Latif
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.967

Abstract

Law enforcers in the Criminal Justice System are tasked with enforcing the law and aiming to tackle, prevent or foster and reduce the occurrence of crimes or violations of criminal law, as well as making people's lives safe, peaceful, controlled and synergistic. Each component in the Criminal Justice system has the authority to screen cases starting at the investigative level in the form of police action which in practice is called investigator discretion. Police investigators use their discretionary authority to make efforts to settle cases outside the criminal justice system. The process of terminating an investigation carried out by an investigator is a form of police discretion, namely an authority exercised by the police based on their judgments and beliefs by prioritizing moral considerations rather than legal considerations.
KUASA HUKUM ADAT ORANG ASLI PAPUA (OAP) TERHADAP PENDATANG DI KOTA SORONG, PAPUA BARAT Latif, Udin; Hermanto, Hermanto; Rusyaid, Rusyaid; Kamaluddin, Husni; Amris, Alda
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i2.1925

Abstract

This community service-based research aims to find out the application of customary law for immigrant communities in Sorong City, identify and find stakeholder efforts towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City. This service-based research was carried out in the city of Sorong, with the type of research assistance using the Participation Action Research (PAR) approach. The assisted object is the Bugis Tribe as one of the Migrant Tribes. The Bugis tribe is one of the tribes in Sorong City which is often the perpetrators and victims of OAP. Owned Resources are KKM Bone Management and the Bone Community in Sorong City. The parties involved in this research were the Research Team, Head of Traditional Actors and Victims, Sorong City Religious Leaders, and Sorong City Community Leaders. The results of this devotion-based research show: First, the application of OAP customary law for immigrant communities in Sorong City is paying fines to victims of OAP in the form of money agreed upon by the traditional leaders of both parties and facilitated and witnessed by the Police. Pay the fine as a form of restriction, protection and self-esteem for OAP. Second, the efforts of stakeholders towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City are carrying out socialization activities for Papuan customary law, workshops on Papuan customary law, and prevention activities.
BATASAN PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 Rahmawati, Tri; Latif, Udin
Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v4i2.1700

Abstract

This article discusses the use of voting rights for State Civil Apparatus Employees in Elections and Elections. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights have guaranteed the political right of citizens to vote and be elected, which is essentially the right of every citizen. The findings from the results of this study show that Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, in which an action plan has been designed by building clean, effective, democratic, and reliable governance. To make it happen, ASN is needed as the main bureaucratic engine that is professional, neutral and free from political intervention, corruption and practices, collusion, nepotism, and carries out its role as the glue of national unity and unity based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT LINGKAR TAMBANG Latif, Udin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1117

Abstract

AbstrakTulisan dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang” ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan pemenuhan haknya, terutama bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya telah dieksploitasi sumber daya alamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang Pengakuan dan pemenuhan masyarakat hukum adat. Namun secara empiris belum terealisasi sebagaimana mestinya, belum adanya korelasi antara das sollen dan das sein. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daearah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. Secara praktis penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, terutama di wilayah masyarakat hukum adat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Masyarakat Hukum Adat.AbstractThe article entitled "Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Indigenous People in the Mining Circle" this article raises the issue of legal protection for indigenous peoples and the fulfillment of their rights, especially for indigenous peoples whose customary rights have been exploited for natural resources. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that normatively there are a number of regulations governing the recognition and fulfillment of indigenous peoples. However, empirically it has not been realized as it should be, there is no correlation between das sollen and das sein. The results of this study are expected to provide input for the government, especially regional governments where there are customary law community entities. Practically, this writing is also expected to provide input and serve as evaluation material for the government, especially for companies that exploit natural resources, especially in areas of customary law communities.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH OLEH KEMENAG KABUPATEN SORONG Latif, Udin; Hidayat, M. Akbar
Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v4i1.1426

Abstract

The implementation of the pilgrimage has an important role for all Muslims around the world. Hajj completes the other 4 worships in the pillars of Islam. The implementation of the pilgrimage requires knowledge, guidance and direction from people who are experienced in the field of Hajj. The implementation of the pilgrimage carried out by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia can be an additional reference for prospective Hajj participants. The results of the study show that the implementation of the pilgrimage carried out by the Ministry of Religion of Sorong Regency is in accordance with the mandate of Law No. 8 of 2019 plus regulations from the Minister of Religion and also based on Islamic Shari'a guided by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Increase knowledge to prospective pilgrims about the implementation of the pilgrimage and other knowledge and insights. Together with the Ministry of Religion, Sorong Regency, the success of the Hajj pilgrimage in Sorong Regency.
TINJAUAN EMPIRIS PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH Handayani, Venny Cintya; Latif, Udin
Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v5i2.2355

Abstract

A career woman is an individual who actively participates in the workforce, fulfilling professional roles while managing family responsibilities. The career woman phenomenon has evolved in line with social and economic changes that have opened up more job opportunities for women. Women's primary motivations for pursuing a career include achieving financial independence, self-development, and fulfilling professional ambitions. Support from partners, family, and flexible workplace policies can play a significant role in helping career women achieve a balance between their professional and personal lives.This research employed a qualitative approach. The sample population was career women in Malawili Village. Data collection methods used observation, interviews, documentation, and data analysis, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that a wife's responsibilities as a career woman often face unique challenges, including time management, the pressure to balance dual roles as worker and caregiver, and confronting gender norms and stereotypes. The Sakinah family is a family concept in Islam that describes a harmonious, peaceful, and prosperous household.
Co-Authors Aas Tri Ariska Alda Amris Amris, Alda Habibi, Muh Abid Abi Dzar Handayani, Venny Cintya Hendriyanti Monika Sari Hermanto Hermanto Hermanto Hermanto Hidayat, M. Akbar Husni Kamaluddin Kamaluddin, Husni Khuzainah Annizah Muh Abid Abi Dzar Habibi Rusyaid Rusyaid Rusyaid, Rusyaid Tri Rahmawati, Tri