Fradhil Mensa, Fradhil
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Mensa, Fradhil
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theft crime is one crime that often occur, particularly in the crime of theft of electric current. The number of reports regarding the crime of theft in various mass media both electronic and print media. Criminal offense of theft of electric current is usually done by several persons, from among the household users as well as from the business community. The background of the perpetrator committed the crime of theft of electric current, it is not connected with economic circumstances or level of income that low that theft of electric current because they do not have electricity in the house, but there are also actors who come from higher income levels who commit theft of electric current , Because it does not want to pay more than it should, when electricity usage that exceeds a predetermined electric power or agreed it is a criminal offense.The purpose of this study How the investigation of criminal theft of electric current in the jurisdiction of the resort city of Pekanbaru police, Are the obstacles faced in criminal investigations of theft of electrical current in the jurisdiction of the police and the resort city of Pekanbaru How are investigators in the criminal investigation of theft of electric current in the region the resort town of Pekanbaru police law.From this study it can be concluded that the process of settlement of criminal cases of theft of electric current in the Regional Law Pekanbaru City Police is to do a legal settlement peacefully. Barriers that occur in the process of criminal investigation of theft of electric current in the region Pekanbaru City Police Law, namely internal and external obstacles, internal barriers include police investigators limited personnel, lack of facilities, lack of police experts in handling criminal cases of theft of electric current, ekternalnya obstacles include the difficulty in summoning witnesses, require expert testimony because the complainant did kepolisi report shortly after the crime. Later efforts to overcome obstacles in the process of criminal offenses of theft of electric current in the region Pekanbaru City Police Law is internal efforts include increasing the number of personnel investigation team Pekanbaru City Police, the addition of patrol cars and vehicles belonging to Pekanbaru City Police, conduct specialized training for executing tasks Pekanbaru City Police Investigator for criminal cases of theft of electric current. External efforts include coordination between the Contracting Parties PT.PLN Police Pekanbaru, visited the residence domicile of witnesses, conduct peace efforts.Keywords: Investigation, crime, theft of
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mensa, Fradhil; Fahmi, Fahmi; Daeng, Yusuf
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10929

Abstract

Diaturnya delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak begitu saja dapat mengakomodir atan menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan delik pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media online. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memfliki muatan penghinaan daiu'atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar cermat, jangan sampai hal tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti dalam kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan melalui e-mail dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa pada saat proses pembahasan terkait dengan pembentukan UU ITE di DPR RI yang dilakukan oleh Pansus RUU ITE DPR RI dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan UU ini, tidak ditemukan pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenaĆ® penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP.