Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2011-2018 Rohadin Rohadin; Arief Nurcahyo
CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.94 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.38

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kota Cirebon, yaitu berupa data Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mempunya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kota Cirebon, sebesar 85,5909%.
PENGARUH INVESTASI DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013-2018 Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya; Rohadin Rohadin; Arief Nurcahyo
CENDEKIA Jaya Vol 2 No 2 (2020): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.481 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i2.77

Abstract

Penelian ini mendiskripsikan bagaimana tentang pengaruh investasi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama di Kabupaten Cirebon. Investasi daerah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Dalam setiap 1 milyar rupiah peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja akan turun sebesar 0.02324038% dapat pula dikatakan bahwa Investasi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Metodologi penelitiannya menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dengan periode pengamatan tahun 2013-2018. Studi pustaka, metode studi pustaka dalam pengumpulan data, yakni dengan melakukan pencatatan langsung data yang diperlukan, baik Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon maupun melakukan telaah terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, media cetak serta laporan-laporan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasilnya RLS mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Untuk setiap satu persen peningkatan RLS, tingkat penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 243.2296092%. Secara simultan pengaruh Investasi dan RLS terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon sebesar 96,4385547%, sedangkan sisanya sebesar 3,5614453% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.
IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK USIA DINI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Fatin Hamamah; Rohadin Rohadin; Sukama Sukama
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.960

Abstract

Anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia, persoalan restitusi bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya meskipun regulasi yang mengatur hak tersebut telah cukup komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia, mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif restitusi telah tersedia, implementasinya masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi: substansi hukum yang bersifat fakultatif, struktur penegakan hukum yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sistem berbasis hukuman menuju keadilan restoratif yang berpihak kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi agar restitusi bersifat mandatory, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.