Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Investasi Jurnal CENDEKIA Jaya Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Rohadin Rohadin
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2011-2018 Rohadin Rohadin; Arief Nurcahyo
CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.94 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.38

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kota Cirebon, yaitu berupa data Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mempunya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kota Cirebon, sebesar 85,5909%.
PENGARUH INVESTASI DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013-2018 Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya; Rohadin Rohadin; Arief Nurcahyo
CENDEKIA Jaya Vol 2 No 2 (2020): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.481 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i2.77

Abstract

Penelian ini mendiskripsikan bagaimana tentang pengaruh investasi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama di Kabupaten Cirebon. Investasi daerah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Dalam setiap 1 milyar rupiah peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja akan turun sebesar 0.02324038% dapat pula dikatakan bahwa Investasi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Metodologi penelitiannya menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dengan periode pengamatan tahun 2013-2018. Studi pustaka, metode studi pustaka dalam pengumpulan data, yakni dengan melakukan pencatatan langsung data yang diperlukan, baik Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon maupun melakukan telaah terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, media cetak serta laporan-laporan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasilnya RLS mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Untuk setiap satu persen peningkatan RLS, tingkat penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 243.2296092%. Secara simultan pengaruh Investasi dan RLS terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon sebesar 96,4385547%, sedangkan sisanya sebesar 3,5614453% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.
IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK USIA DINI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Fatin Hamamah; Rohadin Rohadin; Sukama Sukama
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.960

Abstract

ABSTRAKAnak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia, persoalan restitusi bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya meskipun regulasi yang mengatur hak tersebut telah cukup komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia, mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif restitusi telah tersedia, implementasinya masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi: substansi hukum yang bersifat fakultatif, struktur penegakan hukum yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sistem berbasis hukuman menuju keadilan restoratif yang berpihak kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi agar restitusi bersifat mandatory, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.Kata kunci: Restitusi, Anak korban, Kekerasan, Perlindungan hukum, Keadilan restoratif
PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DINAS TERHADAP KINERJA PEGAWAI TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU: The Effect of the Head of Department's Supervision on Employee Performance in the Retribution Collection Team at the Department of Public Works and Spatial Planning, Indramayu Regency Maulana Malik; Zaki Kurniawan; Rohadin Rohadin
Jurnal Investasi Vol. 11 No. 4 (2025): Jurnal Investasi Vol. 11 No 4
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/investasi.v11i4.361

Abstract

This study aims to analyze the influence of department head supervision on the performance of employees on the retribution collection team at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Indramayu Regency. Supervision is a crucial managerial function that determines the effectiveness of achieving public organization goals. Through targeted supervision, leaders can ensure task execution meets established standards and work targets. This study used a descriptive quantitative approach with a survey method. The study population was all 45 employees on the retribution collection team at the PUPR Department of Indramayu Regency, and the entire population was sampled (census). Primary data were obtained through the distribution of questionnaires compiled based on supervision indicators according to Terry (2009): standard setting, implementation measurement, and corrective action. Meanwhile, employee performance was measured based on indicators of effectiveness, efficiency, responsibility, and punctuality. The results indicate that department head supervision has a positive and significant effect on the performance of employees on the retribution collection team. The correlation coefficient of 0.712 indicates a strong relationship between the two variables, while the determination value (R² = 0.507) indicates that department head supervision contributes 50.7% to the variation in employee performance. This means that the better the supervision system implemented, the higher the employee performance in carrying out regional retribution collection duties. The most dominant supervisory factors include assertiveness in providing direction, clarity of work standards, and consistency in periodic evaluations of employee performance. This study concludes that the success of employee performance within the Indramayu Regency Public Works and Public Housing Agency is determined not only by technical skills but also by the quality of supervision conducted by leaders. The main recommendations of this study are the need to improve the participatory supervision system and the implementation of two-way feedback to increase effective communication between leaders and subordinates in achieving public service targets.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU: Impact of Administrative Service Quality in Population Affairs on Public Satisfaction at the Karangampel Subdistrict Office, Indramayu Regency Dinar Novikasari; Rohadin Rohadin; Ade Setiadi
Jurnal Investasi Vol. 11 No. 4 (2025): Jurnal Investasi Vol. 11 No 4
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/investasi.v11i4.366

Abstract

Population administration services are one of the essential public services provided by local governments to fulfill the basic rights of the community. This research aims to analyze the influence of service quality on community satisfaction at the Indramayu Regency Population and Civil Registration Service. SERVQUAL's five service quality dimensions—physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy—were used as the basis for the analysis. The research method used is a quantitative approach with survey techniques of 100 service user respondents. The research instrument was tested through validity and reliability tests, while data analysis was carried out using multiple linear regression, partial tests, simultaneous tests, and coefficient of determination. The research results show that the five dimensions of service quality simultaneously have a significant effect on community satisfaction. Partially, the dimensions of reliability and responsiveness are the factors that have the greatest influence on service user satisfaction. The coefficient of determination shows that service quality explains most of the variation in people's satisfaction, while other factors such as previous service experience, cost perceptions, and supporting facilities also contribute. These findings emphasize that improving the quality of population administration services must be directed at accelerating the service process, increasing the accuracy of information, the competence of officers, and providing personal attention to service applicants. It is hoped that this research can be a strategic input in efforts to improve the public service system within the Indramayu Regency Dukcapil Office.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APBD DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020-2024: Implementation of Regional Budget (APBD) Policies in Improving Regional Financial Performance in Indramayu Regency During 2020–2024 Sri Tresnaningsih; Rohadin Rohadin; Erna Erna
Jurnal Investasi Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Investasi Vol. 12 No. 2
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/investasi.v12i2.399

Abstract

This study analyzes the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) policy in improving the financial performance of the Indramayu Regency Government during 2020-2024. The analysis focuses on five regional financial ratios, namely independence, effectiveness, efficiency, activity, and growth ratios, as well as on the factors affecting regional financial management and the strategic plans formulated to improve future performance. The research applies a qualitative case study approach. Data were collected from APBD documents and budget realization reports for 2020-2024 and were enriched through interviews with officials of the Regional Finance and Asset Agency, the Regional Development Planning Agency, the Inspectorate, and members of the Regional House of Representatives. Data were analyzed through data reduction, categorization, interpretation of financial ratios, and triangulation between documentary and interview evidence. The findings show that APBD policy implementation has maintained very strong revenue effectiveness, with average revenue realization above 95 percent. The efficiency ratio ranges from 92 to 95 percent, indicating relatively efficient expenditure management. However, the independence ratio remains low because local own-source revenue contributes less than 20 percent of total regional revenue, leaving the regency highly dependent on transfers from central and provincial governments. The activity ratio reveals that operational spending still dominates, although the share of capital expenditure increased from 17.5 percent in 2020 to 20.2 percent in 2024. The growth ratio is positive, yet the pace of growth remains modest. Factors affecting regional financial management include limited own-source revenue, planning quality, inter-agency coordination, the dominance of operational expenditure, central government regulations, economic dynamics, and leadership commitment. The study concludes that improving Indramayu's financial performance requires optimization of local revenue, expenditure reorientation, stronger planning and internal control, and broader digitalization of regional financial management.
Co-Authors Ade Setiadi Arief Nurcahyo Arief Nurcahyo Dinar Novikasari Erna Erna Fatin Hamamah Maulana Malik Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya Sri Tresnaningsih Sukama Sukama Zaki Kurniawan