Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE ROLE OF MINANGKABAU WOMEN IN FAMILY AND COMMUNITY IN GENDER FAIR DEVELOPMENT Gisha Dilova; Muhammad Syukron; Siti Anisa Siregar; Alfiyyah Nur Hasanah
Jurnal Cendekia Hukum Vol 8, No 1 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i1.569

Abstract

The structure of Minangkabau society is organized based on matrilineal principles according to maternal lineage. Mother in Minangkabau tradition is known as Bundo Kanduang. The recent situation in Kenagarian Ampang Kuranji, the role of women in development can be seen from the existence of PKK women and also inseparable from the role of Bundo Kanduang in a tribe, but the program carried out by Bundo Kanduang has not fully directed policies in terms of education, as well as social for generations of children and even teenagers such as there are still many early marriages, drugs, riots, theft which is increasingly happening. This study aims to examine and analyze the role of Minangkabau women in the family and society in gender-just development in Kenagarian Ampang Kuranji, Koto Baru District. This study uses a sociological/empirical juridical approach. This approach is done by collecting primary data as the main data. The results of his research are that the role of Bundo Kanduang has begun to be felt by the surrounding community, because Bundo Kanduang's participation takes an important part in the development of the nagari through programs that have been carried out well before, but in the future the Bundo Kanduang Institute and the Nagari Ampang Kuranji Government are more pay attention again to mainstreaming women in Kenagarian Ampang Kuranji to achieve gender justice.
Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung Muhammad Adisyah Putra; Gisha Dilova; Ratih Agustin Wulandari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3953

Abstract

Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung menunjukan tingginya permohonan Dispensasi Perkawinan oleh anak di Kabupaten Dharmasraya.Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? (2) Apa faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini: 1. Akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. 2. Faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak adalah hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kesimpulannya, Perlunya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan hingga mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini.
Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penggunaan Shopee Paylater Dewi Pramita; Ratih Agustin Wulandari; Gisha Dilova
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3166

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) dan e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan, salah satunya adalah layanan beli sekarang, bayar nanti (BNPL) yang populer. Shopee PayLater, sebagai layanan BNPL terkemuka, menawarkan kemudahan bertransaksi dengan sistem "beli sekarang, bayar nanti" yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI) sebagai pengguna Shopee PayLater dan mengevaluasi tingkat kesadaran hukum mereka. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan 50 mahasiswa UNDHARI, serta studi dokumen peraturan terkait. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tingginya penggunaan layanan dan rendahnya pemahaman hukum. Mayoritas mahasiswa belum sepenuhnya memahami risiko gagal bayar, sanksi, dan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Secara normatif, siswa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK, tetapi implementasi perlindungan ini belum efektif karena minimnya literasi hukum dan keuangan di antara mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penyedia layanan untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan digital guna menciptakan perlindungan konsumen yang optimal bagi siswa.