Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PRINSIP GCG DALAM PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS PADA PT. BPR DHARMA NAGARI) Wulandari, Ratih Agustin
journal of residu Vol 3 No 17, Mey (2019): Journal of Residu, 2019
Publisher : RC-INSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.418 KB)

Abstract

Tata perusahaan yang baik dibutuhkan dunia perbankan terutama BPR untuk tetap bertahan, yang disokong Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan yang diteliti, pertama bagaimana penerapan Good Corporate Governace (GCG ) pada PT. BPR Dharma Nagari. Kedua permasalahan serta usaha penyelesaian dilakukan PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapakan prinsip GCG, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Hasil yang diperoleh PT. BPR Dharma Nagari setelah melaksanakan  GCG berpedoman pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan lima prinsip dasar yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibility, fairnes dan indepedensi.Permasalahan yang ditemukan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip GCG adalah penerapan hukum yang tidak efektif, lemahnya manajemen resiko, lemahnya sumber daya manusia dan budaya pada PT. BPR Dharma Nagari yang tidak mendukung. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah PT. BPR Dharma Nagari melakukan pengawasan oleh SPI. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, melaksanakan penerimaan karyawan secara terbuka.
The Function of Trademark and Legal Protection for MSME's in the Covid-19 Era: Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid-19 Ratih Agustin Wulandari; Raimon Efendi
International Journal of Management and Business (IJMB) Vol. 1 No. 1 (2020): IJMB Vol.1 No.1 (2020)
Publisher : Perkumpulan Doktor Indonesia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46643/ijmb.v1i1.8

Abstract

The free trade system requires UMKM to be able to compete, and made this moment to be able to introduce the best UMKM products in the global market. In the current era of global trade, the emergence of counterfeiting or piracy often appears, for this reason, legal protection is needed for Intellectual Property Rights, especially for UMKM over brands. The purpose of this study was to determine the function of the brand and legal protection provided by the State of the brand for UMKM. The research method used in this research is the method of legal sociology which is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society. The results of this study are the first Brand Function provides legal protection for business people, UMKM products will be better known to people, consumers' trust in their products will increase, can create personality, help promotion. Legal protection of trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications, legally protected marks are registered trademarks, protection is also in the form of civil damages or compensation. Legal protection for brands is also in the form of preventive and regrentive legal protection.
ANALISA HUKUM PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT KAUM YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA Ratih Agustin Wulandari; Muhammad Sukron; Raimon Efendi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.274

Abstract

Ulayat land has a social function passed down from ancestors. Tanah Ulayat is a customary community right that cannot be transferred to outsiders, in the Minangkabau kinship system, it is only used for 4 things: gadang girly house, dead body lying in the middle of the house, unmarried girls, upholding the heirloom title. However, at the moment there are a lot of transfers of customary land rights, both sale and purchase. The research uses an empirical juridical approach. The data used are primary data obtained by interview and secondary data obtained through literature study. The results of research into the existence of the transfer of rights to customary land that have not been registered are increasingly high, namely in the form of buying and selling, which has an impact on the social function of customary land has been lost. The practice of buying and selling communal land for people in Koto Baru in the Dharmasraya Regency consists of buying and selling a plot of land and buying and selling a plot of land followed by a customary land grant. Collective Rights on customary land will change to individual rights if there is a transfer of rights to the communal land. This will result in ulayat land which will become private / individual land that will automatically cause harm to the people themselves. Customary philosophical values will fade both high pusako property and low pusako property. And no longer subject to the provisions of customary law.
Pengembangan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter pada peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama Muhammad Sukron; Ratih Agustin Wulandari; Bardisbah Bardisbah
Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan Vol 11, No 2 (2022): Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/altius.v11i2.16972

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter pada siswa SMP yang valid, praktis, dan efektif. Target jangka panjang yang diharapkan adalah menyebarluaskan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter sebagai bahan referensi pembelajaran di SMP sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran yang dikemas dalam suatu e-modul. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang terdiri dari empat tahap: pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Data uji validitas diperoleh melalui lembar validasi e-modul, data uji praktikalitas diperoleh melalui lembar praktikalitas e-modul dan data uji efektivitas diperoleh dari lembar tes kognitif dan angket karakter. Subjek uji coba lapangan adalah SMP Negeri 2 Pulau Punjung, Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter sangat valid, praktis dan sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.  
KAJIAN PERKEMBANGAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Ratih Agustin Wulandari; Firdaus Firdaus
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.582

Abstract

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi terjadinya sengketa perbankan syariah semakin tinggi, yang harapannya didukung regulasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul, agar tidak adanya kekosongan hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta tidak bertentang dengan UUD 1945 sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana produk hukum yang tediri dari peraturan perundang-undangan, norma, doktrin dan teori menjadi pokok kajiannnya. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum islam serta Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Politik Hukum. Penelitian ini menyimpulkan Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, shulh (perdamaian), al-tahkim, dan alqadha.. Regulasi perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah dibuktikan dengan berbagai peraturan perundang undangan yang diberlakukan. Konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan pemberlakukan hukum (enactment policy) perbankan syariah dapat dijelaskan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional selain hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.
Peran Orang Tua dalam Pendampingan Anak Usia Dini Bermain Gadget Ratih Agustin Wulandari; Erlina Purwaningsih; Darussalam Darussalam; Oktaviani Oktaviani; Wandira Wandira
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v2i2.2203

Abstract

The form of parental assistance provided is only in the form of advice, but there are also children who do not receive attention or assistance in their daily lives because parents are busy working. This study aims to analyze the role of parents in accompanying early childhood playing gadgets. This type of research is qualitative research. The study was conducted by parents and children aged 2 years and 7 months with the subject being 1 toddler and 1 toddler's parents in Jorong Sungai Atang, Kenagarian Batu Rijal, Padang Lawas District, Dharmasraya Regency. Methods of data collection using interviews, observation, and documentation. Data analysis using qualitative analysis. The results showed that the toddler's parents were busy working, namely sewing. The obstacle is that parents do not understand the dangers and effects of using gadgets for early childhood. The solution to overcome the obstacles faced by parents in assisting young children to play gadgets is to accompany children in every activity, invite them to talk, teach children to socialize with neighbors, invite children to play outside the home. Therefore, parents can set time limits for using gadgets, be selective in choosing applications for children, accompany children when using gadgets, train children to be responsible for using gadgets and parents try to supervise children in social interaction properly.
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo) Renta Yuni Yanti; Ratih Agustin Wulandari; Muhammad Ikhwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2568

Abstract

Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena tidak adanya kesepakatan untuk melaksanakan diversi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo, lalu untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Tebo dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: studi pustaka dengan cara observasi, induksi, dedukasi, pengujian dan evaluasi, studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan: Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif dapat dilihat dari banyaknya proses diversi yang tidak berhasil dan masih adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun, kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo adalah kurangnya pemahaman dari para pihak terhadap konsep diversi serta orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, Upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu memberikan pemaham kepada kedua para pihak serta orang tuanya mengenai bagaimana konsep diversi serta dalam penerapan diversi mempertimbangkan hasil penelitian dari beberapa pihak misalnya BAPAS.
Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung Muhammad Adisyah Putra; Gisha Dilova; Ratih Agustin Wulandari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3953

Abstract

Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung menunjukan tingginya permohonan Dispensasi Perkawinan oleh anak di Kabupaten Dharmasraya.Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? (2) Apa faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini: 1. Akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. 2. Faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak adalah hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kesimpulannya, Perlunya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan hingga mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini.
Enforcement of Human Rights for Comparative Child Protection Positive Law and Islamic Law Ratih Agustin Wulandari; Rila Ananda Putri; Izzati Afta Rizki; Aji Tomi Rahmawan; Sri Wahyuni; Muhammad Ihsan
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.869

Abstract

This journal aims to find out and understand how Islamic law views child protection. The type of research conducted by the authors is descriptive analytical juridical research. Based on the results of this research, it can be concluded how the protection of human rights for children in the perspective of positive law, in Indonesia has been stipulated Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 concerning Human Rights which includes children's rights, the implementation of obligations and responsibilities of parents, families, communities, government and the state to provide child protection as a juridical basis for the implementation and responsibilities. Legal protection is all efforts made consciously by everyone as well as government and private institutions that aim to seek security, control and fulfillment of welfare in accordance with existing human rights as stipulated in RI Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. However, the protection of children from all its aspects turns out to require a legal umbrella to create the best life for children who are expected to be the nation's successors who have the potential, are tough, have nationalism imbued with morality and a strong will to maintain the unity and integrity of the nation and state. The legal umbrella in question is RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 64 paragraph (2) of the Child Protection Act basically contains all the government's efforts to protect children who are victims of criminal acts. Views of Islamic Law on Child Protection, in Islamic law acts of violence against children are strictly prohibited, because this is a violation of children's rights, because it is not in accordance with human values and religious teachings. In Islamic law, the rights of a child are protected from the time they are born in the womb until they are 18 years old or until they are married. As explained in Q.S Al-Isra (17) verse (70) which means: "And indeed we have glorified the children of Adam, we carried them on land and at sea, we gave sustenance and good things, and we gave them more them with perfect superiority over most of the creatures we have created.