Garuda - Garba Rujukan Digital

LAHIRNYA PERDA BERBASIS SYARIâAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN naimah, hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Munculnya Perda-perda berbasis syariâah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro-perda berbasis syariâah, lahirnya perda-perda tersebut dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan âmoralâ individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan Perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan Perda berbasis syariâah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perda barbasis syariâah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan sejalan atau bertentanganÂ dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian, yaitu dengan cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Legislatif Review oleh Lembaga Legislatif.

Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Naimah, Hayatun
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari

The process of the power transition from President Soekarno to President Soeharto left the story of political issues. One of the important issues marked the downfall of SukarnoaspresidentisNawaksaraincident.ThetransitionfromPresidentSuhartoto President BJ Habibie started with students strikes that forced Suharto to step down from his position as President. The strike was ended with resignation of Soeharto. Therefore, the vice president, Habibie, was appointed to be President. This raised a polemic about the legiticay of Habibie as President. The next power transition is from President Habibie to Abdurrahman Wahid and from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri. The transition from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri started with the emergence of many participant political parties in the election. It made more than one candidate for President so the election of President was done by MPR. That period is considered as the most democratic power transition process in the history of the Indonesian state administration. Susilo Bambang Yudoyono, who was the president after megawati, was the first president elected by people through direct election.Kata kunci : Peralihan Kekuasaan, Presiden

KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Naimah, Hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-’Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas’ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi’i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Naimah, Hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-?Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas?ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi?i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-?Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas?ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi?i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

PERALIHAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM LINTASAN SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA Naimah, Hayatun
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

The process of the power transition from President Soekarno to President Soeharto left the story of political issues. One of the important issues marked the downfall of SukarnoaspresidentisNawaksaraincident.ThetransitionfromPresidentSuhartoto President BJ Habibie started with students strikes that forced Suharto to step down from his position as President. The strike was ended with resignation of Soeharto. Therefore, the vice president, Habibie, was appointed to be President. This raised a polemic about the legiticay of Habibie as President. The next power transition is from President Habibie to Abdurrahman Wahid and from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri. The transition from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri started with the emergence of many participant political parties in the election. It made more than one candidate for President so the election of President was done by MPR. That period is considered as the most democratic power transition process in the history of the Indonesian state administration. Susilo Bambang Yudoyono, who was the president after megawati, was the first president elected by people through direct election.Kata kunci : Peralihan Kekuasaan, Presiden

The Effect of Job Satisfaction on Psychological Well-Being in School Teachers Luar Biasa (SLB) Naimah, Hayatun; Dewi, Mahargyantari Purwani; Chrisnatalia, Maria
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 6 No. 4 (2025): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v6i4.25449

This study investigates the effect of job satisfaction on psychological well-being among Indonesian Special Needs School (SLB) teachers, a group facing unique professional demands. Despite prior research linking job satisfaction and well-being in general populations (e.g., Tenggara et al., 2008), SLB teachers remain understudied despite their critical role and challenges (Firmansyah & Widuri, 2014). Using purposive sampling, data from 116 SLB teachers were collected via Ryff’s Psychological Well-Being Scales and Job Satisfaction Survey, and analyzed through simple linear regression. Results confirmed a significant positive effect (p=0.000), with job satisfaction explaining 27.9% of well-being variance, while demographic factors (e.g., education level, marital status) further influenced outcomes. Psychological well-being was high overall, but job satisfaction averaged medium, highlighting gaps in institutional support. The study contributes to industrial-organizational and positive psychology literature by empirically validating this relationship in SLB teachers and suggesting targeted interventions (e.g., improved salaries, social support) to enhance their welfare.

The Effect of Emotional Intelligence and Social Support on Anxiety in Primigravida Pregnant Women in The Third Trimester in Facing Childbirth Naimah, Hayatun; Alfiani, Desi Rusiana; Marissa, Aski
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 6 No. 5 (2025): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v6i5.25466

ABSTRACTAnxiety during the third trimester of pregnancy is a significant concern, especially among primigravida women with no previous childbirth experience. This research explores the influence of emotional intelligence and social support on anxiety levels in third-trimester primigravida pregnant women. This research employed a quantitative method and purposive sampling, collecting data from 71 respondents who met specific inclusion criteria. Standardized instruments were employed, including the Pregnancy-related Anxiety Scale (PrAS), the Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS), and the Social Provisions Scale (SPS). Multiple regression analysis revealed that emotional intelligence and social support together accounted for 18.2% of the variance in anxiety (p ≤ 0.01). Individually, emotional intelligence contributed 11.9% and social support 12.2% to the reduction of anxiety, suggesting that social support had a slightly greater impact. These findings highlight the importance of enhancing both internal and external coping resources in maternal care. The study contributes to developmental and clinical psychology by refining the understanding of psychological determinants of prenatal anxiety and reinforces the role of social networks in maternal mental health. Practically, it underscores the need for tailored emotional regulation training and structured support systems for first-time mothers. Future studies are recommended to explore additional psychological and contextual factors influencing prenatal anxiety through longitudinal or intervention-based designs.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search