Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pencerah Bangsa INSPIRING LAW JOURNAL
Alvi Syahri
Universitas Sumatera Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Pasal Tindak Pidana Yang Berasal Dari Wanprestasi Atas Giro Sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (Studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn dan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn) Ferry Nandos Tarigan; Syafruddi Kalo; Alvi Syahri; Sutiarnoto Sutiarnoto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.84 KB)

Abstract

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yangmemelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam PenarikanGiro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pasal Tindak Pidana yang Berasal dari Wanprestasi Atas Giro sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn) dan (Putusan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn), yang dilakukan Hakim sudah tepat , karena hakim dalam amar putusanya menyatakan perbuatan Terdakwa Terbukti akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging), dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan hubungan bisnis atau perjanjian jual beli handphone yang mausk dalam kategori ranah perdata berdasarkan kesepakatan atau perjanjian
THE PROSECUTOR'S OFFICE IN PRE-PROSECUTION OF CORRUPTION CASE FILES WITH THE SUBJECT OF CORPORATE LAW Muhammad Iqbal; Alvi Syahri; Sunarmi Sunarmi; M. Ekaputra
Inspiring Law Journal Vol 3, No 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the role of the Prosecutor's Office in the pre-prosecution stage of corruption cases involving corporate legal entities and analyzes the mechanism for assessing formal and material completeness as a basis for prosecution feasibility. The increasing involvement of corporations in corruption cases poses challenges in proving corporate criminal liability and linking individual actions to corporate responsibility. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach through the analysis of the Criminal Procedure Code, the Law on the Eradication of Corruption, Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, prosecutorial guidelines, and the doctrine of corporate criminal liability. The results of the study show that the Public Prosecutor plays a role as dominus litis in ensuring the completeness of the formal and material case files, including verification of corporate legality, fulfillment of criminal elements, attribution of liability, and sufficiency of legal evidence. The procedural law orientation that still focuses on individual actors is the main challenge. Therefore, the effectiveness of the pre-prosecution stage greatly determines the success of prosecution and legal certainty in corporate corruption cases.
Co-Authors Ferry Nandos Tarigan M. Ekaputra Muhammad Iqbal Sunarmi, Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddi Kalo