Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Rahmatulloh Agung Prakoso
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA SENI PARA SENIMAN KABUPATEN SUKABUMI DI ERA DIGITAL Rahmatulloh Agung Prakoso; Fitria Nita Bella; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2704-2711

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal, dengan akal pikiran yang dimiliki manusia telah banyak tercipta benda-benda yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran manusia yang kian berkembang dari waktu ke waktu menimbulkan sebuah gagasan bahwa setiap ide-ide atau pemikiran dari seorang manusia harus diberikan perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dari seseorang yang memberikan kontribusi bagi kemudahan hidup umat manusia. Perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual mulai berkembang saat terjadinya revolusi industry di daratan Erofa. Perlu kita ketahui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelktual bukan hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat benda-benda konkrit akan tetapi ide-ide atau gagasan-gagasan pun termasuk kedalam item-item yang menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual.Salah satu elemen masyarakat yang perlu diberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah para seniman yang memiliki produk-produk seni yang berguna kemajuan peradaban manusia   Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.   Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa para seniman di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap hak cipta atas karya seni yang mereka kembangkan.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP EKSISTENSI DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA Rahmatulloh Agung Prakoso; Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2769-2777

Abstract

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan Desa haru terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Permasalahan timbul adalah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana Undang-Undang tersebut menetapkan beberapa kriteria dan persyaratan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana syarat-syarat dan kriteria tersebut sangat sulit untuk di realisasikan oleh perangkat atau masyarakat di Pedesaan.            Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis meruoajan sebuah metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang penulis gunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif.            Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di beberapa Desa adalah bahwa masyarakat di Pedesaan masih belum mampu merealisasikan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian BUMDES.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DARI TINDAKAN DEBTCOLLECTOR BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Rahmatulloh Agung Prakoso; Fitria Nita Bella
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2341-2348

Abstract

            Kehidupan masyarakat yang terus berkembang, menyebabkan setiap orang harus berpacu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sehari-hari. Untuk menjalankan berbagai macam aktivitas, manusia sangat memerlukan kendaraan sebagai sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas atau pergerakan seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Pada saat ini memiliki kendaraan bukan lagi dianggap sebagai sekedar hanya untuk memenuhhi gaya hidup namun kendaraan pada saat ini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Secara konvensional kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara jual beli secara kontan namun dalam realitanya tidak semua orang dapat membeli kendaraan bermotor dengan secara kontan. Oleh karena itu pada saat ini banyak sekali perusahaan pembiayaan yang menawarkan fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Dalam realitanya, pada masa kredit seringkali terjadi nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban angsuran kredit dikarenakan berbagai macam faktor, hal tersebut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan menarik unit kendaraan bermotor dari nasabah secara paksa melalui debtcollector.            Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadu di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubunkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.            Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa tindakan debtcollector yang merampas unit kendaraan bermotor dari nasabah yang menunggak angsuran merupakan tindakan illegal dikarenakan ahl tersebut telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Co-Authors Erwin Erwin Fitria Nita Bella Hayatun Hamid