Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisi Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PTDKI) Herli Antoni; Rama Putra Mulyana; Imanuelita H.J. Warouw
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.188 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2729

Abstract

AbstrakDewasa ini tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebab kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara namun juga merugikan bagi pembangunan nasional. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI yang mengurangi vonis pada tingkat pertama menjadi polemik dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menjalankan hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100/PK/Pid.Sus/2009 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kasus tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan vonis hukum terhadap terpidana korupsi tersebut dengan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system),  hukum pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun tidak menyangkut secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian hukum ini ialah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana sebagai landasan kajian penelitian ini.Kata Kunci : Korupsi, Peringanan Vonis, Putusan HakimAbstractNowadays, corruption always gets more attention compared to other crimes, considering the negative impacts caused by corruption have an impact ovarious aspect of people’s lives. Corruption is an extraordinary crime because the losses caused by corruption do not only have an impact on state finances but are also detrimental to national development. One of the corruption cases that has attracted public attention is the corruption case by the defendant Joko Soegiarto Tjandra. The appeal decision of the Jakarta High Court number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI which reduced the verdict at the first level became a polemic with the consideration that the defendant had served a criminal sentence based on the Supreme Court's Decision dated February 20, 2012 Number 100/PK/Pid. Sus/2009 in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 12 PK/Pid.Sus/2009 and has returned the money from the crime of corruption. The case raises the question of how the legal verdicts against corruption convicts were reduced with mitigating reasons as contained in the decision. In the criminal justice system, criminal law occupies a central position. This is because decisions in sentencing will have broad consequences, both those involving the perpetrators of the crime directly or not. This study uses a descriptive analytical method with a normative approach. The result of this legal research is to find out how the judge's considerations are related to criminal law theories as the basis for this research study.Keywords : Corruption, Reduced Sentence, Judge’s Decision
UPAYA THAILAND DALAM MENGATASI PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL intan nurul; Ola Sagita; Wulan Permatasari; Claudia Tivanny; Herli Antoni
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3536

Abstract

Thailand is a country located in Southeast Asia. 60% of Thailand's income comes from tourist attractions, but nature tourism is a world concern apart from good tourism. However, Thailand is one of the countries known as a place for prostitution which is common in life, so the Thai government seeks to form organizations that aim to suppress or eradicate prostitution through a form of cooperation in the activities carried out by UNIAP including rehabilitation, identification, legal assistance, health assistance, and reintegration. In addition, Thailand also requested assistance from UNICEF as a form of Thailand's efforts to eradicate prostitution and sexual crimes against children. The purpose of this study is to reveal the phenomenon of prostitution in Thailand seen from the characteristics of prostitution places, characteristics of perpetrators and victims, and the mechanism of prostitution that occurs. to become the guiding principle in the implementation of various fields of public life that can regulate order and justice, especially to reveal the reality that occurs in cases of prostitution in Thailand.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sri Juwita Putri; Qristiana Qristiana; Nadila Khairunisa; Alief Anugrah; Herli Antoni
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.309

Abstract

In Article 80 of the Law on Environmental Protection and Management, it has been regulated regarding government coercive administrative sanctions aimed at stopping violations and taking action to restore environmental functions. According to Law no. 32 of 2009 regarding the protection and management of the environment which is already stated in Article 1 paragraph (14) which states that environmental pollution is the entry or inclusion of living things. The data analysis method used is qualitative with research results based on certain statutory norms related to environmental protection and management. In Indonesia there have been several cases that are quite detrimental and endanger the region itself. To protect the area from these things, the government also issued an Environmental Protection and Management Act aimed at protecting and preventing the environment from environmental crimes from irresponsible actors as well as informing or guiding local communities and entrepreneurs to protect their environment. Fine criminal sanctions are carried out to overcome and restore the environment, and pay compensation to the government as an environmental supervisor. The principle of ultimum remedium is applied here, namely criminal sanctions that are given after administrative sanctions have been given once to the perpetrators of crimes in the form of imprisonment and also fines. Imprisonment sanctions as an ultimatum remedium support the enforcement of norms and strengthen administrative sanctions if they are not implemented optimally.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Budidaya Tanaman Cabe Carolina Reaper HP22BNH7 (Capsicum Chinense) Herli Antoni; Asmak Ul Hosnah; Gagah Arjunaman Elit; Yennie K Milono; Lindryani Sjofjan
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 3, No 2 (2023): June
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.3.2.333-338.2023

Abstract

Cabe Carolina Reaper HP22BNH7 (Capsicum Chinense) merupakan salah satu tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah dengan Ukuran varietas ini cukup kecil, sekitar dua setengah hingga lima setengah sentimeter atau sekitar dua buku jari orang dewasa. Permukaan kulitnya cenderung bergelombang, meski beberapa Carolina Reaper memiliki permukaan kulit yang halus. dengan tingkat kepedasan hingga 1.400.000 hingga 2.200.000 Scoville Heat Units. Cabe jenis ini masih sangat jarang dibudidayakan oleh para petani karena tingkat kesulitan pembudidayaan dan masih kurangnya literasi tentang tanaman ini namun cabe jenis ini memiliki nilai Ekonomi yang pantastis dan bernilai tinggi. Tanaman ini mempunyai banyak manfaat terutama pada buahnya, yaitu sebagai bumbu masak, bahan campuran industri makanan dan berbagai inovasi makanan ringan yang akhir-akhir ini sangat buming di kalangan anak muda yang memiliki ketertarikan makanan pedas.. Di Semende Farm tanaman ini tergolong baru dan masih tahap percobaan dari hasil bibit yang kami miliki sehingga keinginan untuk meningkatkan serta mengembangkan tanaman cabe jenis ini sangat tinggi di lihat dari nilai ekonomis yang sangat baik. Teknik budidaya cabe ini merupakan salah satu cara untuk memproduksi cabe dengan mengedepankan produk yang sehat. Kenaikan harga cabe berdampak terhadap pendapatan keluarga. Oleh karenanya PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan Lahan Kosong untuk menanam cabe Carolina Reaper HP22BNH7 (Capsicum Chinense).
Increasing The Understanding of Youth Groups about the Sexual Violence Crime Law The Initial Milestone in the Elimination of Sexual Violence in the Community of Sukasari Village, East Bogor Herli Antoni; Asmak Ul Hosnah; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya; Nazarudin Latif; Yennie K Milono
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 09 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Sexual Violence Law (UU TPKS) which contains important and strategic legal politics and is a breakthrough in legal renewal and protection of the community, this regulation is expected to answer various problems of sexual violence that continue to occur in various modes. The results of the 2021 National Women's Life Experience Survey conducted by the Ministry of PPPA, the Central Statistics Agency and the Demographic Institute of the University of Indonesia found that 1 in 19 women (aged 15-64 years) had experienced sexual violence other than their partners. Of course, with the existence of these regulations and regulations, it is hoped that it will be able to be accepted by the community, especially among young people as the spearhead of the civilization and progress of the Indonesian nation, especially the youth group in the Sukasari village environment, this is an encouragement so that young people in the Sukasari village environment understand and are able to be protectors for themselves and their closest environment about the latent dangers of sexual violence so as not to become victims of this crime, Of course, with this purpose, the method that will be applied is to socialize the newly legalized laws and regulations regarding the crime of sexual violence, and to assist pinyitas and form an integrated service post for assistance to youth and the community. From this effort, it is hoped that youth groups and the community will have an understanding and increase knowledge of laws and regulations related to sexual violence, on the other hand, the existence of an integrated service post is able to accompany the community and youth who are victims as well as the community can be actively involved as a moral movement for the prevention of sexual violence. this is certainly a great hope for the community to be able to implement it in daily life in the community.
Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Herli Antoni
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.512

Abstract

Marriage between two people who have different religions is prohibited by almost all religions in Indonesia. Even though efforts have been made to obtain legal marital status, when a marriage is carried out, it is still obligatory to pay attention to Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The existence of an official registration in the form of a marriage certificate cannot be overlooked, because without it, marriages that are valid but not registered will not be recognized by the State. Marriage without legal recognition certainly has legal consequences, especially if it involves partners with different religions. This can create significant legal problems for husbands, wives and third parties, including the inheritance rights of children born in the marriage. The existence of a legal marriage is the basis of rights and obligations between husband and wife. The existence of a legally valid marriage and offspring born from a legal marriage are crucial to protecting the wife's rights regarding joint living and property. This is because, as stipulated in Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law, children born from illegitimate marriages only have legal ties with their mothers.
Government policy in providing legal protection for industrial designs on logos as a characteristic of a business in social media Muhamad Firman; Rafi Harits Anandito; Anggi Permana; Maulana Rafli Nuriska Salim; Herli Antoni
Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE) Vol 2, No 2 (2023): Available Online in October 2023
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36055/jocse.v2i2.20525

Abstract

Perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral bagi sang pemilik. Peraturan mengenai Hak cipta telah diregulasi pada UU Hak Cipta dan UU kekayaan intelektual sehingga dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengatasi permasalahan mengenai hak cipta. Namun, masih banyak kejadian plagiasi maupun peniruan suatu desain, termasuk peniruan logo yang mana mereka tidak mendapat izin  sama sekali dari pencipta namun menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan membuat bahan kajian mengenai upaya perlindungan hak cipta oleh pemerintah melalui UU. Metode penelitian hukum normatif yang mendekatkan pada UU digunakan dalam penelitian ini. Beberapa hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu perlindungan keorisinilan dengan cara upaya preventif dan represif. Selain itu, dilakukan sosialisasi pada mayarakat mengenai HKI dan bagaimana langkah yang tepat ketika suatu karya diplagiasi. Copyright protection is necessary to prevent violations of the economic and moral rights of the owner. Regulations regarding copyright have been regulated in the Copyright Law and intellectual property law to help the public understand and resolve problems regarding copyright. However, there are still many incidents of plagiarism or imitation of designs, including fabrication of logos where they need permission from the creator but use them irresponsibly. This community service is carried out by creating study materials regarding efforts to protect copyright by the government through law. Normative legal research methods that are closer to the rule are used in this research. Some of the results obtained are that there are several legal protections that the government can implement to help protect originality using preventive and repressive efforts. Apart from that, socialization was carried out to the public regarding IPR and the appropriate steps when a work is plagiarized.
Analysis of protection of garment products in the domestic industry against the thrifting industry Diana Hernida Putri; Mustika Bunga Hijriyah; Windi Edriani Ningsih; Rico Januar; Herli Antoni
Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE) Vol 2, No 2 (2023): Available Online in October 2023
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36055/jocse.v2i2.20323

Abstract

Peningkatan pembelian barang bekas impor oleh masyarakat merupakan masalah yang cukup serius terutama berdampak pada industri garmen. Banyak masyarakat yang lebih memilih pakaian bekas impor daripada produk lokal. Masalah tersebut merupakan tantangan bagi industri garmen agar dapat bersaing dengan baik. Aturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas sudah lama digencarkan oleh pemerintah untuk membantu industri garmen dalam negeri. Namun, belum ada perubahan signifikan terhadap permasalahan tersebut sehingga perlu adanya perlindungan yang kuat untuk produk garmen agar tetap bertahan di pasar domestik. Artikel ini akan fokus mengkaji mengenai aturan megenai impor pakaian bekas. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang melakukan pengkajian secara  empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali aturan pemerintah yang telah digencarkan mengenai pakaian impor. Selain itu, artikel ini memberikan pemahaman mengenai tinjauan ekonomi dari UU yang dikemukakan oleh para menteri dan solusi yang harus dihadapi industri garmen.The increase in purchases of imported second-hand goods by the public is a severe problem, significantly affecting the garment industry. Many people prefer imported used clothing to local products. This problem is a challenge for the garment industry to compete well. The government has long been intensifying regulations regarding prohibiting imports of used clothing to help the domestic garment industry. However, this problem has remained the same, so there needs to be strong protection for garment products to remain viable in the domestic market. This article will examine the regulations regarding the import of used clothing. This research uses normative legal research methods that carry out empirical studies. The results show that many government regulations have been intensified regarding imported clothing. In addition, this community service provides an understanding of the economic review of the law put forward by the ministers and the solutions that the garment industry must face.
Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional Febrian Ariansah; Firda Amelya Malik; Milania Saphira; Vidya Erviana; Herli Antoni
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.518-528

Abstract

Sengketa Laut China Selatan (LCS) bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1947 yang mengklaim 90% wilayah LCS termasuk ke dalam teritorialnya. Namun, klaim tersebut tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, melainkan hanya berdasarkan aspek historis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai negara yang berbatasan dengan LCS, Vietnam menuntut hak berdaulat yang didasari pada ketentuan Hukum Laut Internasional dan aspek historis untuk membuktikan kedaulatannya atas kepulauan Spratly yang akan meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam. Penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Piagam PBB dapat dilakukan melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsilasi, arbitrase, serta penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan atau kesepakatan antara negara yang bersengketa. Apabila upaya negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka diperlukan keterlibatan PBB atau ASEAN sebagai mediator antara China dengan Vietnam maupun negara-negara pengklaim LCS.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida Ester Stevany Putri; Illa Fatika Syahda; M. Zaki Rizaldi; Rizki Dwi Putra; Herli Antoni
HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Vol 1, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/hemat.v1i1.2064

Abstract

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang pembahasan kejahatannya merupakan permasalahan kemanusiaandan menurut salah satu ahli yaitu Wilhelm Sauer berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya; dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negar-negara dan bangsa-bangsa. Kasus Kejahatan kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini semakin meningkat yang menimbulkan keresahan di masyarakat terutama terkait kasus pembunuhan. Salah satunya yaitu pembunuhan menggunakan sianida yang merupakan bentuk kejahatan serius dan memerlukan investigasi yang cermat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait kasus pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan sianida, dengan fokus pada motif, pelaku, serta dampak yang dihasilkan.