Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Upaya Bela Negara di Era Society 5.0 Ari Nurhayati; Arifuddin Uksan; Editha Praditya Duarte
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.834 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3352

Abstract

AbstrakBela negara berhubungan erat dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat. Dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era society 5.0, maka kesadaran akan ilmu pertahanan dan bela negara harus ditanamkan agar setiap warga negara memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Bela negara merupakan konsep yang dibuat untuk mempertahankan eksistensi negara agar mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya bela negara merupakan bentuk kerelaan setiap warga negara sebagai pengabdian dan cinta kepada bangsa dan negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bela negara dalam menghadapi era society 5.0 sebagai upaya dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.Kata Kunci: Bela Negara, NKRI, Society 5.0 AbstractState Defense is closely related to the goals of the Indonesian state as stated in the fourth paragraph of 1945 Constitution. In maintaining national soverignity dan the integrity of the unitary Stae of Republic Indonesia (NKRI) in the era of society 5.0, awareness of the science of defense and state defense must be instilled so that every citizen has an attitude of nationalism and patriotism. State defense is a concept created to maintain the existence of the state in order to be able to face threats,disturbance, obstacles and challenges both coming from within and outside the country. Efforts to defend the country is a form of willingness of every citizen as devotion and love to the nation and state. This paper aims to find out the understanding of state defense in facing the era of society 5.0 as an effort to maintain the integrity and sovereignity of the Indonesian nation and state.Keywords: NKRI, Society 5.0, State Defense
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SEMI MILITER DI SEKOLAH KEDINASAN SEBAGAI PENCETAK SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA Shafira Karunia Hildawati; Susilo Adi Purwantoro; Editha Praditya Duarte; Hikmat Zakky Almubaroq; Fachmi Khoiruddin; Tuflichatul Ummul
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3275-3285

Abstract

Sumber Daya Manusia Pertahanan kedepannya sangat diperlukan guna mendukung Pertahanan Negara, namun perlunya manajemen sumber daya manusia pada implementasi pendidikan semi militer yang telah diatur dan dirancang agar menghasilkan kader-kader pemimpin hebat di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi pendidikan semi militer di sekolah kedinasan bagi kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analisis deskriptif kualitatif. Data data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal atau artikel, dan internet yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Hasil penelitian ini yakni terdapat banyak kesamaan dan budaya yang melekat antara sekolah kedinasan dan budaya militer sehingga para taruna atau siswa nantinya dapat dengan mudah menyesuaikan dengan lingkungan pertahanan atau kemiliteran serta untuk mengidentifikasi kader-kader potensial yang akan menduduki jabatan pimpinan seperti menjadi pemimpin di TNI/POLRI melalui jalur masuk PaPK/SIPSS dan menjadi prioritas sebagai komponen cadangan ketika sudah lulus dari sekolah kedinasan.
South-East Asian Countries Defense Diplomacy Strategy for Capacity Building Study Case of Philipines Calvin Anthony Putra; Syaiful Anwar; Editha Praditya Duarte
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9398

Abstract

This study explores the changing dynamics of defense and diplomacy in the Philippines amidst the escalating rivalry between the United States (US) and China. Due to its strategic geographical location, the Philippines faces susceptibility to the consequences of this rivalry. The primary focus is on the Philippines' comprehensive defense diplomacy strategy, which has been in practice since the Ramos administration. Rooted in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Philippines pursues a law-centric diplomacy, notably through the 2009 Philippine Baselines Law. The strategic framework draws inspiration from Harry R. Yarger's "Little Book on Big Strategy," emphasizing the importance of aligning national strengths with the prevailing strategic environment. Actively engaging in capacity-building initiatives within Southeast Asia, the Philippines participates in various forums such as ASEAN, ADMM, and ADMM-Plus. These initiatives encompass the modernization of defense forces, increased maritime awareness, and fortified coastal defense. The discussion also encompasses the country's defense industry, the crucial role of the Armed Forces, and its readiness for international collaboration. In essence, the Philippines adopts a proactive approach by integrating diplomatic strategies, capacity-building endeavors, and a commitment to international law to ensure stability and security amidst evolving regional challenges.
Strategi Integrasi Sosial dan Ekonomi Imigran Ilegal Rohingya di Wilayah Perbatasan Indonesia – Myanmar Nurman Machmud; Hikmat Zakky Al-Mubaroq; Editha Praditya Duarte
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6065

Abstract

Abstrak Permasalahan mendasar adalah banyak ribuan imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan Myanmar pada setiap tahunnya. Kedatangan mereka tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Aceh Utara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sosial dan ekonomi yang tepat bagi imigran Rohingnya menjadi sangat penting. Integrasi sosial dan ekonomi adalah sebuah proses penyatuan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, etnis, maupun status sosial ekonominya. Integrasi sosial dan ekonomi yang kuat dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Analisis data yang digunakan itu deskriptif dengan studi literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun data yang digunakan itu data primer dan data sekunder dengan bersumber pada google scholar, publish or perish, dan website resmi mengenai kebijakan dalam menangani imigran rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis situasi dan permasalahan dalam integrasi imigran Rohingya saat ini di wilayah perbatasan, hal ini tentunya mengganggu sosial dan adanya persaingan ekonomi. Tentunya pemerintah harus merumuskan strategi integrasi sosial dan ekonomi yang efektif dan efisien di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi integrasi sosial dan ekonomi imigran Rohingya yang efektif itu mencakup: mediasi konflik, sosialisasi multikulturalisme, akses langsung ke layanan publik, memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, serta memberikan program yang padat karya infrastruktur daerah. Penelitian ini menunjukan tantangan-tantangan seperti kompleksitas hukum, resistensi sosial dan perlunya kebijakan pemerintah. Pentingnya strategi komprehensif yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan hukum. Tentunya dalam implementasi strategi ini memerlukan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait seperti pejabat daerah dengan pejabat pusat. Kata Kunci: Imigran Ilegal, Integrasi, Rohingya, Strategi, Wilayah Perbatasan Abstract The fundamental problem is that thousands of illegal immigrants enter Indonesia through the Myanmar border every year. Their arrival certainly has the potential to cause social conflict and economic competition with local communities in the border area, especially in North Aceh. Therefore, proper social and economic integration for Rohingya immigrants is crucial. Social and economic integration is a process of unification of different groups of people, both in terms of culture, religion, ethnicity, and socio-economic status. Strong social and economic integration can create a harmonious, prosperous and productive society. This research uses a qualitative method, the data analysis used is descriptive with a literature study that is relevant to the topic of discussion. The data used are primary data and secondary data sourced from google scholar, publish or perish, and official websites regarding policies in dealing with rohingya immigrants entering Indonesian territory. the purpose of this study is to analyze the situation and problems in the current integration of Rohingya immigrants in the border region, this certainly disrupts social and economic competition. Surely the government must formulate an effective and efficient social and economic integration strategy in the border region of Indonesia and Myanmar. The results of this study show that effective social and economic integration strategies of Rohingya immigrants include: conflict mediation, socialization of multiculturalism, direct access to public services, providing business capital assistance and skills training, and providing labor-intensive regional infrastructure programs. The research points to challenges such as legal complexity, social resistance and the need for government policies. The importance of a comprehensive strategy that takes into account social, economic and legal aspects. Of course, the implementation of this strategy requires coordination between relevant stakeholders such as local officials and central officials. Keywords: Illegal Immigrants, Integration, Rohingya, Strategy, Border Region