Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Strengthening Children's Religious Education Impact of the Covid-19 Pandemic Through Family Empowerment Arifuddin Uksan
TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society TARBIYA: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETY | VOL. 8 NO. 2 2021
Publisher : Faculty of Educational Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tjems.v8i2.25099

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to analyze the extent to which the family has an important role in instilling and growing character values that exist in society through strengthening religion in children as a result of the Covid -19 pandemic. The research method used is a qualitative method with a religious approach. Data collection techniques using documentation techniques in the form of scientific journals and books written by competent authors. The study of data analysis used content analysis techniques. The findings of this study are the strategic position of the family, if properly prepared, will become a vital place for human development, especially in preparing human resources who have noble character qualities. On the contrary, it will be a source of disaster when religion in the family is ignored or does not get an adequate portion. This study contradicts the reinforcement theory of motivation proposed by B. F. Skinner but supports the theory of moral strengthening of Imam Al-Gazali. The conclusion of the study is that family empowerment can strengthen the practice of religion in children as a result of the  Covid-19 pandemic which is very strategic because it essentially aims to change individual behavior, knowledge, attitudes and values and skills.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter yang ada di masyarakat melalui penguatan agama pada anak akibat pandemi Covid -19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan religi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal ilmiah dan buku-buku yang ditulis oleh penulis yang berkompeten. Kajian analisis data menggunakan teknik analisis isi. Temuan penelitian ini adalah posisi strategis keluarga, jika dipersiapkan dengan baik, akan menjadi tempat vital bagi pembangunan manusia, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas akhlak mulia. Sebaliknya, akan menjadi sumber malapetaka ketika agama dalam keluarga diabaikan atau tidak mendapat porsi yang memadai. Penelitian ini bertentangan dengan teori penguatan motivasi yang dikemukakan oleh B. F. Skinner tetapi mendukung teori penguatan moral Imam Al-Gazali. Kesimpulan penelitian adalah pemberdayaan keluarga dapat memperkuat pengamalan agama pada anak akibat pandemi Covid-19 yang sangat strategis karena pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah perilaku individu, pengetahuan, sikap dan nilai serta keterampilan. How to Cite: Uksan, A. (2021). Strengthening Children's Religious Education Impact of the Covid-19 Pandemic Through Family Empowerment. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 8(2), 212-2281. doi:10.15408/tjems.v8i2.25099.
Perancangan Sistem Pemanas Ruangan dengan Memanfaatkan Energi Panas dari Brine di Lapangan Panas Bumi Wayang Windu Fhandy Pandey; Yanif Dwi Kuntjoro; Arifuddin Uksan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.059 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3166

Abstract

AbstrakFluida yang diproduksikan dari sumur-sumur lapangan panas bumi bisa berwujud satu fasa air, satu fasa uap ataupun dalam bentuk dua fasa (air dan uap). Pada lapangan-lapangan panas bumi yang memproduksikan dua fasa fluida, fasa uap dan air dipisah dengan menggunakan separator. Uap digunakan untuk menggerakan turbin. Fluida hasil pemisahan (brine) diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Injeksi kembali fluida ke dalam reservoir melalui sumur reinjeksi. Brine hasil pemisahan masih memiliki energi panas dan dapat dimanfaatkan kembali. Temperatur brine yang dimanfaatkan untuk pemanasan ruangan akan berkurang. Jika temperatur brine berkurang hingga melewati nilai tertentu, maka akan menimbulkan terbentuknya endapan (scaling) pada pipa brine tersebut. Nilai minimum temperatur brine perlu diketahui. Nilai minimum berguna untuk mempertimbangkan besar heat loss dari brine yang digunakan untuk pemanasan ruangan. Tujuan kajian ini yaitu merancang alat penukar panas untuk sistem pemanas ruangan menggunakan brine panas bumi. Sistem pemanas ruangan untuk 64 kamar. Hasil perhitungan didapatkan besar area perpindahan panas HE yaitu 113.9 m2 dan Panjang Pipa HE yaitu 57,11 m. Luas penampang ducting untuk setiap ruangan yaitu 0.05 m2. Nilai SSI < 1 menunjukan bahwa brine keluaran dari heat exchanger menuju sumur injeksi tidak terjadi pengendapan silika.Kata Kunci: energi terbarukan, panas bumi, geotermal, penukar panas, pemanas ruangan AbstractThe fluid produced from geothermal field wells can be in the form of one air phase, one vapor phase, or two phases (water and steam). In geothermal fields that produce two fluid phases, the vapor and water phases are separated using a separator. The steam is used to drive the turbine. The brine is reinjected into the reservoir. Re-injection brine into the reservoir through reinjection wells. Brine still has heat energy and can be reused. Reuse of brine for agriculture, agro-industry, fisheries, tourism, greenhouses, heating, and others. The temperature of the brine used for heating the room will be reduced. If the temperature of the brine is reduced beyond a certain value, it will cause the formation of deposits (scaling) in the brine pipe. The minimum brine temperature value needs to be known. The minimum value is useful for considering the amount of heat loss from the salt water used for heating the room. The purpose of this research is to design a heat exchanger for a space heating system using geothermal brine. The results of the calculation of the HE heat transfer area are 113.9 m2 and the HE pipe length is 57.11 m. The cross-sectional area of ducting for each room is 0.05 m2. SSI value < 1 indicates that the brine output from the heat exchanger to the injection well does not contain silica.Keywords: Renewable Energy, Brine, Geothermal, Heat Exchanger, Space Heating
Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Fhandy Pandey; Yanif Dwi Kuntjoro; Arifuddin Uksan; Sri Sundari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.766 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3175

Abstract

AbstrakJika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak negatif maka perlu dilakukannya suatu intervensi pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak terhadap suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa situs di internet dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tersebut mayoritas menunjukkan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan penerimaan negara.Kata Kunci: Pajak, Karbon, Indonesia AbstractIf economic activity is negatively impacted, it is necessary to request government intervention. The government can collect taxes on an economic activity that causes externalities. This study analyzes the urgency of implementing a carbon tax in Indonesia. This research is a literature study using secondary data from several sites on the internet and international journals. The results showed that the implementation of the policy showed a significant impact on the environment and state revenues.Keywords: Taxes, Carbon, Indonesia
Upaya Bela Negara di Era Society 5.0 Ari Nurhayati; Arifuddin Uksan; Editha Praditya Duarte
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.834 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3352

Abstract

AbstrakBela negara berhubungan erat dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat. Dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era society 5.0, maka kesadaran akan ilmu pertahanan dan bela negara harus ditanamkan agar setiap warga negara memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Bela negara merupakan konsep yang dibuat untuk mempertahankan eksistensi negara agar mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya bela negara merupakan bentuk kerelaan setiap warga negara sebagai pengabdian dan cinta kepada bangsa dan negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bela negara dalam menghadapi era society 5.0 sebagai upaya dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.Kata Kunci: Bela Negara, NKRI, Society 5.0 AbstractState Defense is closely related to the goals of the Indonesian state as stated in the fourth paragraph of 1945 Constitution. In maintaining national soverignity dan the integrity of the unitary Stae of Republic Indonesia (NKRI) in the era of society 5.0, awareness of the science of defense and state defense must be instilled so that every citizen has an attitude of nationalism and patriotism. State defense is a concept created to maintain the existence of the state in order to be able to face threats,disturbance, obstacles and challenges both coming from within and outside the country. Efforts to defend the country is a form of willingness of every citizen as devotion and love to the nation and state. This paper aims to find out the understanding of state defense in facing the era of society 5.0 as an effort to maintain the integrity and sovereignity of the Indonesian nation and state.Keywords: NKRI, Society 5.0, State Defense
Manajemen Pendidikan Karakter TNI dalam Meningkatkan Mental Kejuangan Prajurit Kodam/XIV Hasanuddin Arifuddin Uksan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.152 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3543

Abstract

AbstrakTugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sehingga Setiap prajurit dituntut untuk memiliki karakter yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen Pendidikan karakter TNI dalam meningkatkan mental kejuangan Prajurit Komando Daerah militer XIV/ Hasanuddin dengan lokus penelitian di Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendidikan karakter TNI pada aspek kejuangan belum dilaksanakan dengan baik sehingga untuk membentuk prajurit yang berkarakter tangguh masih sulit untuk ditingkatkan. Selain itu kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang mengawaki pembinaan mental aspek kejuangan sangat terbatas. Pendidikan karakter TNI dilakukan untuk membentuk kondisi jiwa prajurit melalui Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan. Peningkatan peran dalam pelaksanaan tugas pokok TNI dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan kemantapan karakter kejuangan setiap prajurit sebagai insan Prajurit Saptamarga.Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan, Karakter TNI, Kejuangan AbstractThe main task of the Indonesian National Army is to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia from all forms of threats and disturbances to the integrity of the nation and state so that every soldier is required to have a strong character. This study aims to analyze how the management of TNI character education in improving the mental struggle of the XIV/Hasanuddin Regional Military Command Soldiers with the research locus in Makassar. This research uses qualitative research. With interview techniques, observation and documentation. TNI character education in the fighting aspect has not been carried out properly so that it is still difficult to develop soldiers with strong character. In addition, the competence and capability of human resources who oversee the mental development of the fighting aspect is very limited. TNI character education is carried out to shape the mental condition of soldiers through the Mental Development of the Fighting Tradition. Increasing the role in the implementation of the TNI's main tasks can be carried out properly if it is supported by the stability of the fighting character of each soldier as a Saptamarga Soldier.Keywords: Management, Education, TNI Character, Struggle
KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Budi Pramono; Lukman Yudho Prakoso; Gabriel Choirul Alman; Rianto Rianto; Yudi Sutrasna; Edy Sulistyadi; Sri Murtiana; Haetami Haetami; Arifuddin Uksan; Hikmat Zakky Almubaroq
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.3608

Abstract

Digitalisasi eknomi menembus batas wilayah negara dan kedaulatan ekonomi yang dapat saja menjadi peluang atau ancaman. Digitalisasi tidak bisa dihindari, tetap permsalahan utamanya adalah bagaimana negara ini harus dapat merumuskan kebijakan agar masyarakat kita jangan hanya menjadi sapi perahan pihak yang-pihak lain. Dalam penelitian studi literatur ini penulis akan menganalisis bagaimana upaya terbaik setelah menemukan implemantasinya saat ini. Menggunakan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso hasil penelitian menunjukkan belum terintegrasinya kebijakan ekonomi digital terkait kementrial dan Lembaga, interaktif antara stake holder belum teruwud, transaparansi untuk melihat efektifitas ekonomi digital belum terlihat secara menyeluruh dampak tidak terigrasinya kebijakan, kontrol terhadap ekonomi digital belum efektif, dari faktor akuntabel masih belum ada big data yang bisa menjadi evaluasi terpercaya kemanfaatan ekonomi digital. Sebagai kesimpulan yang menjadi temuan baru pada penelitian ini adalah perlunya dibentuk ekonomi digital fusion center agar mendorong kemanfaatan untuk menghindari hal menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia
ENERGY SECURITY POLICY OF PT. PERTAMINA FACES THE DYNAMICS OF FOREIGN POLICY Budi Pramono; Lukman Yudho Prakoso; Gabriel Choirul Alman; Rianto Rianto; Yudi Sutrasna; Edy Sulistyadi; Junindra Duha; Haetami Haetami; Arifuddin Uksan; Sri Sundari; Juliana Juliana; Ahmad Ahmad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3609

Abstract

: Indonesia is a country that has diversity abundant natural resources, including energy resources. Indonesia's role in the energy sector is very large, for example Indonesia is one of the exporters of coal and LNG (Liquefied Natural Gas) is the largest in the world. Wealth is real is the capital to become a great country. PT. Pertamina (Persero) as a national-scale oil company that has been committed to providing the best contribution to the Indonesian economy. The research method uses descriptive qualitative. The results of the study show that Kube 1998 includes five main policy and nine policies supporters. The main policies are: Diversification is diversification use of energy, both renewable or non-renewable. Intensification is the search for energy sources through survey and exploration activities so that can upgrade new reserve especially fossil energy. Conservation is carried out starting from the upstream side down to the bottom. The main target of Pertamina's policy related to the protection of biodiversity is ecosystems located in/close to Pertamina's working areas, both on land and in sea. Determination of the average energy price which gradually directed to follow the mechanism market and Paying attention to environmental aspects in development in the energy sector including in it gives priority in utilization of clean energy. The novelty of this research is PT. Pertamina Faces The Dynamics Of Foreign Policy seeks to increase its role in driving the national economy by developing strategies to meet national energy in a sustainable manner and reduce imports of oil and gas
Peran Puspenerbad TNI AD Dalam Mendukung Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku Muhammad Habib Wicaksono; Arifuddin Uksan; Eri Radityawara Hidayat; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4737

Abstract

Abstrak Operasi pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari seluruh unsur TNI, termasuk Puspenerbad TNI AD. Dalam hal ini Puspenerbad TNI AD memiliki peran penting dalam mendukung tugas operasi tersebut, terutama dalam hal operasi kemanusiaan, dorongan logistik, penegakan hukum, keamanan dan pengangkutan personel serta peralatan militer. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas Puspenerbad TNI AD di wilayah tersebut dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Maluku. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain kondisi geografis kepulauan yang terpisah oleh lautan, cuaca buruk, dan ketidakmampuan untuk mengakses area tertentu sehingga diperlukan adanya alat pendukung ataupun teknologi dan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam menguasai teknologi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh Puspenerbad dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan alat transportasi yang memadai, peningkatan pelatihan personel, dan perbaikan infrastruktur wilayah dan bandara dapat membantu meningkatkan efektivitas Puspenerbad TNI AD dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di Maluku. Kata Kunci: Militer, Pengamanan, Puspenerbad, TNI AD. Abstract The operation to secure vulnerable areas in Maluku Province has complex challenges and requires the active role of all elements of the TNI, including the center of army aviation. In this case the center of army aviation has an important role in supporting the task of the operation, especially in terms of humanitarian operations, logistical support, law enforcement, security and the transportation of personnel and military equipment. There are several factors that can influence the effectiveness and efficiency of the center of army aviation task in the region in supporting security operations in vulnerable areas in the Maluku region. Some of the challenges and obstacles faced include the geographical conditions of the islands which are separated by the ocean, bad weather, and the inability to access certain areas so that it is necessary to have supporting tools or technology and qualified human resources in mastering the technology of the main weapon system tools owned by the center of army aviation in support the basic tasks of the Indonesian Army. Therefore, increasing the availability of adequate means of transportation, increasing personnel training, and improving regional and airport infrastructure can help increase the effectiveness of the Puspenerbad TNI AD in supporting security operations in vulnerable areas in Maluku. Keywords: Military, Security, the center of army aviation , Indonesian Army.
Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia Nurhidayat; Kusuma; Arifuddin Uksan; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4759

Abstract

Abstrak Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan apparat pemerintah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Kata Kunci: Konflik, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), demokratis, perdamaian. Abstract Conflicts in Papua involving the Armed Criminal Group (KKB) and government officials are still common. Based on the results of the research, it was found that conflict resolution in the land of Papua since the Old Order regime to the Reform regime for more than fifty years in terms of conflict resolution aspects shows that the Government still tends to use a security approach which still shows insignificant results. For this reason, the Government is required to use a new approach in resolving conflicts in Papua. A new approach that accommodates the aspirations of various parties in Papua with the hope that this approach will be able to bring peace, justice and equality to the land of Papua. Learning from the past, the Government of Indonesia is required to resolve prolonged conflicts in ways that uphold democratic values, not in coercive-repressive ways. Dialogue between the Government of Indonesia and parties in Papua is expected to result in conflict resolution in the form of political recognition for indigenous Papuans, sustainable economic development, withdrawing the military, and upholding law and human rights so as to create a consensus that brings peace to the land of Papua. Keywords: Conflict, Armed Criminal Group (KKB), democracy, peace.
Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Arifuddin Uksan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 4 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v5i4.1697

Abstract

This paper aims to analyze the importance of understanding multiculturalism in knitting diversity into a force of peace in resolving conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship, Bogor. The problem is focused on understanding multiculturalism on the formation of people's mindsets, attitudes and behavior. In order to approach this problem, theoretical references from Tilaar, Lawrence Blum, Baedhawy and Galtung are used. The data collected in this study are data obtained from field research through interviews, observation and documentation at the source of the conflict which were analyzed using qualitative methods. This study concludes that the understanding of multiculturalism is very decisive in the resolution of conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship in Bogor City. This conclusion is based on the low understanding of multiculturalism in the Bogor City community and evidenced by the occurrence of horizontal conflicts. If this condition is left without efforts to resolve it, it will become a prolonged SARA conflict. In addition, weaknesses were also found in preventing conflict in the aspect of the role of local government in implementing regulatory policies that were not quite right.