Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law
Djuwityastuti ,, Djuwityastuti
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KLAIM ASURANSI SEBAGAI DASAR ADANYA UTANG DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015) Aryo Nugroho, Aditya; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34400

Abstract

AbstractThis article describes and examines the issue of whether insurance claims can be expressed as debt in bankruptcy. This research is normative legal research is prescriptive. The types of legal research materials include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. The data analysis technique used is by deductive logic, deductive logic or processing of legal substances by deductive means of explaining a general thing then drawing it into a more specific conclusion. The results show that insurance claims can be expressed as debt. Insurance claims represent claims for achievements or obligations of new insurers will arise when the outbreak of the insurance agreement or clause required in the insurance agreement is met. If the insurer fails to fulfill his / her performance or obligations after the outbreak of the insurance agreement, the insurer may be declared indebted for not fulfilling his / her performance. With the non-fulfillment of obligations in the form of payment of money to the insured called insurance claims then make the insurer has a debt in the form of a sum of money against the insured and put the insured as a creditor while the insurer as a debtor.Keywords: Bankruptcy; Insurance; Insurance ClaimsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apakah klaima suransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaimasuransi dapat dinyatakan sebagai utang. Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketikapecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bias memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagaidebitor.Kata Kunci: Kepailitan; Asuransi; KlaimAsuransi
PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta) ,, Atyanta Nanda Dhanistha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30142

Abstract

AbstractThis article aims to explaining completion of the insurance claim payment motorized vehicles for insured in BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. This study examines the problems, firstly how the rejection of motor vehicle insurance claims and settlement of payments for the insured at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. Secondly, does the rejection of claims occurring at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta is in accordance with the laws and regulations. This research is an empirical normative legal research that is descriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study and interview, then the analysis technique used is qualitative method. The results showed that the call to pay motor vehicle insurance at BRINS Branch Yogyakarta General Insurance is done through the stages, also using Article 31 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2014 as a guidance that is handling risk quickly, easily, easily accessed and fair. The settlement of insurance claim payment at BRINS Branch Yogyakarta Public Insurance is based on the existing provisions of Law Number 40 Year 2014 regarding the rules of implementation in the OJK Regulations, the Book of Commercial Law, the Civil Code and the Standard of Motor Vehicle Insurance Indonesia. It can be proved by Article 29 paragraph (2) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 that the premium payment has been made which resulted in the responsibility of the Insurer.Keywords: Payments; claims; agreements; motor vehiclesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian pembayarannya bagi tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Kedua, apakah penolakan klaim yang terjadi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan dan wawancara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance  Cabang Yogyakarta  dilakukan  melalui  tahapan  yang  telah  ditentukan,  serta  menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.Kata Kunci : Pembayaran; klaim; perjanjian; kendaraan bermotor
AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) Sutarjo, Achmad Yusuf; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19240

Abstract

AbstractThis article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutusakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga) Saputra, Doras Nugraha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19392

Abstract

AbstractThe article of  this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations,  ownership and governance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia  dalam  melakukan  akuisisi  Bank Agroniaga,  dan  mengetahui  kepemilikan  serta  susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar  pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi  Bank Agroniaga  yang  sedang  mengalami  keterpurukan.  Kepemilikan  Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan
TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt) Aprilianingrum, Annisa; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19242

Abstract

AbstractThis article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.Keywords: responsibility; notary; inheritance certificate.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst) ,, Edwin Prasetyo; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30106

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  explain  how  the  legal  protection  of  property  buyers  on  bankrupted  developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat  preskriptif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Jenis  data  yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan  pengembang  memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.
Co-Authors ,, Atyanta Nanda Dhanistha ,, Edwin Prasetyo ,, Fandy Ahmad Adi Sulistyono ,, Adi Sulistyono Anugrah Adiastuti ,, Anugrah Adiastuti Aprilianingrum, Annisa Aprilianingrum, Annisa Arba’in Ridho Afiansyah ,, Arba’in Ridho Afiansyah Aries Mawarni Putri ,, Aries Mawarni Putri Aryo Nugroho, Aditya Diana Tantri Cahyaningsih ,, Diana Tantri Cahyaningsih Hudi Asrori S ,, Hudi Asrori S Indah Puji Astuti Utami ,, Indah Puji Astuti Utami Purwatik ,, Purwatik Saputra, Doras Nugraha Saputra, Doras Nugraha Sutarjo, Achmad Yusuf Sutarjo, Achmad Yusuf