Garuda - Garba Rujukan Digital

KUASA JUAL SEBAGAI JAMINAN EKSEKUSI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 318.K/Pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010) ,, Purwatik; ,, Djuwityastuti; ,, Hudi Asrori S
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutusperkara kuasa jual sebagai jaminan eksekusi akta pengakuan hutang berdasarkan Putusan Mahkamah Agungnomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi kuasadalam pelaksanaan kuasa jual yang terkait dengan akta Pengakuan utang.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektifyaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini dapat dikategorikan pada Hukum sebagaiputusan oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai judge make law.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Eksekusi benda jaminan melaluiakta Kuasa Jual terhadap akta Pengakuan Hutang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tetap dapatdilaksanakan, sehingga gugatan debitur dan penjamin (pemberi kuasa) ditolak, karena gugatannya tidak jelas(obscuur liebel). Penjamin selaku pemberi kuasa dan Debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum dariPutusan Mahkamah Agung tersebut karena hakim tidak dibenarkan memutus perkara melebihi atau yang tidakdiminta oleh penggugat. Sedangkan dalam perkara tersebut penggugat tidak meminta pembatalan jual beli /Peralihan hak. Debitur dan penjamin tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 4 tahun 1996 pasal 6 dan 20 tentang hak tanggungan karena Notaris tidak memberikan nasehathukum yang benar. Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkaratidak sebatas sebagai corong undang undang yang berlaku akan tetapi harus mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata kunci: Pengakuan Hutang, Kuasa Jual, Jaminan Eksekusi

IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI SUKUK NEGARA RITEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ,, Aries Mawarni Putri; ,, Djuwityastuti; ,, Adi Sulistyono
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Ritel berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan menganalisis permasalahan penerbitan serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Pejabat dan Staf Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan wawancara dengan Pejabat dan Staf Direktorat Pembiayaan Syariah, bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri Sukuk Negara Ritel menggunakan struktur Akad Ijarah Sale and Lease Back dan Akad Ijarah Asset to be Leased dengan permasalahan dan solusi penerbitan berdasarkan teori Friedman yaitu sisi struktur, substansi, dan kultur. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi tolok ukur implementasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Ritel.Kata Kunci: Implementasi, Penerbitan, Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk Negara Ritel, Friedman

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) ,, ArbaÃ¢Â€Â™in Ridho Afiansyah; ,, Diana Tantri Cahyaningsih; ,, Djuwityastuti
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tangung jwab sosial perusahaan/CSR PT. Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan bentuk kegiatan berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan, antara lain: kesulitan mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; tidak diperbolehkan sita angunan; salah presepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya yaitu kesulitan dalam survey tempat.Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), kendala

LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ,, Indah Puji Astuti Utami; ,, Djuwityastuti; ,, Anugrah Adiastuti
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis paper aimed and to provide considerations, the use of letters of credit (L/C) as a mean of payment in international trade transactions on the ASEAN economic community. This research is a prescriptive normative legal research. Letter of Credit set in the Uniform Customs and Practice for Documetary Credit 600 (UCP 600). Results The study concluded that, Letter of credit represents a mean of payment in international trade transactions. Payment using this credit is the safest and security for both parties, both parties are importing or exporting. Use of the L/C of import-export activities, particularly in the Asian region predicted will continue to increase due to the existence of regional economic groupings, such as the ASEAN economic community in the ASEAN region. Related to this, then the very suitable L/C are selected and applied as payment when the level of confidence in the beneficiary/applicant/exporter and importer and low-impact for the disadvantaged it high. In the future, in the activities of ASEAN in the region import export can use the L/C as a means of payment.Keywords: Letter of Credit, L/C, payment, international trade transactions, ASEAN Economic Community.Â AbstrakArtikel ini bertujuan untuk untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional pada ASEAN Economic Community. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Letter of Credit (L/C) diatur di dalam Uniform Customs and Practice for Documetary Credit 600 (UCP 600). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa L/C merupakan salah satu dari cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Pembayaran dengan menggunakan L/C ini merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Penggunaan L/C dalam kegiatan ekspor impor khususnya di wilayah Asia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan adanya kelompok ekonomi regional, seperti ASEAN Economic Community di wilayah ASEAN. Berkaitan dengan hal tersebut, maka L/C sangat cocok dipilih dan diterapkan sebagai pembayaran ketika tingkat kepercayaan di antara beneficiary/eksportir dan applicant/importir rendah dan dampak untuk dirugikan itu tinggi. Sehingga kedepannya, dalam kegiatan ekspor impor di wilayah ASEAN dapat menggunakan L/C sebagai pembayarannya.Kata kunci: Letter of Credit, L/C, cara pembayaran, transaksi perdagangan internasional, ASEAN Economic Community.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga) Saputra, Doras Nugraha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19392

AbstractThe article of this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations, ownership and governance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga, dan mengetahui kepemilikan serta susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga yang sedang mengalami keterpurukan. Kepemilikan Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) Sutarjo, Achmad Yusuf; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19240

AbstractThis article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutusakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta

TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt) Aprilianingrum, Annisa; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19242

AbstractThis article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.Keywords: responsibility; notary; inheritance certificate.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.

PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta) ,, Atyanta Nanda Dhanistha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explaining completion of the insurance claim payment motorized vehicles for insured in BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. This study examines the problems, firstly how the rejection of motor vehicle insurance claims and settlement of payments for the insured at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. Secondly, does the rejection of claims occurring at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta is in accordance with the laws and regulations. This research is an empirical normative legal research that is descriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study and interview, then the analysis technique used is qualitative method. The results showed that the call to pay motor vehicle insurance at BRINS Branch Yogyakarta General Insurance is done through the stages, also using Article 31 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2014 as a guidance that is handling risk quickly, easily, easily accessed and fair. The settlement of insurance claim payment at BRINS Branch Yogyakarta Public Insurance is based on the existing provisions of Law Number 40 Year 2014 regarding the rules of implementation in the OJK Regulations, the Book of Commercial Law, the Civil Code and the Standard of Motor Vehicle Insurance Indonesia. It can be proved by Article 29 paragraph (2) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 that the premium payment has been made which resulted in the responsibility of the Insurer.Keywords: Payments; claims; agreements; motor vehiclesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian pembayarannya bagi tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Kedua, apakah penolakan klaim yang terjadi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, serta menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.Kata Kunci : Pembayaran; klaim; perjanjian; kendaraan bermotor

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst) ,, Edwin Prasetyo; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explain how the legal protection of property buyers on bankrupted developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan pengembang memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.

KAJIAN YURIDIS SENGKETA KEABSAHAN LOGO SEBAGAI SEBUAH MEREK DAN HAK CIPTA ,, Fandy Ahmad; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30110

AbstractThis Legal Writing examines the validity of the Logo as a brand and copyright as ownership of potentially problematic logos in the future if the logo is listed as a Copyright by someone and there are others who register it as a brand. This writing using the method of research normative or doctrinal which is prescriptive. The results of this study is a Logo that has been used as a brand cannot be done Copyright Registration.Keywords: Logo, Copyright Registration, Brand RegistrationAbstrakPenulisanÂ HukumÂ iniÂ mengkajiÂ mengenaiÂ keabsahanÂ LogoÂ sebagaiÂ sebuahÂ merekÂ danÂ hakÂ Cipta sebagaimana Kepemilikan logo berpotensi bermasalah dikemudian hari apabila logo dicatatkan sebagai Hak Cipta oleh seseorang dan ada orang lain yang mendaftarkannya sebagai merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Suatu Logo yang sudah digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan Pencatatan Hak Cipta.Kata kunci : Logo, Pencatatan Hak Cipta, Pendaftaran Merek

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search