Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENDAMPINGAN DOSEN KEPADA TENAGA KEPENDIDIKAN UNMER PONOROGO SELAMA PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) DI MASA PANDEMI COVID-19 Tutik Heriana; Sunarso Sunarso; Maria Yosepin Endah Listyowati; Dendy Eta Mirlana; Mai Puspadyna Bilyastuti
JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION Vol. 2 No. 3 (2022): AGUSTUS
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1402.585 KB)

Abstract

The campus world in responding to the COVID-19 pandemic storm is also not much different from other agencies, there are those who think that covid does exist, some think that covid is just a lie. Of course, it is a separate homework for the campus world, which consists of academics, lecturers and education staff, in color to face problems that can be said to be trials that are not easy, or not easy. The problem is that it has not been maximally socialized about the handling of prevention of health problems evenly and PPKM throughout the education staff of Unmer Ponorogo. In addition, the psychological and economic readiness of several education personnel with the storm of the covid pandemic, as well as employees who themselves and their families have been attacked by Covid-9 (Positive Covid 19). In this activity using the PAR (Participatory Action Research) method by being problem solving, providing socialization and engaging in direct assistance. The Pangabdi team from the Lecturer group at the Merdeka University, Ponorogo, realized that in dealing with the storm of the COVID-19 pandemic, we had to work hand in hand with educational staff so that we could get through these difficult times together. Not only is it an obligation, but without the spirit of devotion that exists in the Tri Dharma of Higher Education, it is not necessarily the movement of this group of lecturers to apply elsewhere.
Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo Sunarso, Sunarso; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Andayani, Erni
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.957 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i12.1201

Abstract

Fenomena yang berkembang di Kota Ponorogo saat ini adalah masyarakat secara swadaya memasang polisi tidur (speed bump dan speed hump), padahal tindakan itu dilarang oleh Pemerintah Kabupaten. Larangan itu tertuang dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan membandingkan teori evaluasi kebijakan menurut Charles O Jones, bahwa evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut. Hal ini dapat diukur dari banyaknya pelanggaran masyarakat dalam memasang polisi tidur tanpa memberi tahu kepada Dinas Perhubungan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah tindakan pragmatis untuk mencegah kecelakaan di kawasan pemukiman, oleh karena itu Negara harus hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah mengganti kebijakan larangan dengan kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jala-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
PENERAPAN BUDAYA KERJA YANG BAIK DALAM PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO Sunarso .; Abdul Halim
JI@P Vol 11 No 1 (2022): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v11i1.6826

Abstract

Pada umumnya perangkat desa kurang menyadari bahwa aktivitas merekadalam organisasi pemerintahan desa menganut pada suatu pola yang merekaciptakan dan mereka sepakati yang disebut dengan budaya kerja atau budayaorganisasi. Karena mereka tidak menyadari keberadaan budaya kerja maka merekatidak melakukan evaluasi guna melakukan pembaharuan-pembaharuan ke arahyang lebih baik. Selain dari itu adanya kecenderungan mempertahankan status quojuga menghambat berkembangnya budaya kerja. Oleh karena itu pemerintah desaperlu menyadari bahwa mereka mempunyai budaya kerja yang merupakan refleksidari kearifan lokal yang bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan desa.Penerapan penerapan budaya kerja yang relevan dengan pemerintahan desaadalah gaya kepemimpinan partisipatif, pola komunikasi persuasif, keteladananyang baik, pemberian motivasi, pemberian kepercayaan, dan pengambilankeputusan secara musyawarah.Kata kunci : Budaya kerja, perangkat desa, pemerintahan desa.
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGUATAN PEMASARAN DI KELURAHAN TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Imam Fauzan; Sunarso Sunarso; Takim Mulyanto; Mai Puspadyna Bilyastuti; Abu Kusno Sahuti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.21749

Abstract

Pemberdayaan adalah proses menuju berdaya. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut perekonomian masyarakat melainkan penguatan pola pikir atau mindset. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menyangkut ketahanan diri, kesehatan, soft skill, semangat dan jiwa wirausaha. Bina usaha menyangkut difersivikasi usaha, pengetahuan tentang segmen pasar, promosi, dan sedangkan bina lingkungan menyangkut kondisi fisik, kebersihan, kelestarian sumber daya alam, dan kondisi sosial. Kebijakan pemerintah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan strategis dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat pasca pendemi. Keberadaan UMKM memberikan pengaruh yang besar karena jumlah UMKM tersebar di berbagai pelosok daerah, variasi bidang usaha yang beraneka ragam, dan daya serap yang besar terhadap tenaga kerja.. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambakbayan Ponorogo ini adalah; 1) Memberdayakan UMKM melalui peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMKM; 2) Memperkuat pemasaran dengan memperkenalkan digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah observasi, wawancara, penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan. Berdasarkan permasalahan maka pengabdian masyarakat ini memberikan solusi dengan melalui digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk (packaging), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan kalender kelurahan yang memuat aktivitas kelurahan dan UMKM setempat sebagai promosi.
Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Sunarso, Sunarso; Mirlana, Dendy Eta; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Yulianto, Erwin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5069

Abstract

Selection is a step to choose people with predetermined qualifications in order to fill positions in an organization. This study aims to describe the effectiveness of village apparatus selection in Sidomulyo Village, Pule District, Trenggalek Regency. The type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation studies. Respondents in this study were village heads, committee chairs, Bhabinkamtibmas, and community leaders. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the selection of village apparatus is generally effective, seen based on 1) transparency of the recruitment process; 2) clarity of laws and regulations; 3) participant competence; 4) quality of the implementing committee; 5) supervision; 6) community involvement. The results of the selection passed competent participants according to the needs of the village government. The village security situation during 2020 to 2024 was safe and there were no disturbances, where during that period 4 village apparatus selection processes were carried out. The implication of this study is that if you want to increase the effectiveness of village apparatus selection, then village leaders, village elite figures and the entire community must commit to not committing fraud and nepotism.