Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo Sunarso, Sunarso; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Andayani, Erni
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.957 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i12.1201

Abstract

Fenomena yang berkembang di Kota Ponorogo saat ini adalah masyarakat secara swadaya memasang polisi tidur (speed bump dan speed hump), padahal tindakan itu dilarang oleh Pemerintah Kabupaten. Larangan itu tertuang dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan membandingkan teori evaluasi kebijakan menurut Charles O Jones, bahwa evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut. Hal ini dapat diukur dari banyaknya pelanggaran masyarakat dalam memasang polisi tidur tanpa memberi tahu kepada Dinas Perhubungan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah tindakan pragmatis untuk mencegah kecelakaan di kawasan pemukiman, oleh karena itu Negara harus hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah mengganti kebijakan larangan dengan kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jala-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
PENERAPAN BUDAYA KERJA YANG BAIK DALAM PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO Sunarso .; Abdul Halim
JI@P Vol 11 No 1 (2022): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v11i1.6826

Abstract

Pada umumnya perangkat desa kurang menyadari bahwa aktivitas merekadalam organisasi pemerintahan desa menganut pada suatu pola yang merekaciptakan dan mereka sepakati yang disebut dengan budaya kerja atau budayaorganisasi. Karena mereka tidak menyadari keberadaan budaya kerja maka merekatidak melakukan evaluasi guna melakukan pembaharuan-pembaharuan ke arahyang lebih baik. Selain dari itu adanya kecenderungan mempertahankan status quojuga menghambat berkembangnya budaya kerja. Oleh karena itu pemerintah desaperlu menyadari bahwa mereka mempunyai budaya kerja yang merupakan refleksidari kearifan lokal yang bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan desa.Penerapan penerapan budaya kerja yang relevan dengan pemerintahan desaadalah gaya kepemimpinan partisipatif, pola komunikasi persuasif, keteladananyang baik, pemberian motivasi, pemberian kepercayaan, dan pengambilankeputusan secara musyawarah.Kata kunci : Budaya kerja, perangkat desa, pemerintahan desa.
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGUATAN PEMASARAN DI KELURAHAN TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Imam Fauzan; Sunarso Sunarso; Takim Mulyanto; Mai Puspadyna Bilyastuti; Abu Kusno Sahuti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.21749

Abstract

Pemberdayaan adalah proses menuju berdaya. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut perekonomian masyarakat melainkan penguatan pola pikir atau mindset. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menyangkut ketahanan diri, kesehatan, soft skill, semangat dan jiwa wirausaha. Bina usaha menyangkut difersivikasi usaha, pengetahuan tentang segmen pasar, promosi, dan sedangkan bina lingkungan menyangkut kondisi fisik, kebersihan, kelestarian sumber daya alam, dan kondisi sosial. Kebijakan pemerintah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan strategis dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat pasca pendemi. Keberadaan UMKM memberikan pengaruh yang besar karena jumlah UMKM tersebar di berbagai pelosok daerah, variasi bidang usaha yang beraneka ragam, dan daya serap yang besar terhadap tenaga kerja.. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambakbayan Ponorogo ini adalah; 1) Memberdayakan UMKM melalui peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMKM; 2) Memperkuat pemasaran dengan memperkenalkan digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah observasi, wawancara, penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan. Berdasarkan permasalahan maka pengabdian masyarakat ini memberikan solusi dengan melalui digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk (packaging), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan kalender kelurahan yang memuat aktivitas kelurahan dan UMKM setempat sebagai promosi.
Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Sunarso, Sunarso; Mirlana, Dendy Eta; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Yulianto, Erwin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5069

Abstract

Selection is a step to choose people with predetermined qualifications in order to fill positions in an organization. This study aims to describe the effectiveness of village apparatus selection in Sidomulyo Village, Pule District, Trenggalek Regency. The type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation studies. Respondents in this study were village heads, committee chairs, Bhabinkamtibmas, and community leaders. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the selection of village apparatus is generally effective, seen based on 1) transparency of the recruitment process; 2) clarity of laws and regulations; 3) participant competence; 4) quality of the implementing committee; 5) supervision; 6) community involvement. The results of the selection passed competent participants according to the needs of the village government. The village security situation during 2020 to 2024 was safe and there were no disturbances, where during that period 4 village apparatus selection processes were carried out. The implication of this study is that if you want to increase the effectiveness of village apparatus selection, then village leaders, village elite figures and the entire community must commit to not committing fraud and nepotism.
Penguatan Karakter Kepemimpinan Kader Aisyiyah dalam Bingkai Pelatihan dan Pengabdian Dosen Interdisipliner Dendy Eta Mirlana; Sunarso Sunarso; Riza Dessy Nila Ayutika; Ria Fajar Nurhastuti; Amrih Yuwono; Tri Rahayu Ningsih; Dyah Erlina Sulistyaningrum
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Oktober : SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/safari.v5i4.3130

Abstract

The issue of women’s leadership, particularly in religious organizations such as Aisyiyah, faces ongoing challenges in the optimal development of leadership character. Strengthening leadership character is essential to ensure that female cadres possess resilience, integrity, and managerial competence to take on strategic roles in society. This program was carried out as a community service initiative with the aim of enhancing the leadership capacity of Aisyiyah cadres through an integrated training program facilitated by an interdisciplinary team of lecturers. The methods applied included interactive training, focused group discussions (FGDs), case simulations, and personal reflection exercises, all designed to develop leadership grounded in progressive Islamic values that emphasize justice, equality, and responsibility. The results revealed that the cadres showed increased understanding of leadership principles, greater confidence in assuming organizational responsibilities, and improved ability in planning and making strategic decisions. Furthermore, the interdisciplinary approach encouraged collaboration and broadened perspectives in addressing challenges within the organization. This initiative confirms that community-based leadership training rooted in both values and practical application can effectively build leadership character among women in faith-based organizations. In addition, the program contributes to strengthening Aisyiyah’s institutional capacity while empowering female cadres to play transformative roles in advancing society.
Analisis Politik Hukum Kebijakan Debureaucratization: Implikasi Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 terhadap Profesionalisme dan Kesejahteraan Dosen Mohammad Achwan; Dyah Erlina Sulistyaningum; Sunarso Sunarso; Dendy Eta Mirlana; Akhorin Siswanto; Suryadi Suryadi; Wildan Nur Hidayatullah
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 3 (2026): September: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i3.12572

Abstract

The debureaucratization policy in higher education governance represents the government's effort to simplify administrative processes and enhance the effectiveness of academic responsibilities. The issuance of Ministerial Decree of Higher Education, Science, and Technology Number 39/M/KEP/2026 reflects a policy shift that affects the roles, workloads, and professional autonomy of lecturers in carrying out teaching, research, and community service activities. This study aims to analyze the legal politics underlying the debureaucratization policy and to examine its implications for lecturers’ professionalism and welfare. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving regulations, policy documents, and relevant academic literature. The findings indicate that the debureaucratization policy was designed as an instrument of higher education governance reform aimed at promoting efficiency, flexibility, and the improvement of academic services. At the same time, its implementation has generated various implications for lecturers, including opportunities to strengthen professionalism through the reduction of administrative burdens, as well as challenges related to policy certainty and the fulfillment of welfare aspects. This study highlights the importance of harmonizing bureaucratic simplification objectives with the protection of lecturers’ rights and interests to ensure that policy reforms are implemented in a sustainable and equitable manner.
Cross-Disciplinary Synergy: The Collaborative Role of Lecturers in PKM for Optimizing the Tri Dharma Agus Suryanto; Rettagung Diana; Ria Fajar NurHastuti; Ayu Fitriyah; Dyah Erlina Sulistyaningrum; Amrih Yuwono; Sunarso Sunarso; Dendy Eta Mirlana; Tri Rahayuningsih; Ayuba Olaniyi Jibril
Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Juni : Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/kegiatanpositif.v3i2.1980

Abstract

The community service program or PKM is a strategic initiative aimed at developing student potential while serving as a platform for implementing the Tri Dharma of Higher Education. This article examines the collaborative role of interdisciplinary lecturers in mentoring PKM and their contribution to optimizing education, research, and community service. Using a descriptive-qualitative approach, the discussion focuses on how synergy among lecturers from diverse academic backgrounds enhances the quality of proposals, strengthens applied research, and promotes innovative solutions for society. Such collaboration not only broadens students’ perspectives but also reinforces the role of lecturers as key agents in the advancement of impactful and relevant knowledge. The findings indicate that lecturer collaboration in PKM plays a crucial role in fostering a productive academic environment and in achieving sustainable outcomes in the Tri Dharma. Therefore, institutional support, incentive policies, and a structured collaborative ecosystem are essential for success.