Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Abdi Insani JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Community Journal Journal of Community Dedication
Mai Puspadyna Bilyastuti
Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Adopsi Citizen’s Charter (Kontrak Pelayanan) Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang) Mai Puspadyna Bilyastuti; Abdul Juli Andi Gani; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.86 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan publik di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter untuk optimalisasi pelayanan publik di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Draft Dokumen Citizen’s Charter, Tahap Pengesahan Dokumen Citizen’s Charter, dan Tahap Pelaksanaan. Dinilai dari beberapa tema yang ada dalam Citizen’s Charter pelaksanaan pelayanan publik dengan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal ; (a) standar yang lebih tinggi, meskipun standar pelayanan diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan, namun penerapannya masih ada yang belum memenuhi kesepakatan dalam dokumen Citizen’s Charter; (b) keterbukaan; adanya keterbukaan baik jenis layanan, biaya layanan, jadwal layanan, nama dokter atau petugas pemberi layanan, maupun alur dan persyaratan layanan akan tetapi dalam hal ini masih banyak pasien yang belum memahami alur pelayanan; (c) Informasi; target maupun hasil kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka tapi hanya dimuat dalam buku laporan tahunan rumah sakit. Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang hendaknya dipublikasikan secara luas baik itu melalui media masa cetak maupun elektronik, website, penerbitan booklet atau leaflet agar masyarakat awam mengetahui tentang pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang selain itu masyarakat juga dapat ikut mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dokumen Citizen’s Charter atau belum. Evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter oleh Tim Citizen’s Charter yaitu antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan progam tersebut. Kata kunci : Adopsi Citizen’s Charter, Optimalisasi pelayanan publik
PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PONOROGO DENGAN SIJITU (SISTEM INFORMASI PERIZINAN TERPADU) Mai Puspadyna Bilyastuti
REFORMASI Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.45 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v9i1.1346

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of DPMPTSP Ponorogo Regency public services with SIJITU. The research method used is qualitative research, data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the implementation of online services based online with SIJITU had not run optimally as seen from the fact that there were not many people who used the online-based licensing service, because there were several barriers including ignorance of the public about the online licensing system. the internet access network has not fully supported (in some areas of Ponorogo Regency, especially remote areas, internet access is still difficult), and the limited human resources of DPMPTSP who have expertise in informatics and other supporting technical fields. Keywords: Public Service; integrated licensing Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Ponorogo dengan SIJITU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis online dengan SIJITU belum berjalan secara maksimal terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pelayanan perizinan berbasis online tersebut, karena adanya beberapa hambatan, antara lain ketidaktahuan masyarakat akan adanya sistem perizinan online, masyarakat belum memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi online tersebut, akses jaringan internet belum sepenuhnya mendukung (di beberapa kawasan Kabupaten Ponorogo terutama daerah pelosok akses jaringan internet masih sulit), serta terbatasnya SDM DPMPTSP yang memiliki keahlian di bidang informatika dan bidang-bidang teknis pendukung lainnya. Kata kunci: Pelayanan Publik; Perizinan Terpadu
PENDAMPINGAN DOSEN KEPADA TENAGA KEPENDIDIKAN UNMER PONOROGO SELAMA PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) DI MASA PANDEMI COVID-19 Tutik Heriana; Sunarso Sunarso; Maria Yosepin Endah Listyowati; Dendy Eta Mirlana; Mai Puspadyna Bilyastuti
JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION Vol. 2 No. 3 (2022): AGUSTUS
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1402.585 KB)

Abstract

The campus world in responding to the COVID-19 pandemic storm is also not much different from other agencies, there are those who think that covid does exist, some think that covid is just a lie. Of course, it is a separate homework for the campus world, which consists of academics, lecturers and education staff, in color to face problems that can be said to be trials that are not easy, or not easy. The problem is that it has not been maximally socialized about the handling of prevention of health problems evenly and PPKM throughout the education staff of Unmer Ponorogo. In addition, the psychological and economic readiness of several education personnel with the storm of the covid pandemic, as well as employees who themselves and their families have been attacked by Covid-9 (Positive Covid 19). In this activity using the PAR (Participatory Action Research) method by being problem solving, providing socialization and engaging in direct assistance. The Pangabdi team from the Lecturer group at the Merdeka University, Ponorogo, realized that in dealing with the storm of the COVID-19 pandemic, we had to work hand in hand with educational staff so that we could get through these difficult times together. Not only is it an obligation, but without the spirit of devotion that exists in the Tri Dharma of Higher Education, it is not necessarily the movement of this group of lecturers to apply elsewhere.
PERAN SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Mai Puspadyna Bilyastuti; Rachma Ariani K.N.H; Ester Kristanti Setyaningtyas
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4228

Abstract

From 2017 to 2020, there were 51 cases of children entering the Madiun Regency Social Service, of which around 61% were ABH cases. The high number of ABH cases in Madiun Regency demands protection for Children in Conflict with the Law (ABH). One of the social pillars that plays an important role in protecting ABH is the Bhakti Unit (Sakti Peksos). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the existence of Sakti Peksos is very helpful for Madiun Regency in implementing the Child Social Welfare Program (PKAS). Sakti Peksos carries out the process in an effort to provide protection to ABH. Based on this process, Sakti Peksos acts as a change planner, broker with stakeholders, experts, social planners, and also a companion who advocates for clients on ABH protection.AbstrakJumlah Perkara Anak yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 51 perkara, di mana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu pilar sosial yang berperan penting dalam perlindungan ABH adalah Satuan Bhakti (Sakti Peksos). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Sakti Peksos sangat membantu Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKAS). Sakti Peksos melakukan proses dalam upaya memberikan perlindungan kepada ABH. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos berperan sebagai perencana perubahan, broker dengan stakeholder, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH.
Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo Sunarso, Sunarso; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Andayani, Erni
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.957 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i12.1201

Abstract

Fenomena yang berkembang di Kota Ponorogo saat ini adalah masyarakat secara swadaya memasang polisi tidur (speed bump dan speed hump), padahal tindakan itu dilarang oleh Pemerintah Kabupaten. Larangan itu tertuang dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan membandingkan teori evaluasi kebijakan menurut Charles O Jones, bahwa evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut. Hal ini dapat diukur dari banyaknya pelanggaran masyarakat dalam memasang polisi tidur tanpa memberi tahu kepada Dinas Perhubungan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah tindakan pragmatis untuk mencegah kecelakaan di kawasan pemukiman, oleh karena itu Negara harus hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah mengganti kebijakan larangan dengan kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jala-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Listyowati, Maria Yosepin Endah; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Nuryati, Rokhin
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.02 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i2.1625

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara administratif yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Candi dilaksanakan oleh tim dari ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan partisipasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa Candi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan progam PTSL di Desa Candi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mulai dari sosialisasi kegiatan, pendataan bidang tanah, pengumpulan berkas, pengukuran bidang tanah yang didaftarkan pada progam PTSL, sampai dengan penyerahan sertipikat tanah.
Penguatan Desa Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mai Puspadyna Bilyastuti; Suyani; Agus Suryanto; Tutik Heriana; Imam Nawawi; Asyifa’u Yuanita
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 4 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v3i4.3557

Abstract

ABSTRACT The smart village model is one of the E-Government developments at the village level and is understood as an effort to empower, strengthen institutions and improve the welfare of rural communities by utilizing information technology. This service was carried out in Tugu Village, Mlarak District, Ponorogo Regency. The implementation of services at the Tugu Village office uses adequate IT equipment and the internet network is accessible in every hamlet, however in terms of disseminating public information regarding village profiles, village potential and village activities, social media such as YouTube has not been utilized. The results of this service activity are (1) creating a YouTube account and village profile as a means of disseminating information quickly, easily and effectively, (2) Installing online surveillance cameras (CCTV) around the village office and village hall. (3) increasing knowledge, especially PKK Akademia in making interesting videos to upload on social media (YouTube), (4) Increasing knowledge of using online surveillance cameras (CCTV) on smartphones.
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGUATAN PEMASARAN DI KELURAHAN TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Imam Fauzan; Sunarso Sunarso; Takim Mulyanto; Mai Puspadyna Bilyastuti; Abu Kusno Sahuti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.21749

Abstract

Pemberdayaan adalah proses menuju berdaya. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut perekonomian masyarakat melainkan penguatan pola pikir atau mindset. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menyangkut ketahanan diri, kesehatan, soft skill, semangat dan jiwa wirausaha. Bina usaha menyangkut difersivikasi usaha, pengetahuan tentang segmen pasar, promosi, dan sedangkan bina lingkungan menyangkut kondisi fisik, kebersihan, kelestarian sumber daya alam, dan kondisi sosial. Kebijakan pemerintah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan strategis dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat pasca pendemi. Keberadaan UMKM memberikan pengaruh yang besar karena jumlah UMKM tersebar di berbagai pelosok daerah, variasi bidang usaha yang beraneka ragam, dan daya serap yang besar terhadap tenaga kerja.. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambakbayan Ponorogo ini adalah; 1) Memberdayakan UMKM melalui peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMKM; 2) Memperkuat pemasaran dengan memperkenalkan digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah observasi, wawancara, penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan. Berdasarkan permasalahan maka pengabdian masyarakat ini memberikan solusi dengan melalui digitalisasi pemasaran dan pengemasan produk (packaging), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan kalender kelurahan yang memuat aktivitas kelurahan dan UMKM setempat sebagai promosi.
Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Sunarso, Sunarso; Mirlana, Dendy Eta; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Yulianto, Erwin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5069

Abstract

Selection is a step to choose people with predetermined qualifications in order to fill positions in an organization. This study aims to describe the effectiveness of village apparatus selection in Sidomulyo Village, Pule District, Trenggalek Regency. The type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation studies. Respondents in this study were village heads, committee chairs, Bhabinkamtibmas, and community leaders. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the selection of village apparatus is generally effective, seen based on 1) transparency of the recruitment process; 2) clarity of laws and regulations; 3) participant competence; 4) quality of the implementing committee; 5) supervision; 6) community involvement. The results of the selection passed competent participants according to the needs of the village government. The village security situation during 2020 to 2024 was safe and there were no disturbances, where during that period 4 village apparatus selection processes were carried out. The implication of this study is that if you want to increase the effectiveness of village apparatus selection, then village leaders, village elite figures and the entire community must commit to not committing fraud and nepotism.
EDUKASI KESADARAN PAJAK BAGI MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA MELALUI ROLE PLAYING Listyowati, Maria Yosepin Endah; Achwan, Muhammad; Suyani, Suyani; Prihatin, Lilik; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Muharijanto, Rijono Eko; Widodo, Fajar Bayu; Firmansyah, Mahardika Danam Yusuf; Sarengat, Sarengat
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 8 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i8.2659

Abstract

Tax is a mandatory contribution that must be paid to the state by every individual or entity and is mandatory based on the Law, without any direct compensation, to be used to finance various state interests for the greatest prosperity of the people. Therefore, knowledge and understanding of the objectives and benefits of taxes are very important for all levels of society, including students as the next generation of the nation who will determine the direction of the country's development in the future. This community service activity aims to provide tax education not only through theory but with a project-based learning approach that uses problem-solving-based role-playing techniques which are one form of learning in higher education. The implementation of this activity involved 51 participants in the second semester who took the general basic course of Citizenship Education II from various study programs, namely Law, Management, and Public Administration at PSDKU Ponorogo, Merdeka University of Malang who actively participated. In the implementation of tax awareness learning in higher education with group discussion and role-playing methods is one of the effective strategies to instill the values of legal awareness from an early age. Through group discussions, students are trained to think critically, express opinions, and understand various points of view regarding tax obligations. Meanwhile, the role-playing model provides real-life experiences that encourage students to be active, responsible, and understand their respective roles in the tax system. Therefore, the combination of these two methods helps shape students' character, making them legally aware, disciplined, and socially responsible as citizens. The integration of tax materials and problem-solving-based Civics Education serves as a socialization tool that encourages students to comply with taxes to strengthen the national economy.
Co-Authors Abdul Juli Andi Gani Abu Kusno Sahuti Achwan, Muhammad Agus Suryanto Andayani, Erni Asyifa’u Yuanita Dendy Eta Mirlana Erwin Yulianto Ester Kristanti Setyaningtyas Firmansyah, Mahardika Danam Yusuf Heriana, Tutik Imam Fauzan Imam Nawawi Maria Yosepin Endah Listyowati Muharijanto, Rijono Eko Nuryati, Rokhin Prihatin, Lilik Rachma Ariani K.N.H Sarengat Sarengat Sunarso Sunarso Suyani Suyani Takim Mulyanto Tjahjanulin Domai Widodo, Fajar Bayu